Pengusaha Hotel Bogor Kelimpungan

Senin, 10 November 2014

Akibat Pemerintahan Jokowi melarang  menggelar rapat di Bogor. Mengubah strategi dengan menarik wisatawan dan keluarganya.

Pengusaha hotel Bogor kini bersiap-siap untuk mengubah strategi pemasarannya demi kelangsungan bisnis mereka. Langkah ini diambil berkaitan dengan tekad pemerintahan Jokowi yang akan melarang pejabat untuk menggelar rapat di hotel-hotel.

"Pengusanh hotel Bogor akan mengalami kerugian jika tidak segera diantisipasi," kata Sekretariat Eksekutif Pengusaha Hotel Bogor,  Kosasih Kendra. Menurut dia, acara pemerintah menyumbang 50 persen pendapatan hotel.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan larangan itu untuk mengurangi bengkaknya anggaran yang selama ini terjadi karena banyaknya instansi berapat di hotel dan luar kota. Itu artinya tak hanya membayar hotel, juga uang jalan, transportasi mobil kantor dan lain-lain.

Bogor selama ini merupakan kota favorit yang menjadi tujuan lembaga pemerintahan untuk rapat. Jarak dekat, hotal dan fasilitas cukup lengkap membuat hotel di Bogor penuh menjelang akhir tahun anggaran.  Hanya, kadang, ini pun kemudian jadi akal-akalan. Para pejabat mendapat uang jalan karena rapat di kota, tapi faktanya mereka lebih banyak pulang-pergi Jakarta. "Kebanyakan menyewa lebih dari satu hari, tapi yang ditempati tak sesuai harinya," kata seorang staf pemerintahan yang kerap mengurus bos-nya berapat di Bogor.

Terdapat 107 hotel di Bogor yang menjadi langganan instansi pemerintah. Rata-rata setiap acara akan ada sekitar 30-an orang dan memberi pemasukan hotel Rp 2,7 miliar. Bogor sendiri sejak beberapa tahun silam telah memproklamirkan diri sebagai kota MICE (meeting, incentive, convention and  exhibition).

Menurut Kosasih, dengan kebijakan itu, maka mau tak mau pengusaha hotel Bogor akan mengalihkan strategi mereka untuk menggaet konsumen, salah satunya adalah menjadikan hotel keluarga, tidak lagi menggantungkan diri dari rapat-rapat pemerintah. (Kis)