Kamis, 18 Januari 2018

Restoran

Gadget

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Tiga Unik Seri Yoga Lenovo

Minggu, 22 November 2015

article thumbnail Inilah  keunikan ketiganya. Lenovo Yoga 900. Bodinya tipis dan ringan. Engsel antara layar dan keyboard inilah yang menjadi keunikannya. Terdiri atas 813 keping baja, engsel dapat diputar hingga...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Dana Haji buat Infrastruktur

  • PDF

NIAT pemerintah menginvestasikan dana haji untuk proyek infrastruktur tidak perlu ditentang. Dana haji, yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun ini, bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur asalkan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan.

Keperluan dana pembangunan saat ini amat besar demi mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur. Pemerintah Joko Widodo telah mengidentifikasi lebih dari 200 proyek strategis nasional yang harus selesai sebelum 2019. Beberapa proyek yang menjadi prioritas itu adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik, pelabuhan, dan jalan tol. Karena penerimaan negara terbatas, pemerintah tak bisa membiayai proyek-proyek itu hanya dari anggaran negara.

Penggunaan dana haji tidak perlu diributkan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan Pasal 48 undang-undang tersebut, dana haji bisa diinvestasikan ke produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Syaratnya adalah sesuai dengan prinsip syariah, mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Badan Pengelola Keuangan Haji tak perlu ragu "menangkap" ide pemerintah itu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menyatakan investasi dana haji untuk proyek infrastruktur dibolehkan asalkan bermanfaat. Yang penting, menurut MUI, pemerintah mesti menjamin keamanan dana itu. Dalam menempatkan dana buat infrastruktur, Badan Pengelola perlu memilih proyek yang memberikan bagi hasil tinggi, tapi dengan tingkat risiko sangat kecil.

Dana haji sebetulnya sudah diinvestasikan secara tak langsung untuk infrastruktur melalui sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jumlah sukuk tersebut mencapai Rp 35,2 triliun atau 40 persen dari total dana haji saat ini. Hanya, penempatan dana haji masih sering dipersoalkan, terutama jika digunakan untuk proyek yang terlalu jauh dari kepentingan umat Islam. Polemik itu bisa diakhiri dengan membuat aturan yang lebih jelas. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pemerintah mengenai penempatan dana haji, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Malaysia sudah lebih dulu menggunakan tabungan haji untuk membiayai proyek infrastruktur dengan hasil yang memuaskan. Di sana, dana haji dikumpulkan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia yang kemudian dikelola oleh lembaga ini. Keuntungan dari investasi sebagian dibagikan kembali kepada para calon haji. Sebagian lainnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji selama di Tanah Suci.

Pemerintah dapat mencontoh sistem yang digunakan Malaysia, dengan catatan penggunaan dananya transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah juga harus menjamin keamanan dana tersebut. Penempatan dana jangan sampai merugikan umat yang telah bertahun-tahun menabung demi menunaikan ibadah haji. (Tempo)

Goenawan Mohamad: Bendera

  • PDF

Apa yang membuat pemuda-pemuda Indonesia di Surabaya itu menerobos masuk ke dalam Hotel Yamato yang sedang mengibarkan bendera Belanda, dan naik ke anjung di atas, menurunkan merah-putih-biru yang berkibar di tiang di sana, menyobek warna birunya, lalu mengibarkan warna yang tersisa, merah-putih--dalam suasana tegang beberapa hari sebelum pertempuran 10 November 1945?

Apa arti bendera itu bagi mereka?

Hari itu, di luar hotel, dunia sedang berubah. Warga Surabaya, yang selama bertahun-tahun hanya bisa melihat dari jauh hotel yang eksklusif dengan desain Art Nouveauyang langka itu, kini merasa berdaulat penuh. Sejak dua pekan sebelumnya, awal September, mereka mengibarkan bendera mereka sendiri, merah-putih, hampir di tiap lorong dan lapangan kota. Mereka telah mendengar di Jakarta Proklamasi Kemerdekaan diumumkan: Indonesia sudah tak lagi di bawah kekuasaan Belanda atau Jepang. Tergetar merasa memiliki sebuah negeri sendiri, mereka jadi gumpalan kegembiraan; harapan; keberanian.

Tapi menjelang November itu, kecemasan.

Pada 18 September, di Surabaya tiba sejumlah pejabat militer dan sipil dari Komando Pasukan Sekutu untuk mengurus sisa-sisa pasukan Jepang yang baru saja kalah dalam perang besar di Asia dan Pasifik. Karena pemerintah Hindia Belanda sudah tak ada, delegasi itu tentu harus berhubungan dengan penguasa de facto Surabaya: orang-orang yang memanggil diri "republiken", bagian dari Indonesia yang baru saja merdeka.

Tapi bagi orang-orang Belanda yang baru lepas dari tahanan selama Indonesia diduduki Jepang, sebuah kesempatan terbuka. Mereka tak bisa menerima Indonesia bukan lagi Hindia Belanda. Mereka ingin mempertahankan hak-hak (termasuk hak milik) mereka yang dulu dikukuhkan pemerintah kolonial. Hari itu, mereka bergabung dengan para pejabat Inggris dari Komando Pasukan Sekutu di Hotel Yamato--dan mereka kibarkan Merah-Putih-Biru di atas bangunan berumur 30 tahun yang sebelum diduduki Jepang bernama "Oranje" itu.

Kaum "republiken" marah. Rakyat Surabaya yang bersama mereka berduyun datang ke depan hotel di Jalan Tunjungan itu. Kemudian diceritakan bagaimana sebagian pemuda menyerbu masuk. Sejumlah orang Belanda mencoba melawan, dan perkelahian singkat terjadi. Ada pistol yang meletus dan orang yang luka tertusuk. Pada saat yang sama, dua atau tiga orang pemuda naik ke anjung tempat tiang bendera.

Selanjutnya sejarah sudah mencatatnya: buat pertama kalinya setelah berabad-abad, Merah-Putih-Biru dirobek dengan tepuk sorak--dan sejak itu tak pernah berkibar kembali.

Yang ada hanya Merah-Putih.

Bendera, terutama saat itu, bukan lagi kain dengan desain sederhana. Ia penanda yang tak lagi mengambang. Ia telah dibentuk makna yang penting bagi sebuah gelora dan identitas kolektif. Ia berarti kehormatan, harga diri, perlawanan, dan harapan yang lurus.

Pertempuran besar yang meletus melawan pasukan Sekutu bagian dari gelora itu. Dengan korban dan kebengisan yang meluas. Republik yang baru berumur tiga bulan itu secara acak-acakan menangkis, ketika Sekutu datang dengan 24 ribu tentara, 5 kapal perusak, 24 tank Sherman, 24 pesawat yang di hari pertama saja menjatuhkan 500 bom, untuk "menghukum" para pemuda Indonesia yang telah membunuh Jenderal Mallaby dan melakukan puluhan kekerasan lain. Empat puluh ribu nyawa hilang selama tiga minggu, sampai Surabaya jadi "jinak"--meskipun Merah-Putih tetap bertahan.

Selama bertahun-tahun kemudian, hingga hari ini, orang Indonesia menyanyi, "Berkibarlah benderaku...."

Lagu perjuangan yang terkenal itu menyeru Merah-Putih sebagai "lambang suci gagah perwira". Kain itu tentu saja tak identik dengan yang suci dan gagah berani. Tapi nasionalisme selalu punya sejumlah hiperbol.

Dalam hal ini nasionalisme bisa sejajar dengan agama. Dalam keduanya ada hasrat merawat loyalitas dan pertalian kolektif. Baik nasionalisme maupun agama tak jarang menyusun sejarah yang mendekati dongeng dan riwayat tokoh yang lebih berupa hagiografi yang penuh pujian. Pertempuran Surabaya, misalnya, ditulis seraya melupakan bahwa di sela-sela heroisme untuk tanah air itu banyak kebengisan terhadap mereka yang dianggap tak setia. Sementara itu, baik dalam nasionalisme maupun agama selalu ada orang yang hendak memonopoli percakapan dan menjadikan diri paling murni.

Maka tak jarang nasionalisme dan agama bertaut. Tapi tak jarang bersaing dan bersengketa. Kini, ketika agama hadir dengan daya desak yang kuat, nasionalisme agak terabaikan. Bendera yang dihormati dianggap bendera yang disembah, lambang nasional dianggap berhala orang kafir.

Pada saat yang sama, kita terkadang lupa bahwa menghormati bendera adalah menghormati kenangan tentang pengorbanan tapi juga riwayat yang bisa merisaukan, dan bahwa mencintai tanah air adalah sebuah ekspresi rasa syukur tapi mungkin juga kecemasan. Di Surabaya tahun 1945 dan di mana saja di masa lain.

Goenawan Mohamad

Janji Gubernur Anies Tak Ada Perda Syariah

  • PDF

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, telah memastikan tak berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) syariah. Pernyataan gubernur terpilih ini melegakan, tapi itu saja tak cukup. Dia harus memastikan bahwa administrasi pemerintahannya nanti tak akan membuka panggung bagi kelompok-kelompok yang selama ini terang-terangan menunjukkan intoleransi, radikal, dan menolak keberagaman.

Kekhawatiran bahwa Jakarta akan "disyariahkan" muncul karena, dalam masa kampanye, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menikmati dukungan kelompok-kelompok Islam yang dikenal bergaris keras. Setidaknya, pasangan ini tak pernah terang-terangan menolak dukungan kelompok itu. Bahkan kuat kesan mereka sengaja menggunakan dukungan kelompok itu untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

Anies-Sandi, misalnya, diam saja ketika lawannya, pasangan inkumben Basuki-Djarot, dipojokkan dengan isu agama dan ras. Memang soal perda syariah tidak termasuk dalam 23 janji Anies-Sandi dan-mengutip pernyataan Anies-justru masuk 94 daftar fitnah terhadap mereka. Namun isu tentang nilai-nilai kemanusiaan seharusnya tidak pernah diabaikan siapa pun, bahkan harus lebih diutamakan daripada keuntungan politik pemilihan.

Anies-Sandi sudah memenangi proses pemilihan gubernur yang paling banyak diwarnai caci-maki, hujatan, dan fitnah ini. Meski baru akan resmi menjabat setelah Oktober mendatang, ada banyak hal yang mulai sekarang bisa mereka kerjakan. Salah satunya, keduanya sudah harus bergerak untuk menyatukan kembali warga Jakarta yang terbelah. Mereka harus menempatkan diri sebagai gubernur bagi semua warga Jakarta, bukan hanya milik para pemilihnya.

Segera berusaha mendapatkan kepercayaan dari pemilih Basuki-Djarot sangat penting. Bagaimanapun, jumlah pemilih inkumben tidak sedikit. Dari hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Anies-Sandi meraup 3.239.668 suara atau 57,95 persen, sementara pasangan Basuki-Djarot memperoleh 2.350.887 suara atau 42,05 persen. Tentu saja mendapatkan kepercayaan mereka tidak akan selalu gampang. Patut diingat, seperti halnya pada pemilih Anies-Sandi, pada pemilih Basuki-Djarot juga ada pendukung garis keras, sehingga tugas merangkul mereka makin sukar.

Cara terbaik yang bisa diambil Anies-Sandi untuk menyatukan kembali warga Jakarta adalah menegaskan sikap yang seharusnya diambil siapa pun kepala daerah di Indonesia, yakni tegas dan terang berpihak pada keberagaman. Intoleransi tidak boleh diberi tempat. Itu artinya, perda syariah cuma satu kasus.

Bagian terpenting yang harus dilakukan Anies-Sandi adalah meyakinkan khalayak bahwa mereka, meski mendapat dukungan kelompok Islam garis keras, akan tetap menjalankan tugasnya menjaga Jakarta sebagai kota toleran dan plural. Jakarta bukan milik satu golongan saja, apalagi golongan yang memimpikan Indonesia mengubah kebinekaannya. Ketegasan Anies-Sandi soal inilah yang ditunggu.

 

Selamat Datang Gubernur DKI Baru

  • PDF

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung bersih kemarin. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pemenang, mengalahkan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Hasil pemilihan ini harus diterima dengan legawa oleh semua pihak, mulai dari pasangan calon, partai pendukung, sampai masyarakat pemilih.

Tak bisa dimungkiri, pemilihan Gubernur Jakarta ini telah membagi masyarakat Ibu Kota--juga warga Indonesia umumnya--menjadi dua kelompok, persis seperti ketika pemilihan presiden tiga tahun silam. Perang hujatan antarpendukung di media sosial begitu marak, dan itu harus berakhir dengan keluarnya pemenang pilkada ini.

Tantangan untuk Anies, yang akan dilantik menggantikan Ahok pada Oktober mendatang, adalah mempertahankan Jakarta sebagai barometer daerah dengan keberagaman dan toleransi yang tinggi. Hal ini perlu ditekankan karena, dalam perjalanan meraih dukungan, Anies mendekati kelompok intoleran, seperti Front Pembela Islam (FPI). Kita tentu tidak berharap tindakan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan agama tumbuh subur di Jakarta, seperti penutupan tempat ibadah atau sweeping tempat hiburan dan penjaja minuman keras yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kelompok intoleran.

Pekerjaan besar lain adalah mengendalikan birokrasi besar pemerintahan DKI Jakarta. Rekam jejak Anies sangat kurang di ranah birokrasi meskipun ia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan sudah dilakukan Ahok sejak menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur pada 2014. Misalnya lelang jabatan, pemberian tunjangan besar untuk pejabat, dan membersihkan birokrasi dari korupsi. Hal ini harus diteruskan Anies, meskipun bukan pekerjaan mudah.

Anies-Sandi harus bisa melanjutkan laju pembangunan yang sudah dijalankan Ahok. Dengan anggaran daerah Rp 70 triliun setahun, Ahok berhasil membuat mulus jalan sampai ke gang-gang, membangun taman di berbagai lingkungan padat, hingga menjamin warga miskin mendapat layanan kesehatan dan pendidikan.

Yang tak kalah penting adalah mewujudkan janji-janji selama kampanye, seperti rumah dengan DP nol persen bagi warga miskin atau penolakan reklamasi di perairan utara Jakarta yang sudah setengah jalan. Mewujudkan rumah murah di Jakarta bukanlah perkara mudah karena tingginya harga tanah serta terbatasnya lahan.

Sikap anti-reklamasi Anies akan berbenturan dengan kepentingan pengusaha yang sudah telanjur mengeluarkan modal triliunan. Tentu tidak bijak jika Anies serta-merta memutus kontrak begitu saja. Karena itu, gubernur baru Jakarta harus mencari win-win solution dalam urusan reklamasi ini. Pengusaha dan nelayan tidak dirugikan, lingkungan pun bisa diselamatkan.

Masyarakat Ibu Kota menunggu Anies-Sandi mewujudkan janji-janjinya dalam bentuk kerja nyata, bukan sekadar retorika dan kata-kata.

Belajar dari Jembatan Cisomang, Tol Cipularang

  • PDF

Jembatan Cisomang merupakan contoh nyata betapa ketergesa-gesaan bisa berisiko fatal. Didirikan sebagai bagian dari pembangunan jalan tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) pada 2002, proyek ini dikebut untuk memenuhi tenggat pelaksanaan peringatan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 2005 di Bandung, Jawa Barat. Kini, pilar Jembatan Cisomang, bagian dari jalan tol itu, retak. Tanpa perbaikan, jembatan panjang yang berdiri di atas jurang sedalam puluhan meter itu bisa ambruk.

Sudah benar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membatasi kendaraan pelintas jembatan. Untuk sementara, hanya sedan, jip, pikap, atau truk kecil yang boleh melintas. Truk-truk besar dan bus yang rutin lalu-lalang Jakarta-Bandung melalui jalan tol ini, mulai Jumat pekan lalu, dialihkan ke jalan nasional non-tol.

Cara ini memang menimbulkan kemacetan. Apalagi pembatasan itu diterapkan saat liburan Natal dan tahun baru. Tapi tak ada pilihan lain. Keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama. Kita berharap perbaikan pilar jembatan yang diperkirakan perlu waktu tiga bulan itu bisa tepat waktu.

Retaknya pilar jembatan ini mesti menjadi pelajaran bagi pemerintah yang sedang gencar membangun jalan tol Trans Jawa. Pembangunan infrastruktur, apalagi berlokasi di daerah yang secara geologis rawan, tidak boleh grusa-grusu. Pembangunan harus didasari perhitungan teknis yang matang. Proyek jangan dikebut untuk kepentingan citra politik.

Jalan tol Cipularang merupakan contoh pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa. Mulai dibangun pada masa pemerintahan Megawati pada 2002, ruas jalan tol sepanjang 120 kilometer itu selesai dalam waktu tiga tahun. Artinya, setahun tergarap 40 kilometer, atau rata-rata 110 meter per hari. Kerja ngebut itu dilakukan agar para delegasi KAA, yang puncak acaranya berlangsung di Bandung, bisa melintas dengan mobil dari Jakarta. Jalan tol memang selesai tepat waktu. Tapi, belakangan, muncul berbagai masalah.

Doyongnya kaki Jembatan Cisomang hanyalah salah satu masalah pada konstruksi yang baru berumur 11 tahun itu. Sebelumnya, beragam kejadian bermunculan. Misalnya, amblesnya jalan di kilometer 72 sepanjang 60 meter pada Januari 2014. Penyebabnya adalah pergeseran permukaan tanah, sehingga muncul retakan yang membahayakan. Pernah juga tebing di kilometer 118 longsor pada April lalu.

Pemerintah Jokowi harus berhati-hati dalam membangun ruas jalan tol Trans Jawa. Pembangunan asal jadi untuk mengejar target sebelum Pemilu 2019 bisa menimbulkan banyak masalah. Apalagi, kondisi geologis sejumlah ruas Trans Jawa mirip Cipularang, yakni membelah gunung dan membutuhkan banyak jembatan seperti Cisomang.

Berbagai penyakit konstruksi jalan tol Cipularang harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan perusahaan penggarap. Kerja yang terburu-buru akan menimbulkan beban perawatan dan perbaikan yang mahal di kemudian hari. Dan ujung-ujungnya, khalayaklah yang dirugikan.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - Situs web ini dijual! - intalk Sumber daya dan Informasi.