Selasa, 13 November 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Perumahan Harus Terjangkau

  • PDF

Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Namun pembangunan perumahan yang tidak berpihak kepada masyarakat membuat harapan untuk memiliki rumah yang terjangkau dan memadai di pusat kota tinggallah impian.

Itulah tema diskusi di Tempo Institute yang mengangkat topik "Perumahan Terjangkau dan Memadai dalam Ekonomi Berkeadilan", akhir September lalu. Ini selaras dengan tema Hari Habitat Dunia, yang jatuh pada 2 Oktober, yakni "Housing Policies: Affordable Homes".

Rumah sudah menjadi komoditas dengan harga yang semakin mahal, bukan sebagai kebutuhan dasar hak asasi manusia. Di Jakarta, harga perumahan naik sekitar 18 persen per tahun, sementara rata-rata pendapatan kelas pekerja meningkat 10-12 persen per tahun. Rumah harus dikembalikan maknanya sebagai tempat hunian manusia yang bermartabat, beradab, dan hidup bermukim dalam satu komunitas.

Leilani Farha, pelapor khusus PBB untuk hunian layak, menegaskan, adalah tugas pemerintah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat. Negara harus mengubah hubungan dengan sektoral finansial (sumber pendanaan dan subsidi silang), mengendalikan penuh pengembang (pengawasan tata ruang dan perizinan selektif), serta mendesak pasar properti untuk menyediakan perumahan murah.

Perumahan terjangkau adalah yang harganya terjangkau oleh rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga muda sederhana. Lokasi perumahan juga harus terjangkau. Thomas Meyer dan Faisal Basri, sebagai penanggap dalam diskusi itu, mendorong lokasi perumahan diarahkan ke pusat kota.

Pertumbuhan perumahan baru yang semakin menjauh dari pusat kota sebenarnya justru merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Harga rumah yang ditawarkan terlihat murah, tapi tidak diimbangi dengan informasi bahwa ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan calon penghuni, seperti biaya transportasi (bahan bakar dan servis kendaraan), waktu tempuh (transportasi publik buruk dan penggunaan kendaraan pribadi), serta biaya kesehatan yang harus dibayar kelak.

Keberadaan perumahan yang terjangkau di kota akan memudahkan warga beraktivitas, menekan biaya transportasi, menghemat waktu bepergian, dan warga memiliki waktu istirahat cukup bersama keluarga. Penghuni dapat berjalan kaki atau bersepeda ke tempat tujuan. Jika ingin ke luar kawasan, mereka dapat menggunakan angkutan publik.

Lokasi perumahan di kawasan terpadu berbasis transportasi massal (transit oriented development/TOD) berada di titik-titik persilangan jaringan transportasi massal, seperti bus dan kereta api. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2030, beberapa lokasi strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu itu antara lain Lebak Bulus, Blok M, Dukuh Atas, Harmoni, Kota Tua, Manggarai, Senen, Palmerah, dan Jatinegara.

Perumahan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan lahan kota mendorong penyediaan hunian vertikal. Kawasan terpadu (bisa berupa kampung susun) didukung fasilitas sekolah, pasar, perkantoran, taman/kebun, serta jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dituntut untuk bekerja sama menata dan mengoptimalkan ruang kota dengan tegas dan terencana matang. Mereka harus mengendalikan dengan ketat pertumbuhan dan perkembangan kota agar tidak meluber ke kota tetangga. Kota pusat dan kota pendukung pun harus bersinergi.

Pemerintah mendata dan mengoptimalkan aset lahan yang terbengkalai, diduduki masyarakat, hingga yang dialihkan ke pihak ketiga. Aset pemerintah daerah cenderung berada di pusat kota dan di lokasi strategis kota.

Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, berjanji membangun tanpa menggusur. Ini kesempatan baginya untuk melakukan perbaikan kota (kawasan kumuh), meminjam istilah Marco Kusumawijaya, yaitu produksi habitat sosial dan regenerasi/peningkatan in situ ekologis dan sosial (eko-sosial). Anies pun memastikan akses untuk mendapatkan rumah terjangkau melalui program perumahan dengan uang muka Rp 0. Sejauh mana program ini bisa segera diwujudkan, masih harus kita buktikan.

Perumahan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pengadaan perumahan diupayakan dengan berbagai cara sesuai dengan kelompok pengguna. Perumahan merupakan komponen penting untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Menyediakan perumahan terjangkau dan memadai bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan dalam pemenuhan hak asasi manusia atas hunian layak. (Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau/Tempo)

 

Utang Kasus 1965

  • PDF

Seminggu lebih sesudah aksi massa yang konon ingin membubarkan diskusi komunisme di LBH Jakarta, rekam sejarah apa yang tersisa bagi generasi penerus? Berita yang beredar adalah pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengenai pentingnya menonton kembali film Pengkhianatan G 30 S/PKI dan pemesanan 5.000 pucuk senjata secara gelap.

 

Sesudah pernyataan Gatot, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto membuat rilis yang isinya mengklarifikasi soal pemesanan senjata yang sebetulnya ditujukan untuk Badan Intelijen Negara serta dorongan untuk menonton film Pengkhianatan G 30 S/PKI. Dinamika di publik selanjutnya terentang dari beredarnya video parodi berisi cuplikan adegan film tua tersebut hingga talkshow demi talkshow yang intinya membahas kemungkinan bangkitnya Partai Komunis Indonesia.

 

Yang kuat terasa dari rangkaian peristiwa ini adalah absennya pembicaraan yang dewasa tentang peristiwa 1965. Diskusi yang seharusnya diselenggarakan pada 16 September itu berencana menghadirkan akademisi dan sejarawan yang akan menelusuri fakta lebih lanjut mengenai peristiwa yang berkaitan dengan PKI. Namun kerusuhan di depan LBH Jakarta tersebut menghentikan semua diskusi produktif itu.

 

Sebetulnya bola penuntasan pengungkapan peristiwa 1965 ini ada di pemerintah. Pada 2012, Komnas HAM telah menyerahkan Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Kasus 1965-1966 kepada Jaksa Agung Basrief Arief. Dalam laporan tersebut, yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai situasi keamanan adalah para individu yang secara struktural masuk dalam jajaran Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

 

Namun tanggung jawab penuntasan kasus 1965 sesungguhnya lebih pada kehendak politik. Pemerintah Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi HAM, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi HAM. Namun kebijakan HAM ini lebih menekankan pada kesiapan kementerian pusat dan daerah untuk aksi HAM; penyiapan dan evaluasi rancangan peraturan; peningkatan kesadaran masyarakat soal HAM; serta pengkomunikasian kebijakan yang spesifik soal perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

 

Soal peristiwa 1965, dalam berbagai kesempatan Jaksa Agung M. Prasetyo mengungkapkan keinginan pemerintah untuk mengedepankan pendekatan non-yudisial, mengingat peristiwa itu telah lama berlalu.

Pemerintah Joko Widodo memiliki langkah positif dengan menggelar simposium nasional yang membedah tragedi 1965. Simposium itu bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Meski diwarnai dengan demonstrasi di luar hotel, simposium berjalan lancar dan melahirkan berbagai rekomendasi bagi pemerintah Joko Widodo sebagai pijakan pengambilan kebijakan. Namun, sejak simposium tersebut, tidak tercatat ada langkah lebih lanjut soal peristiwa 1965 selain penolakan pemerintah untuk meminta maaf kepada korban.

 

Keengganan untuk konsisten memulai pembicaraan bermakna mengenai peristiwa 1965 telah menyandera kita terlalu lama. Padahal, pada 2014, sudah terjadi kampanye hitam yang menuduh orang tua Presiden Joko Widodo sebagai anggota PKI. Kini, isu PKI bertebaran lagi, dari infografis dalam bentuk pesan pendek hingga materi khotbah- suatu bukti bahwa peristiwa 1965 masih relevan menjadi kunyahan politik.

 

Pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan secara sepihak melalui rekonsiliasi seolah-olah menutup pintu bagi ruang diskusi dan pengungkapan fakta serta terkesan mengecilkan intelektualitas publik.

Komodifikasi peristiwa 1965 sebagai bagian dari tawar menawar politik harus segera diputus rantainya. Yang menjadi korban lebih lanjut bukan lagi mereka sudah terstigma menjadi PKI, tapi generasi penerus. Merekalah yang kini menjadi obyek oleh aktor-aktor dengan kepentingan pragmatis. Perlu ada tawaran yang terang, jelas, dan tegas dari pemerintah untuk mencegah berlarut-larutnya hal ini.

 

Ada beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah. Pertama, memberikan respons yang tegas dengan memerintahkan Jaksa Agung menindaklanjuti Laporan Komnas HAM. Kedua, semua diskusi atau pembahasan publik mengenai peristiwa 1965 dan pelanggaran HAM berat lainnya perlu mendapat jaminan keamanan dan tidak dibubarkan dengan alasan klasik tanpa izin yang khas Orde Baru.

 

Ketiga, pemerintah perlu bersikap tegas bahwa tidak ada yang tabu dalam pembicaraan mengenai peristiwa 1965 dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Semua data dan fakta berkaitan dengan pelanggaran HAM berat perlu dibawa ke tempat terang agar semua pihak bisa melihat, berpikir, dan menentukan sikap. Tanpa usaha kita bersama untuk membicarakan secara dewasa salah satu episode kelam sejarah ini, maka kita akan melahirkan generasi yang gagal paham mengenai keindonesiaannya. (Gita Putri Damayana Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Universitas Indonesia/Tempo.co)


Hantu Komunisme

  • PDF

Pengepungan dan penyerangan terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu hingga Minggu malam lalu merupakan tindakan anarkistis yang tak beradab. Sebuah acara diskusi dan pergelaran seni yang sama sekali tak melanggar hukum bisa diteror sedemikian rupa. Polisi semestinya menangkap aktor di balik penyerangan yang terindikasi telah direncanakan ini.

Sulit memahami bagaimana diskusi bertema "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966" yang disusul pentas seni itu dianggap berbahaya. Pada hari pertama, polisi mendesak agar acara dibubarkan, bahkan sampai menyerbu masuk ke area seminar. Pada hari kedua, giliran puluhan orang berteriak-teriak, mengepung, melempari, dan berusaha menyerbu masuk, walau polisi yang kemudian berjaga-jaga telah menjelaskan bahwa tak ada diskusi tentang Partai Komunis Indonesia di dalam gedung.

Peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah beberapa kali diskusi, seminar, atau pemutaran film tentang tragedi 1965 berlangsung di bawah tekanan atau dibubarkan. Seolah-olah kebetulan, pada pekan yang sama TNI Angkatan Darat mengumumkan rencana mereka menggelar acara nonton bareng film warisan Orde Baru, Pengkhianatan G 30S PKI, di seluruh Indonesia.

Tak ada aturan yang dilanggar dalam rencana nobar itu, walau mereka yang paham akan sejarah tahu persis bahwa film tersebut adalah propaganda Soeharto yang akurasi sejarahnya sudah terlalu sering digugat. Hal yang jadi soal adalah penyerangan terhadap diskusi di LBH, juga ajakan menonton film itu, menimbulkan kesan bahwa lagi-lagi berlangsung upaya membangkitkan hantu PKI.

Upaya ini selalu muncul setiap September, dan terutama terasa sejak pemilihan presiden pada 2014. Saat itu bertebaran isu bahwa Joko Widodo, yang maju sebagai calon presiden, dekat dengan PKI. Boleh jadi, menjelang pemilihan presiden dua tahun lagi, isu kebangkitan PKI akan menjadi amunisi politik.

Sesungguhnya, menganggap komunisme akan bangkit adalah cara berpikir "anti-realitas". Sejarah sudah membuktikan, ideologi komunis telah rontok atau sekurang-kurangnya tidak laku lagi. Praktik komunisme di negara-negara yang dulu dikenal sebagai Blok Komunis sudah tercerai-berai.

Di Uni Soviet dan Cina, ideologi ini terbukti gagal. Cina bahkan lebih dikenal sebagai negara kapitalis. Begitu pula Vietnam, yang lebih sibuk mengejar pertumbuhan ekonominya, dan akan disusul Kuba. Satu yang tersisa adalah Korea Utara dengan rezimnya yang menindas. Bagaimana ideologi "jadul" seperti itu bisa dianggap kuat dan menakutkan?

Upaya membangkitkan hantu "jadul" komunisme bukan hanya tindakan anti-sejarah, tapi juga menyesatkan. Menempatkan komunisme sebagai musuh utama akan membuat kita lupa bahwa ada musuh yang jauh lebih berbahaya dan nyata: korupsi. Itulah hantu sesungguhnya. Apakah kita lupa, saat terjadi ribut-ribut seminar PKI dan nobar itu, pada waktu yang sama dua kepala daerah tertangkap basah oleh KPK saat menerima suap? Tidak cukup merusakkah lenyapnya puluhan triliun rupiah uang negara yang dimakan para koruptor? (Tempo)

 

Dana Haji buat Infrastruktur

  • PDF

NIAT pemerintah menginvestasikan dana haji untuk proyek infrastruktur tidak perlu ditentang. Dana haji, yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun ini, bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur asalkan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan.

Keperluan dana pembangunan saat ini amat besar demi mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur. Pemerintah Joko Widodo telah mengidentifikasi lebih dari 200 proyek strategis nasional yang harus selesai sebelum 2019. Beberapa proyek yang menjadi prioritas itu adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik, pelabuhan, dan jalan tol. Karena penerimaan negara terbatas, pemerintah tak bisa membiayai proyek-proyek itu hanya dari anggaran negara.

Penggunaan dana haji tidak perlu diributkan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan Pasal 48 undang-undang tersebut, dana haji bisa diinvestasikan ke produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Syaratnya adalah sesuai dengan prinsip syariah, mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Badan Pengelola Keuangan Haji tak perlu ragu "menangkap" ide pemerintah itu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menyatakan investasi dana haji untuk proyek infrastruktur dibolehkan asalkan bermanfaat. Yang penting, menurut MUI, pemerintah mesti menjamin keamanan dana itu. Dalam menempatkan dana buat infrastruktur, Badan Pengelola perlu memilih proyek yang memberikan bagi hasil tinggi, tapi dengan tingkat risiko sangat kecil.

Dana haji sebetulnya sudah diinvestasikan secara tak langsung untuk infrastruktur melalui sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jumlah sukuk tersebut mencapai Rp 35,2 triliun atau 40 persen dari total dana haji saat ini. Hanya, penempatan dana haji masih sering dipersoalkan, terutama jika digunakan untuk proyek yang terlalu jauh dari kepentingan umat Islam. Polemik itu bisa diakhiri dengan membuat aturan yang lebih jelas. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pemerintah mengenai penempatan dana haji, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Malaysia sudah lebih dulu menggunakan tabungan haji untuk membiayai proyek infrastruktur dengan hasil yang memuaskan. Di sana, dana haji dikumpulkan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia yang kemudian dikelola oleh lembaga ini. Keuntungan dari investasi sebagian dibagikan kembali kepada para calon haji. Sebagian lainnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji selama di Tanah Suci.

Pemerintah dapat mencontoh sistem yang digunakan Malaysia, dengan catatan penggunaan dananya transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah juga harus menjamin keamanan dana tersebut. Penempatan dana jangan sampai merugikan umat yang telah bertahun-tahun menabung demi menunaikan ibadah haji. (Tempo)

Goenawan Mohamad: Bendera

  • PDF

Apa yang membuat pemuda-pemuda Indonesia di Surabaya itu menerobos masuk ke dalam Hotel Yamato yang sedang mengibarkan bendera Belanda, dan naik ke anjung di atas, menurunkan merah-putih-biru yang berkibar di tiang di sana, menyobek warna birunya, lalu mengibarkan warna yang tersisa, merah-putih--dalam suasana tegang beberapa hari sebelum pertempuran 10 November 1945?

Apa arti bendera itu bagi mereka?

Hari itu, di luar hotel, dunia sedang berubah. Warga Surabaya, yang selama bertahun-tahun hanya bisa melihat dari jauh hotel yang eksklusif dengan desain Art Nouveauyang langka itu, kini merasa berdaulat penuh. Sejak dua pekan sebelumnya, awal September, mereka mengibarkan bendera mereka sendiri, merah-putih, hampir di tiap lorong dan lapangan kota. Mereka telah mendengar di Jakarta Proklamasi Kemerdekaan diumumkan: Indonesia sudah tak lagi di bawah kekuasaan Belanda atau Jepang. Tergetar merasa memiliki sebuah negeri sendiri, mereka jadi gumpalan kegembiraan; harapan; keberanian.

Tapi menjelang November itu, kecemasan.

Pada 18 September, di Surabaya tiba sejumlah pejabat militer dan sipil dari Komando Pasukan Sekutu untuk mengurus sisa-sisa pasukan Jepang yang baru saja kalah dalam perang besar di Asia dan Pasifik. Karena pemerintah Hindia Belanda sudah tak ada, delegasi itu tentu harus berhubungan dengan penguasa de facto Surabaya: orang-orang yang memanggil diri "republiken", bagian dari Indonesia yang baru saja merdeka.

Tapi bagi orang-orang Belanda yang baru lepas dari tahanan selama Indonesia diduduki Jepang, sebuah kesempatan terbuka. Mereka tak bisa menerima Indonesia bukan lagi Hindia Belanda. Mereka ingin mempertahankan hak-hak (termasuk hak milik) mereka yang dulu dikukuhkan pemerintah kolonial. Hari itu, mereka bergabung dengan para pejabat Inggris dari Komando Pasukan Sekutu di Hotel Yamato--dan mereka kibarkan Merah-Putih-Biru di atas bangunan berumur 30 tahun yang sebelum diduduki Jepang bernama "Oranje" itu.

Kaum "republiken" marah. Rakyat Surabaya yang bersama mereka berduyun datang ke depan hotel di Jalan Tunjungan itu. Kemudian diceritakan bagaimana sebagian pemuda menyerbu masuk. Sejumlah orang Belanda mencoba melawan, dan perkelahian singkat terjadi. Ada pistol yang meletus dan orang yang luka tertusuk. Pada saat yang sama, dua atau tiga orang pemuda naik ke anjung tempat tiang bendera.

Selanjutnya sejarah sudah mencatatnya: buat pertama kalinya setelah berabad-abad, Merah-Putih-Biru dirobek dengan tepuk sorak--dan sejak itu tak pernah berkibar kembali.

Yang ada hanya Merah-Putih.

Bendera, terutama saat itu, bukan lagi kain dengan desain sederhana. Ia penanda yang tak lagi mengambang. Ia telah dibentuk makna yang penting bagi sebuah gelora dan identitas kolektif. Ia berarti kehormatan, harga diri, perlawanan, dan harapan yang lurus.

Pertempuran besar yang meletus melawan pasukan Sekutu bagian dari gelora itu. Dengan korban dan kebengisan yang meluas. Republik yang baru berumur tiga bulan itu secara acak-acakan menangkis, ketika Sekutu datang dengan 24 ribu tentara, 5 kapal perusak, 24 tank Sherman, 24 pesawat yang di hari pertama saja menjatuhkan 500 bom, untuk "menghukum" para pemuda Indonesia yang telah membunuh Jenderal Mallaby dan melakukan puluhan kekerasan lain. Empat puluh ribu nyawa hilang selama tiga minggu, sampai Surabaya jadi "jinak"--meskipun Merah-Putih tetap bertahan.

Selama bertahun-tahun kemudian, hingga hari ini, orang Indonesia menyanyi, "Berkibarlah benderaku...."

Lagu perjuangan yang terkenal itu menyeru Merah-Putih sebagai "lambang suci gagah perwira". Kain itu tentu saja tak identik dengan yang suci dan gagah berani. Tapi nasionalisme selalu punya sejumlah hiperbol.

Dalam hal ini nasionalisme bisa sejajar dengan agama. Dalam keduanya ada hasrat merawat loyalitas dan pertalian kolektif. Baik nasionalisme maupun agama tak jarang menyusun sejarah yang mendekati dongeng dan riwayat tokoh yang lebih berupa hagiografi yang penuh pujian. Pertempuran Surabaya, misalnya, ditulis seraya melupakan bahwa di sela-sela heroisme untuk tanah air itu banyak kebengisan terhadap mereka yang dianggap tak setia. Sementara itu, baik dalam nasionalisme maupun agama selalu ada orang yang hendak memonopoli percakapan dan menjadikan diri paling murni.

Maka tak jarang nasionalisme dan agama bertaut. Tapi tak jarang bersaing dan bersengketa. Kini, ketika agama hadir dengan daya desak yang kuat, nasionalisme agak terabaikan. Bendera yang dihormati dianggap bendera yang disembah, lambang nasional dianggap berhala orang kafir.

Pada saat yang sama, kita terkadang lupa bahwa menghormati bendera adalah menghormati kenangan tentang pengorbanan tapi juga riwayat yang bisa merisaukan, dan bahwa mencintai tanah air adalah sebuah ekspresi rasa syukur tapi mungkin juga kecemasan. Di Surabaya tahun 1945 dan di mana saja di masa lain.

Goenawan Mohamad

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL