Rabu, 18 Juli 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Hantu Komunisme

  • PDF

Pengepungan dan penyerangan terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu hingga Minggu malam lalu merupakan tindakan anarkistis yang tak beradab. Sebuah acara diskusi dan pergelaran seni yang sama sekali tak melanggar hukum bisa diteror sedemikian rupa. Polisi semestinya menangkap aktor di balik penyerangan yang terindikasi telah direncanakan ini.

Sulit memahami bagaimana diskusi bertema "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966" yang disusul pentas seni itu dianggap berbahaya. Pada hari pertama, polisi mendesak agar acara dibubarkan, bahkan sampai menyerbu masuk ke area seminar. Pada hari kedua, giliran puluhan orang berteriak-teriak, mengepung, melempari, dan berusaha menyerbu masuk, walau polisi yang kemudian berjaga-jaga telah menjelaskan bahwa tak ada diskusi tentang Partai Komunis Indonesia di dalam gedung.

Peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah beberapa kali diskusi, seminar, atau pemutaran film tentang tragedi 1965 berlangsung di bawah tekanan atau dibubarkan. Seolah-olah kebetulan, pada pekan yang sama TNI Angkatan Darat mengumumkan rencana mereka menggelar acara nonton bareng film warisan Orde Baru, Pengkhianatan G 30S PKI, di seluruh Indonesia.

Tak ada aturan yang dilanggar dalam rencana nobar itu, walau mereka yang paham akan sejarah tahu persis bahwa film tersebut adalah propaganda Soeharto yang akurasi sejarahnya sudah terlalu sering digugat. Hal yang jadi soal adalah penyerangan terhadap diskusi di LBH, juga ajakan menonton film itu, menimbulkan kesan bahwa lagi-lagi berlangsung upaya membangkitkan hantu PKI.

Upaya ini selalu muncul setiap September, dan terutama terasa sejak pemilihan presiden pada 2014. Saat itu bertebaran isu bahwa Joko Widodo, yang maju sebagai calon presiden, dekat dengan PKI. Boleh jadi, menjelang pemilihan presiden dua tahun lagi, isu kebangkitan PKI akan menjadi amunisi politik.

Sesungguhnya, menganggap komunisme akan bangkit adalah cara berpikir "anti-realitas". Sejarah sudah membuktikan, ideologi komunis telah rontok atau sekurang-kurangnya tidak laku lagi. Praktik komunisme di negara-negara yang dulu dikenal sebagai Blok Komunis sudah tercerai-berai.

Di Uni Soviet dan Cina, ideologi ini terbukti gagal. Cina bahkan lebih dikenal sebagai negara kapitalis. Begitu pula Vietnam, yang lebih sibuk mengejar pertumbuhan ekonominya, dan akan disusul Kuba. Satu yang tersisa adalah Korea Utara dengan rezimnya yang menindas. Bagaimana ideologi "jadul" seperti itu bisa dianggap kuat dan menakutkan?

Upaya membangkitkan hantu "jadul" komunisme bukan hanya tindakan anti-sejarah, tapi juga menyesatkan. Menempatkan komunisme sebagai musuh utama akan membuat kita lupa bahwa ada musuh yang jauh lebih berbahaya dan nyata: korupsi. Itulah hantu sesungguhnya. Apakah kita lupa, saat terjadi ribut-ribut seminar PKI dan nobar itu, pada waktu yang sama dua kepala daerah tertangkap basah oleh KPK saat menerima suap? Tidak cukup merusakkah lenyapnya puluhan triliun rupiah uang negara yang dimakan para koruptor? (Tempo)

 

Dana Haji buat Infrastruktur

  • PDF

NIAT pemerintah menginvestasikan dana haji untuk proyek infrastruktur tidak perlu ditentang. Dana haji, yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun ini, bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur asalkan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan.

Keperluan dana pembangunan saat ini amat besar demi mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur. Pemerintah Joko Widodo telah mengidentifikasi lebih dari 200 proyek strategis nasional yang harus selesai sebelum 2019. Beberapa proyek yang menjadi prioritas itu adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik, pelabuhan, dan jalan tol. Karena penerimaan negara terbatas, pemerintah tak bisa membiayai proyek-proyek itu hanya dari anggaran negara.

Penggunaan dana haji tidak perlu diributkan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan Pasal 48 undang-undang tersebut, dana haji bisa diinvestasikan ke produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Syaratnya adalah sesuai dengan prinsip syariah, mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Badan Pengelola Keuangan Haji tak perlu ragu "menangkap" ide pemerintah itu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menyatakan investasi dana haji untuk proyek infrastruktur dibolehkan asalkan bermanfaat. Yang penting, menurut MUI, pemerintah mesti menjamin keamanan dana itu. Dalam menempatkan dana buat infrastruktur, Badan Pengelola perlu memilih proyek yang memberikan bagi hasil tinggi, tapi dengan tingkat risiko sangat kecil.

Dana haji sebetulnya sudah diinvestasikan secara tak langsung untuk infrastruktur melalui sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jumlah sukuk tersebut mencapai Rp 35,2 triliun atau 40 persen dari total dana haji saat ini. Hanya, penempatan dana haji masih sering dipersoalkan, terutama jika digunakan untuk proyek yang terlalu jauh dari kepentingan umat Islam. Polemik itu bisa diakhiri dengan membuat aturan yang lebih jelas. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pemerintah mengenai penempatan dana haji, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Malaysia sudah lebih dulu menggunakan tabungan haji untuk membiayai proyek infrastruktur dengan hasil yang memuaskan. Di sana, dana haji dikumpulkan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia yang kemudian dikelola oleh lembaga ini. Keuntungan dari investasi sebagian dibagikan kembali kepada para calon haji. Sebagian lainnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji selama di Tanah Suci.

Pemerintah dapat mencontoh sistem yang digunakan Malaysia, dengan catatan penggunaan dananya transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah juga harus menjamin keamanan dana tersebut. Penempatan dana jangan sampai merugikan umat yang telah bertahun-tahun menabung demi menunaikan ibadah haji. (Tempo)

Goenawan Mohamad: Bendera

  • PDF

Apa yang membuat pemuda-pemuda Indonesia di Surabaya itu menerobos masuk ke dalam Hotel Yamato yang sedang mengibarkan bendera Belanda, dan naik ke anjung di atas, menurunkan merah-putih-biru yang berkibar di tiang di sana, menyobek warna birunya, lalu mengibarkan warna yang tersisa, merah-putih--dalam suasana tegang beberapa hari sebelum pertempuran 10 November 1945?

Apa arti bendera itu bagi mereka?

Hari itu, di luar hotel, dunia sedang berubah. Warga Surabaya, yang selama bertahun-tahun hanya bisa melihat dari jauh hotel yang eksklusif dengan desain Art Nouveauyang langka itu, kini merasa berdaulat penuh. Sejak dua pekan sebelumnya, awal September, mereka mengibarkan bendera mereka sendiri, merah-putih, hampir di tiap lorong dan lapangan kota. Mereka telah mendengar di Jakarta Proklamasi Kemerdekaan diumumkan: Indonesia sudah tak lagi di bawah kekuasaan Belanda atau Jepang. Tergetar merasa memiliki sebuah negeri sendiri, mereka jadi gumpalan kegembiraan; harapan; keberanian.

Tapi menjelang November itu, kecemasan.

Pada 18 September, di Surabaya tiba sejumlah pejabat militer dan sipil dari Komando Pasukan Sekutu untuk mengurus sisa-sisa pasukan Jepang yang baru saja kalah dalam perang besar di Asia dan Pasifik. Karena pemerintah Hindia Belanda sudah tak ada, delegasi itu tentu harus berhubungan dengan penguasa de facto Surabaya: orang-orang yang memanggil diri "republiken", bagian dari Indonesia yang baru saja merdeka.

Tapi bagi orang-orang Belanda yang baru lepas dari tahanan selama Indonesia diduduki Jepang, sebuah kesempatan terbuka. Mereka tak bisa menerima Indonesia bukan lagi Hindia Belanda. Mereka ingin mempertahankan hak-hak (termasuk hak milik) mereka yang dulu dikukuhkan pemerintah kolonial. Hari itu, mereka bergabung dengan para pejabat Inggris dari Komando Pasukan Sekutu di Hotel Yamato--dan mereka kibarkan Merah-Putih-Biru di atas bangunan berumur 30 tahun yang sebelum diduduki Jepang bernama "Oranje" itu.

Kaum "republiken" marah. Rakyat Surabaya yang bersama mereka berduyun datang ke depan hotel di Jalan Tunjungan itu. Kemudian diceritakan bagaimana sebagian pemuda menyerbu masuk. Sejumlah orang Belanda mencoba melawan, dan perkelahian singkat terjadi. Ada pistol yang meletus dan orang yang luka tertusuk. Pada saat yang sama, dua atau tiga orang pemuda naik ke anjung tempat tiang bendera.

Selanjutnya sejarah sudah mencatatnya: buat pertama kalinya setelah berabad-abad, Merah-Putih-Biru dirobek dengan tepuk sorak--dan sejak itu tak pernah berkibar kembali.

Yang ada hanya Merah-Putih.

Bendera, terutama saat itu, bukan lagi kain dengan desain sederhana. Ia penanda yang tak lagi mengambang. Ia telah dibentuk makna yang penting bagi sebuah gelora dan identitas kolektif. Ia berarti kehormatan, harga diri, perlawanan, dan harapan yang lurus.

Pertempuran besar yang meletus melawan pasukan Sekutu bagian dari gelora itu. Dengan korban dan kebengisan yang meluas. Republik yang baru berumur tiga bulan itu secara acak-acakan menangkis, ketika Sekutu datang dengan 24 ribu tentara, 5 kapal perusak, 24 tank Sherman, 24 pesawat yang di hari pertama saja menjatuhkan 500 bom, untuk "menghukum" para pemuda Indonesia yang telah membunuh Jenderal Mallaby dan melakukan puluhan kekerasan lain. Empat puluh ribu nyawa hilang selama tiga minggu, sampai Surabaya jadi "jinak"--meskipun Merah-Putih tetap bertahan.

Selama bertahun-tahun kemudian, hingga hari ini, orang Indonesia menyanyi, "Berkibarlah benderaku...."

Lagu perjuangan yang terkenal itu menyeru Merah-Putih sebagai "lambang suci gagah perwira". Kain itu tentu saja tak identik dengan yang suci dan gagah berani. Tapi nasionalisme selalu punya sejumlah hiperbol.

Dalam hal ini nasionalisme bisa sejajar dengan agama. Dalam keduanya ada hasrat merawat loyalitas dan pertalian kolektif. Baik nasionalisme maupun agama tak jarang menyusun sejarah yang mendekati dongeng dan riwayat tokoh yang lebih berupa hagiografi yang penuh pujian. Pertempuran Surabaya, misalnya, ditulis seraya melupakan bahwa di sela-sela heroisme untuk tanah air itu banyak kebengisan terhadap mereka yang dianggap tak setia. Sementara itu, baik dalam nasionalisme maupun agama selalu ada orang yang hendak memonopoli percakapan dan menjadikan diri paling murni.

Maka tak jarang nasionalisme dan agama bertaut. Tapi tak jarang bersaing dan bersengketa. Kini, ketika agama hadir dengan daya desak yang kuat, nasionalisme agak terabaikan. Bendera yang dihormati dianggap bendera yang disembah, lambang nasional dianggap berhala orang kafir.

Pada saat yang sama, kita terkadang lupa bahwa menghormati bendera adalah menghormati kenangan tentang pengorbanan tapi juga riwayat yang bisa merisaukan, dan bahwa mencintai tanah air adalah sebuah ekspresi rasa syukur tapi mungkin juga kecemasan. Di Surabaya tahun 1945 dan di mana saja di masa lain.

Goenawan Mohamad

Janji Gubernur Anies Tak Ada Perda Syariah

  • PDF

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, telah memastikan tak berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) syariah. Pernyataan gubernur terpilih ini melegakan, tapi itu saja tak cukup. Dia harus memastikan bahwa administrasi pemerintahannya nanti tak akan membuka panggung bagi kelompok-kelompok yang selama ini terang-terangan menunjukkan intoleransi, radikal, dan menolak keberagaman.

Kekhawatiran bahwa Jakarta akan "disyariahkan" muncul karena, dalam masa kampanye, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menikmati dukungan kelompok-kelompok Islam yang dikenal bergaris keras. Setidaknya, pasangan ini tak pernah terang-terangan menolak dukungan kelompok itu. Bahkan kuat kesan mereka sengaja menggunakan dukungan kelompok itu untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

Anies-Sandi, misalnya, diam saja ketika lawannya, pasangan inkumben Basuki-Djarot, dipojokkan dengan isu agama dan ras. Memang soal perda syariah tidak termasuk dalam 23 janji Anies-Sandi dan-mengutip pernyataan Anies-justru masuk 94 daftar fitnah terhadap mereka. Namun isu tentang nilai-nilai kemanusiaan seharusnya tidak pernah diabaikan siapa pun, bahkan harus lebih diutamakan daripada keuntungan politik pemilihan.

Anies-Sandi sudah memenangi proses pemilihan gubernur yang paling banyak diwarnai caci-maki, hujatan, dan fitnah ini. Meski baru akan resmi menjabat setelah Oktober mendatang, ada banyak hal yang mulai sekarang bisa mereka kerjakan. Salah satunya, keduanya sudah harus bergerak untuk menyatukan kembali warga Jakarta yang terbelah. Mereka harus menempatkan diri sebagai gubernur bagi semua warga Jakarta, bukan hanya milik para pemilihnya.

Segera berusaha mendapatkan kepercayaan dari pemilih Basuki-Djarot sangat penting. Bagaimanapun, jumlah pemilih inkumben tidak sedikit. Dari hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Anies-Sandi meraup 3.239.668 suara atau 57,95 persen, sementara pasangan Basuki-Djarot memperoleh 2.350.887 suara atau 42,05 persen. Tentu saja mendapatkan kepercayaan mereka tidak akan selalu gampang. Patut diingat, seperti halnya pada pemilih Anies-Sandi, pada pemilih Basuki-Djarot juga ada pendukung garis keras, sehingga tugas merangkul mereka makin sukar.

Cara terbaik yang bisa diambil Anies-Sandi untuk menyatukan kembali warga Jakarta adalah menegaskan sikap yang seharusnya diambil siapa pun kepala daerah di Indonesia, yakni tegas dan terang berpihak pada keberagaman. Intoleransi tidak boleh diberi tempat. Itu artinya, perda syariah cuma satu kasus.

Bagian terpenting yang harus dilakukan Anies-Sandi adalah meyakinkan khalayak bahwa mereka, meski mendapat dukungan kelompok Islam garis keras, akan tetap menjalankan tugasnya menjaga Jakarta sebagai kota toleran dan plural. Jakarta bukan milik satu golongan saja, apalagi golongan yang memimpikan Indonesia mengubah kebinekaannya. Ketegasan Anies-Sandi soal inilah yang ditunggu.

 

Selamat Datang Gubernur DKI Baru

  • PDF

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung bersih kemarin. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pemenang, mengalahkan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Hasil pemilihan ini harus diterima dengan legawa oleh semua pihak, mulai dari pasangan calon, partai pendukung, sampai masyarakat pemilih.

Tak bisa dimungkiri, pemilihan Gubernur Jakarta ini telah membagi masyarakat Ibu Kota--juga warga Indonesia umumnya--menjadi dua kelompok, persis seperti ketika pemilihan presiden tiga tahun silam. Perang hujatan antarpendukung di media sosial begitu marak, dan itu harus berakhir dengan keluarnya pemenang pilkada ini.

Tantangan untuk Anies, yang akan dilantik menggantikan Ahok pada Oktober mendatang, adalah mempertahankan Jakarta sebagai barometer daerah dengan keberagaman dan toleransi yang tinggi. Hal ini perlu ditekankan karena, dalam perjalanan meraih dukungan, Anies mendekati kelompok intoleran, seperti Front Pembela Islam (FPI). Kita tentu tidak berharap tindakan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan agama tumbuh subur di Jakarta, seperti penutupan tempat ibadah atau sweeping tempat hiburan dan penjaja minuman keras yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kelompok intoleran.

Pekerjaan besar lain adalah mengendalikan birokrasi besar pemerintahan DKI Jakarta. Rekam jejak Anies sangat kurang di ranah birokrasi meskipun ia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan sudah dilakukan Ahok sejak menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur pada 2014. Misalnya lelang jabatan, pemberian tunjangan besar untuk pejabat, dan membersihkan birokrasi dari korupsi. Hal ini harus diteruskan Anies, meskipun bukan pekerjaan mudah.

Anies-Sandi harus bisa melanjutkan laju pembangunan yang sudah dijalankan Ahok. Dengan anggaran daerah Rp 70 triliun setahun, Ahok berhasil membuat mulus jalan sampai ke gang-gang, membangun taman di berbagai lingkungan padat, hingga menjamin warga miskin mendapat layanan kesehatan dan pendidikan.

Yang tak kalah penting adalah mewujudkan janji-janji selama kampanye, seperti rumah dengan DP nol persen bagi warga miskin atau penolakan reklamasi di perairan utara Jakarta yang sudah setengah jalan. Mewujudkan rumah murah di Jakarta bukanlah perkara mudah karena tingginya harga tanah serta terbatasnya lahan.

Sikap anti-reklamasi Anies akan berbenturan dengan kepentingan pengusaha yang sudah telanjur mengeluarkan modal triliunan. Tentu tidak bijak jika Anies serta-merta memutus kontrak begitu saja. Karena itu, gubernur baru Jakarta harus mencari win-win solution dalam urusan reklamasi ini. Pengusaha dan nelayan tidak dirugikan, lingkungan pun bisa diselamatkan.

Masyarakat Ibu Kota menunggu Anies-Sandi mewujudkan janji-janjinya dalam bentuk kerja nyata, bukan sekadar retorika dan kata-kata.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - Situs web ini dijual! - intalk Sumber daya dan Informasi.