Rabu, 14 November 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Setahun Kepemimpinan Jokowi

  • PDF

Kepemimpinan merupakan kelemahan terbesar pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam setahun usia kekuasaan mereka, lemahnya koordinasi terlihat di mana-mana. Berkali-kali perbedaan pendapat di antara para menteri yang mencuat ke publik,  bahkan antara menteri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak pernah diselesaikan dengan saksama. Selanjutnya...

Memang Tak Perlu Kereta Cepat

  • PDF

Langkah pemerintah membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan keputusan tepat. Rencana pembangunan infrastruktur ini, selain tanpa perencanaan matang, melenceng dari kebutuhan utama dalam menata sistem transportasi massal. Selanjutnya...

Petinggi KPK Pilihan Pansel

  • PDF

Akhirnya panitia seleksi menyerahkan delapan nama kandidat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Hasil kerja panitia yang diketuai oleh Destry Damayanti itu perlu disorot, terutama menyangkut figur yang dipilih. Masih ada calon yang kurang tepat untuk memimpin lembaga yang diharapkan tetap menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi itu.

Seorang calon yang terkesan mengecilkan peran KPK justru diloloskan dan diproyeksikan untuk memimpin penyidikan. Dalam wawancara terbuka dengan anggota panitia seleksi, si kandidat jelas mengatakan bahwa KPK tak boleh memonopoli kasus dan harus menguatkan fungsi sebagai mekanisme pendorong kinerja kepolisian serta kejaksaan. Ia juga mengatakan penyidikan menjadi jatah kepolisian, dan penuntutan merupakan urusan kejaksaan.

Panitia seleksi semestinya tidak meloloskan calon yang berpotensi memandulkan fungsi komisi antikorupsi. Negara ini jelas masih memerlukan peran besar KPK karena korupsi yang masih merajalela. Sesuai dengan undang-undang, komisi antikorupsi pun memiliki wewenang besar. KPK tak sekadar mensupervisi lembaga penegak hukum lain, tapi juga berhak mengambil alih kasus korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan.

Ada juga kandidat yang memiliki catatan kurang mengesankan saat menangani kasus korupsi. Panitia juga meloloskan calon yang memiliki harta dan kegiatan bisnis yang mengundang kecurigaan. Panitia seleksi seharusnya konsisten dengan kriteria yang ditetapkan, yakni memiliki integritas, kompetensi, independensi, kepemimpinan, dan pengalaman kerja yang relevan. Jika kriteria mengenai integritas dipatuhi, calon-calon yang memiliki catatan kurang baik semestinya tidak diloloskan.

Hasil kerja panitia seleksi yang kurang memuaskan itu perlu disorot lebih tajam setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Hukum DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap delapan calon pilihan itu pada Oktober mendatang. Dari delapan nama itu bersama dua nama lain yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Hukum DPR akan memilih lima nama menjadi anggota pimpinan KPK periode 2015-2019.

Tidak bisa dihindari, anggota Komisi Hukum DPR tentu akan lebih menonjolkan pertimbangan politik dalam memilih lima pemimpin KPK. Tapi justru karena itulah akan tampak sikap partai politik di parlemen dalam kaitan dengan agenda pemberantasan korupsi. Jika partai politik, termasuk partai-partai pendukung pemerintah Jokowi, masih peduli memerangi kejahatan ini, semestinya mereka memilih calon yang berintegritas.

Bila yang terjadi sebaliknya atau calon-calon yang kurang berintegritas dipercaya memimpin komisi antikorupsi, sikap DPR hanya membenarkan sinyalemen adanya pelemahan KPK secara sistematis. Presiden Jokowi pun akan semakin diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi, atau setidaknya dinilai tak berdaya di hadapan kekuatan yang membonsai KPK.

 

 

Islam Nusantara

  • PDF

Cemooh dan tudingan tajam tiba-tiba menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bulan suci yang seharusnya menyejukkan ini. Sejak muncul gagasan Islam Nusantara pada pertengahan Juni lalu, di media-media sosial tampaklah betapa kita telah kehilangan adab dalam berbeda pendapat.

Tersengat istilah Islam Nusantara-yang sengaja memposisikan diri sebagai antitesis terhadap Islam ala Timur Tengah-sejumlah kelompok Islam garis keras pun meradang. Dalam pandangan mereka, Islam itu satu dan universal serta tidak dibatasi batas geografis. Gagasan Islam Nusantara jelas sebuah anomali yang tak bisa dibiarkan berkembang.

Harapan para penggagas Islam Nusantara agar muslim Indonesia percaya diri dan yakin bahwa mengadopsi kearifan lokal tidak akan menggerus keislaman mereka ditanggapi negatif. Gerakan ini dianggap sebagai proyek menusantarakan Islam dan bukan mengislamkan Nusantara.

Isu ini muncul setelah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Muhammad Yasser Arafat, membaca surat An-Najm dalam langgam Jawa pada peringatan Isra Mikraj di Istana Negara, pertengahan Mei lalu. Sejak itulah muncul kontroversi panjang di antara dua orientasi Islam ini.

Disadari atau tidak, rasa hormat terhadap Ramadan kali ini telah digantikan oleh semangat mengganyang "bayi" Islam Nusantara. Kontroversi semakin panas dan tidak terkendali manakala labelisasi berkonotasi negatif, seperti "liberal", digunakan kelompok garis keras buat para pendukung Islam Nusantara. Sebaliknya, "Wahabi", yang digunakan pihak lawan, ikut meramaikan pertarungan ini.

Kini aksi telah menuai reaksi, dan reaksi kali ini tak bisa dianggap sepi. Presiden Joko Widodo dan Nahdlatul Ulama-organisasi Islam terbesar di negeri ini-secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Islam Nusantara. Dukungan ini paling tidak telah menyemangati Islam Nusantara.

Selama ini, negara sering dianggap gagal meredam gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Dan posisi NU jelas. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, dalam diskusi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 7 Juli lalu, menyatakan bahwa yang paling penting adalah Islam Nusantara tidak akan mengajari seseorang menjadi radikal serta tidak akan mengajarkan permusuhan dan kebencian.

Sebenarnya, perbedaan di antara dua wajah Islam-yang satu berorientasi ke Timur Tengah dan yang lain mengatasnamakan Nusantara-ini bisa memperkaya khazanah keislaman di Indonesia. Koeksistensi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berlangsung hampir seabad ini telah membuktikan bahwa kesadaran akan tradisi dan budaya tidak harus berbenturan dengan keinginan kuat untuk membangun Islam yang maju dan modern. Dialektika di antara dua orientasi ini, antara lain, melahirkan wajah Islam yang teduh.

Perbedaan bisa berkembang menjadi konflik horizontal yang sia-sia jika dialog digantikan dengan caci maki dan kelompok yang satu merasa dirinya paling benar. Inilah yang disebut sebagai standing contradiction, yang tak menghasilkan apa-apa kecuali mudarat bagi bangsa dan Tanah Air.

Pembekuan PSSI

  • PDF

Pembekuan kegiatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) seperti pil pahit. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi itu memunculkan ketakutan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, bakal menjatuhkan sanksi kepada Indonesia berupa larangan bertanding di kancah internasional. Selanjutnya...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL