Kamis, 18 Januari 2018

Restoran

Gadget

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Tiga Unik Seri Yoga Lenovo

Minggu, 22 November 2015

article thumbnail Inilah  keunikan ketiganya. Lenovo Yoga 900. Bodinya tipis dan ringan. Engsel antara layar dan keyboard inilah yang menjadi keunikannya. Terdiri atas 813 keping baja, engsel dapat diputar hingga...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Potongan Gaji untuk Rumah Pekerja

  • PDF

Sebuah undang-undang yang diharapkan bisa mengatasi masalah perumahan bagi para pekerja berpenghasilan rendah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu, yakni Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  Selanjutnya...

TG, Telepon Genggam

  • PDF

Jika ada satu ikon yang menengarai zaman ini, itu adalah ponsel. Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan tepat sekali: "telepon genggam". Saya singkat: TG. Ia bisa kita genggam kapan saja di mana saja, ia juga bisa menggenggam kita kapan saja dan di mana saja. Hampir tiap kali seseorang duduk sendirian di sebuah pojok, atau dengan temannya bertemu di sebuah kafe, atau berjejal di bus atau hadir di rapat desa, akan segera HP, eh, TG dikeluarkan dari saku, pesan di layar sempit itu dibaca diam-diam, dan perhatian berpindah sejenak. Tak jarang percakapan terhenti.

Kini benda pertama yang ditengok ketika bangun pagi—sebelum lampu dinyalakan—bukan koran, bukan radio, bukan TV. Tapi TG: si BlackBerry, si Samsung, si Nokia, si Motorola….

Kita memasuki senjakala media cetak, seseorang berkata seperti penujum. Mungkin yang lebih tepat: kita memasuki dunia yang justru tak mengacuhkan nujuman dan senjakala. Dunia sedang dibentuk kapitalisme digital. Produksi, pemasaran, persaingan, dan meluasnya konsumen kini seperti medium digital itu sendiri: meringkus, atau mengabaikan, ruang dan waktu.

Dua abad yang lalu, "Membaca koran pagi adalah doa pagi seorang realis," kata Hegel di Eropa. Dengan doa dan koran arah pandang seseorang dibentuk oleh Tuhan (dalam doa) atau oleh "dunia sebagaimana adanya" (melalui berita-berita). Kedua-duanya, kata Hegel, memberikan rasa aman: orang tahu di mana ia berdiri.

Saya tak yakin, tapi bisa mengerti: di zaman Hegel, berlangganan koran adalah salah satu cara merawat stabilitas; koran yang dipilih seseorang adalah surat kabar yang sesuai dengan seleranya selama ini. Ia tahu "di mana ia berdiri".

Tak mengherankan bila dalam Imagined Communities Benedict Anderson mengutip Hegel. Tapi ia menambahkan. Seperti doa pagi, membaca koran berlangsung dalam ruang privat yang hening, dalam lapis dalam kepala kita. Tapi pada saat yang sama, masing-masing kita sadar bahwa ratusan ribu orang lain yang tak kita ketahui identitasnya melakukan hal yang sama—tiap hari, sepanjang tahun.

Sebuah "komunitas" pun terbangun dalam imajinasi kita. Kita tak hanya sadar di mana kita berdiri. Kita sadar dengan siapa kita berdiri. Kesadaran akan satu bangsa—diperkuat lagi oleh satu bahasa dan satu jenis aksara—tumbuh dari "kapitalisme cetak" ini, menurut thesis Anderson.

Tapi kini kita tak lagi hidup di zaman Mas Marco bahkan tak di zaman Jakob Oetama. Apa jadinya jika yang tercetak digantikan dengan yang digital?

Kita tatap layar kecil TG kita. Informasi berdatangan, rapat, cepat. Pesan lalu-lalang. Di Twitter berita 29 orang terbunuh di Burkina Faso disusul cerita seseorang yang kucingnya hamil. Praktis tiap tiga detik, sepanjang 24 jam. Balas-membalas, dari pelbagai pojok bumi.

Sementara halaman surat kabar ditata sang editor dengan hierarki antara yang penting dan yang kurang penting, dalam TG tak ada organisasi itu. Tiap informasi sama posisinya. Dialog (pesan "interaktif") berlangsung tanpa moderator, tanpa otoritas. Siapa saja, dari orang yang paling tahu sampai dengan yang paling tolol, hadir di satu arena yang riuh.

Huruf bersilang selisih dengan foto, bunyi-bunyian, dan film. Indra penglihatan, yang dalam medium cetak praktis mendominasi pencerapan manusia tentang dunia—meskipun berlangsung sebidang demi sebidang—kini lebur bersama indra pendengaran. Kecuali indra penghidu dan peraba, tubuh kita bergelut secara simultan dengan manusia dan peristiwa di mana pun. Sementara koran harian akan jadi basi dalam 24 jam, informasi digital akan hambar pada detik berikutnya.

Jarak jadi tipis. Kini kita tak membayangkan lagi sebuah kantor, di bagian komunitas nasional kita, tempat koran yang kita baca diproduksi. Pesan berlangsung dalam "deteritorialisasi".

Mungkin sebab itu komunitas yang dalam dua abad terakhir terbentuk berkat pengaruh "kapitalisme cetak" akan berubah. "Bangsa" mungkin akan tak terkait dengan sebuah wilayah dan kenangan yang sama. Kita sudah banyak dengar tentang globalisasi, perpindahan modal dan tenaga dari satu negeri ke negeri lain. Mungkin kini pudar pengertian "tanah tumpah-darah".

Tapi saya ragu bahwa akhirnya akan terjadi apa yang dimimpikan lagu Imagine. Kini memang menonjol, atau timbul lagi, "perkauman" yang tak berpaut pada "bangsa" dan "teritori". Malah ada penolakan kepada konsep "bangsa". Tapi Michael Billig menulis satu buku yang serius tapi kocak, Banal Nationalism: nasionalisme hadir tiap hari, tak selalu mengejutkan: ada waktu nasional, ada iklim nasional, ada makanan nasional. Kosmopolitanisme pun hanya dalam fantasi.

"Saya belum pernah bertemu dengan banyak orang kosmopolitan dalam hidup saya," kata Ben Anderson. "Mungkin tak lebih dari lima orang."

Selebihnya, bahkan dengan TG, tetap seperti dulu. (Catatan Pinggir Goenawan Mohamad)

Setahun Kepemimpinan Jokowi

  • PDF

Kepemimpinan merupakan kelemahan terbesar pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam setahun usia kekuasaan mereka, lemahnya koordinasi terlihat di mana-mana. Berkali-kali perbedaan pendapat di antara para menteri yang mencuat ke publik,  bahkan antara menteri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak pernah diselesaikan dengan saksama. Selanjutnya...

Memang Tak Perlu Kereta Cepat

  • PDF

Langkah pemerintah membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan keputusan tepat. Rencana pembangunan infrastruktur ini, selain tanpa perencanaan matang, melenceng dari kebutuhan utama dalam menata sistem transportasi massal. Selanjutnya...

Petinggi KPK Pilihan Pansel

  • PDF

Akhirnya panitia seleksi menyerahkan delapan nama kandidat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Hasil kerja panitia yang diketuai oleh Destry Damayanti itu perlu disorot, terutama menyangkut figur yang dipilih. Masih ada calon yang kurang tepat untuk memimpin lembaga yang diharapkan tetap menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi itu.

Seorang calon yang terkesan mengecilkan peran KPK justru diloloskan dan diproyeksikan untuk memimpin penyidikan. Dalam wawancara terbuka dengan anggota panitia seleksi, si kandidat jelas mengatakan bahwa KPK tak boleh memonopoli kasus dan harus menguatkan fungsi sebagai mekanisme pendorong kinerja kepolisian serta kejaksaan. Ia juga mengatakan penyidikan menjadi jatah kepolisian, dan penuntutan merupakan urusan kejaksaan.

Panitia seleksi semestinya tidak meloloskan calon yang berpotensi memandulkan fungsi komisi antikorupsi. Negara ini jelas masih memerlukan peran besar KPK karena korupsi yang masih merajalela. Sesuai dengan undang-undang, komisi antikorupsi pun memiliki wewenang besar. KPK tak sekadar mensupervisi lembaga penegak hukum lain, tapi juga berhak mengambil alih kasus korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan.

Ada juga kandidat yang memiliki catatan kurang mengesankan saat menangani kasus korupsi. Panitia juga meloloskan calon yang memiliki harta dan kegiatan bisnis yang mengundang kecurigaan. Panitia seleksi seharusnya konsisten dengan kriteria yang ditetapkan, yakni memiliki integritas, kompetensi, independensi, kepemimpinan, dan pengalaman kerja yang relevan. Jika kriteria mengenai integritas dipatuhi, calon-calon yang memiliki catatan kurang baik semestinya tidak diloloskan.

Hasil kerja panitia seleksi yang kurang memuaskan itu perlu disorot lebih tajam setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Hukum DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap delapan calon pilihan itu pada Oktober mendatang. Dari delapan nama itu bersama dua nama lain yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Hukum DPR akan memilih lima nama menjadi anggota pimpinan KPK periode 2015-2019.

Tidak bisa dihindari, anggota Komisi Hukum DPR tentu akan lebih menonjolkan pertimbangan politik dalam memilih lima pemimpin KPK. Tapi justru karena itulah akan tampak sikap partai politik di parlemen dalam kaitan dengan agenda pemberantasan korupsi. Jika partai politik, termasuk partai-partai pendukung pemerintah Jokowi, masih peduli memerangi kejahatan ini, semestinya mereka memilih calon yang berintegritas.

Bila yang terjadi sebaliknya atau calon-calon yang kurang berintegritas dipercaya memimpin komisi antikorupsi, sikap DPR hanya membenarkan sinyalemen adanya pelemahan KPK secara sistematis. Presiden Jokowi pun akan semakin diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi, atau setidaknya dinilai tak berdaya di hadapan kekuatan yang membonsai KPK.

 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - Situs web ini dijual! - intalk Sumber daya dan Informasi.