Rabu, 18 Juli 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Taxi Online Harus dilarang?

  • PDF

Unjuk rasa dan pemogokan taksi yang nyaris melumpuhkan lalu lintas Jakarta, Selasa lalu, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah cepat tanggap. Perusahaan taksi konvensional sudah lama mengeluhkan keberadaan taksi berbasis aplikasi, namun solusi yang dijanjikan pemerintah tak kunjung diumumkan.

Semua argumentasi untuk mendukung keberadaan penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi online sekaligus tetap melindungi keberadaan perusahaan taksi tradisional sudah habis dipaparkan berbagai pihak. Kini, yang dibutuhkan adalah ketegasan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait untuk merumuskan sebuah aturan yang bisa diterima semua kalangan.

Posisi Presiden soal isu ini sebenarnya sudah jelas. Pada Desember tahun lalu, lewat Twitter, Joko Widodo menegaskan pentingnya penataan aturan transportasi umum agar ketiadaan regulasi soal aplikasi digital tidak justru menyusahkan rakyat. Sayangnya, pengarahan Presiden Jokowi ini tidak cepat diterjemahkan bawahannya.

Sampai kini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan masih terus mengkritik keberadaan perusahaan transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab, sebagai "perusahaan ilegal". Posisi Jonan jelas bertentangan dengan kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang sudah mengarahkan para penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi digital untuk mendaftarkan diri menjadi koperasi dan mengikuti semua regulasi yang berlaku.

Kontradiksi di antara para menteri itu diperburuk oleh pola komunikasi pemerintah yang tidak jernih. Seusai unjuk rasa para sopir taksi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan hanya meminta semua pihak bersabar menunggu kebijakan pemerintah. Luhut tak memberi tenggat dan tidak menjelaskan bagaimana perumusan solusi itu akan dilakukan pemerintah.

Padahal transparansi semacam itu amat penting untuk menghindari kesimpangsiuran. Ketegangan di antara pihak-pihak yang memperjuangkan periuk nasi masing-masing bisa dikendurkan jika semuanya mendapat informasi yang memadai soal rancangan solusi yang sedang disiapkan pemerintah, serta kerangka waktu dan mekanisme pengambilan keputusannya. Rencana gelombang unjuk rasa para sopir taksi di kota-kota lain bisa diredam jika mereka didengarkan dan dilibatkan dalam proses mencari sebuah solusi yang permanen dan menguntungkan semua pihak.

Di luar itu, polisi juga harus turun tangan. Beberapa aksi kekerasan dan pelanggaran hukum lain yang terjadi selama demonstrasi sopir taksi dua hari yang lalu tak boleh dibiarkan. Langkah cepat Polda Metro Jaya menangkap para pengemudi taksi maupun ojek online yang terlibat tawuran, konvoi, ataupun perusakan patut dipuji. Kekerasan dalam unjuk rasa tak bisa ditenggang, terlebih jika mengganggu kepentingan orang banyak. *

Potongan Gaji untuk Rumah Pekerja

  • PDF

Sebuah undang-undang yang diharapkan bisa mengatasi masalah perumahan bagi para pekerja berpenghasilan rendah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu, yakni Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  Selanjutnya...

TG, Telepon Genggam

  • PDF

Jika ada satu ikon yang menengarai zaman ini, itu adalah ponsel. Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan tepat sekali: "telepon genggam". Saya singkat: TG. Ia bisa kita genggam kapan saja di mana saja, ia juga bisa menggenggam kita kapan saja dan di mana saja. Hampir tiap kali seseorang duduk sendirian di sebuah pojok, atau dengan temannya bertemu di sebuah kafe, atau berjejal di bus atau hadir di rapat desa, akan segera HP, eh, TG dikeluarkan dari saku, pesan di layar sempit itu dibaca diam-diam, dan perhatian berpindah sejenak. Tak jarang percakapan terhenti.

Kini benda pertama yang ditengok ketika bangun pagi—sebelum lampu dinyalakan—bukan koran, bukan radio, bukan TV. Tapi TG: si BlackBerry, si Samsung, si Nokia, si Motorola….

Kita memasuki senjakala media cetak, seseorang berkata seperti penujum. Mungkin yang lebih tepat: kita memasuki dunia yang justru tak mengacuhkan nujuman dan senjakala. Dunia sedang dibentuk kapitalisme digital. Produksi, pemasaran, persaingan, dan meluasnya konsumen kini seperti medium digital itu sendiri: meringkus, atau mengabaikan, ruang dan waktu.

Dua abad yang lalu, "Membaca koran pagi adalah doa pagi seorang realis," kata Hegel di Eropa. Dengan doa dan koran arah pandang seseorang dibentuk oleh Tuhan (dalam doa) atau oleh "dunia sebagaimana adanya" (melalui berita-berita). Kedua-duanya, kata Hegel, memberikan rasa aman: orang tahu di mana ia berdiri.

Saya tak yakin, tapi bisa mengerti: di zaman Hegel, berlangganan koran adalah salah satu cara merawat stabilitas; koran yang dipilih seseorang adalah surat kabar yang sesuai dengan seleranya selama ini. Ia tahu "di mana ia berdiri".

Tak mengherankan bila dalam Imagined Communities Benedict Anderson mengutip Hegel. Tapi ia menambahkan. Seperti doa pagi, membaca koran berlangsung dalam ruang privat yang hening, dalam lapis dalam kepala kita. Tapi pada saat yang sama, masing-masing kita sadar bahwa ratusan ribu orang lain yang tak kita ketahui identitasnya melakukan hal yang sama—tiap hari, sepanjang tahun.

Sebuah "komunitas" pun terbangun dalam imajinasi kita. Kita tak hanya sadar di mana kita berdiri. Kita sadar dengan siapa kita berdiri. Kesadaran akan satu bangsa—diperkuat lagi oleh satu bahasa dan satu jenis aksara—tumbuh dari "kapitalisme cetak" ini, menurut thesis Anderson.

Tapi kini kita tak lagi hidup di zaman Mas Marco bahkan tak di zaman Jakob Oetama. Apa jadinya jika yang tercetak digantikan dengan yang digital?

Kita tatap layar kecil TG kita. Informasi berdatangan, rapat, cepat. Pesan lalu-lalang. Di Twitter berita 29 orang terbunuh di Burkina Faso disusul cerita seseorang yang kucingnya hamil. Praktis tiap tiga detik, sepanjang 24 jam. Balas-membalas, dari pelbagai pojok bumi.

Sementara halaman surat kabar ditata sang editor dengan hierarki antara yang penting dan yang kurang penting, dalam TG tak ada organisasi itu. Tiap informasi sama posisinya. Dialog (pesan "interaktif") berlangsung tanpa moderator, tanpa otoritas. Siapa saja, dari orang yang paling tahu sampai dengan yang paling tolol, hadir di satu arena yang riuh.

Huruf bersilang selisih dengan foto, bunyi-bunyian, dan film. Indra penglihatan, yang dalam medium cetak praktis mendominasi pencerapan manusia tentang dunia—meskipun berlangsung sebidang demi sebidang—kini lebur bersama indra pendengaran. Kecuali indra penghidu dan peraba, tubuh kita bergelut secara simultan dengan manusia dan peristiwa di mana pun. Sementara koran harian akan jadi basi dalam 24 jam, informasi digital akan hambar pada detik berikutnya.

Jarak jadi tipis. Kini kita tak membayangkan lagi sebuah kantor, di bagian komunitas nasional kita, tempat koran yang kita baca diproduksi. Pesan berlangsung dalam "deteritorialisasi".

Mungkin sebab itu komunitas yang dalam dua abad terakhir terbentuk berkat pengaruh "kapitalisme cetak" akan berubah. "Bangsa" mungkin akan tak terkait dengan sebuah wilayah dan kenangan yang sama. Kita sudah banyak dengar tentang globalisasi, perpindahan modal dan tenaga dari satu negeri ke negeri lain. Mungkin kini pudar pengertian "tanah tumpah-darah".

Tapi saya ragu bahwa akhirnya akan terjadi apa yang dimimpikan lagu Imagine. Kini memang menonjol, atau timbul lagi, "perkauman" yang tak berpaut pada "bangsa" dan "teritori". Malah ada penolakan kepada konsep "bangsa". Tapi Michael Billig menulis satu buku yang serius tapi kocak, Banal Nationalism: nasionalisme hadir tiap hari, tak selalu mengejutkan: ada waktu nasional, ada iklim nasional, ada makanan nasional. Kosmopolitanisme pun hanya dalam fantasi.

"Saya belum pernah bertemu dengan banyak orang kosmopolitan dalam hidup saya," kata Ben Anderson. "Mungkin tak lebih dari lima orang."

Selebihnya, bahkan dengan TG, tetap seperti dulu. (Catatan Pinggir Goenawan Mohamad)

Setahun Kepemimpinan Jokowi

  • PDF

Kepemimpinan merupakan kelemahan terbesar pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam setahun usia kekuasaan mereka, lemahnya koordinasi terlihat di mana-mana. Berkali-kali perbedaan pendapat di antara para menteri yang mencuat ke publik,  bahkan antara menteri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak pernah diselesaikan dengan saksama. Selanjutnya...

Memang Tak Perlu Kereta Cepat

  • PDF

Langkah pemerintah membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan keputusan tepat. Rencana pembangunan infrastruktur ini, selain tanpa perencanaan matang, melenceng dari kebutuhan utama dalam menata sistem transportasi massal. Selanjutnya...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - Situs web ini dijual! - intalk Sumber daya dan Informasi.