Selasa, 13 November 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Pemangkasan PNS

  • PDF

Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak satu juta orang di pusat dan daerah merupakan langkah tepat. Dengan jumlah yang kini tambun, pengurangan itu akan segera meringankan beban keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan jumlah 4,5 juta pegawai negeri, sekitar 33,8 persen atau Rp 707 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersedot untuk membayar gaji rutin mereka. Bahkan, pada sejumlah daerah, lebih dari separuh APBD mereka ludes untuk belanja pegawai. Padahal, idealnya, anggaran untuk para pegawai negeri tak boleh lebih dari 28 persen.

Pengurangan ini akan menggemboskan pegawai menjadi 3,5 juta atau sekitar 1,5 persen dari total penduduk. Ini merupakan rasio ideal dibanding sekarang, yang 1,77 persen. Kementerian PAN, yang menggodok rencana pengurangan tersebut sejak beberapa waktu lalu, berencana melakukan rasionalisasi mulai 2017 hingga 2024. Mereka yang dirumahkan adalah pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak berdisiplin.

Kementerian akan mengaudit kinerja pegawai untuk dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama, berkinerja baik dan kompeten; dan kedua, berkinerja baik tapi tidak kompeten. Kelompok pertama akan mendapat promosi jabatan. Sedangkan untuk kelompok kedua, Kementerian memberi solusi berupa pendidikan.

Adapun kelompok ketiga adalah mereka yang dinilai berkinerja buruk tapi kompeten; dan kategori keempat berkinerja buruk dan tidak kompeten. Untuk kelompok ketiga akan dirotasi, dan yang masuk kelompok terakhir akan dipensiunkan dini. Diperkirakan ada sekitar 300 pegawai ngeri yang akan masuk kelompok keempat.

Walau hingga kini rencana rasionalisasi tersebut belum dilaporkan ke Presiden-seperti yang dikemukakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung-alternatif solusi dari Kementerian PAN itu cukup bagus sepanjang dilakukan secara transparan. Artinya, Menteri Yuddy harus bisa menjamin audit kinerja PNS itu dilakukan secara jujur dan tak ada kongkalikong dengan siapa pun. Dengan demikian, hanya pegawai yang benar-benar perform dan kompeten yang tersaring.

Kebijakan ini bisa jadi tidak akan menguntungkan Presiden Joko Widodo dari sisi "popularitas". Mereka yang berseberangan ada kemungkinan akan menyerang Presiden dengan menuding "tidak pro-PNS" atau melakukan kesewenang-wenangan. Wajar pula akan banyak yang sakit hati jika pemangkasan tersebut dilakukan.

Tapi, jika Presiden ingin membuat keuangan negara sehat dan negeri ini memiliki abdi negara yang profesional, tak ada cara lain selain "merumahkan" PNS yang malas dan tak kompeten. Sepanjang pengurangan dilakukan secara transparan dan hak-hak mereka diberikan, Presiden tak perlu takut melakukannya. Rakyat tentu juga tak akan rela uang mereka habis dipakai menggaji para abdi negara yang kenyataannya tak mengabdi tersebut. (Tpo)

 

Penjegalan Calon Independen

  • PDF

Kesepakatan Panitia Kerja Komisi Hukum memperberat syarat pencalonan kepala daerah dari jalur independen menunjukkan kekerdilan cara berpikir para wakil rakyat. Hal ini sama dengan Komisi Pemilihan Umum yang sempat memiliki gagasan adanya syarat tanda tangan di atas meterai--bukan sekadar kartu tanda penduduk--bagi mereka yang mendukung calon independen. Publik bisa menduga semua aturan tersebut tak lebih merupakan upaya menjegal para calon independen.

Rabu lalu, kesepakatan itu diketuk Panitia Kerja DPR yang membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dengan demikian, DPR tinggal menunggu pendapat pemerintah. Jika pemerintah setuju, peluang calon independen mengikuti pemilihan kepala daerah semakin sulit. Di sini, yang rugi tentu saja masyarakat, mereka yang rindu munculnya pemimpin daerah berkualitas.

Ihwal calon dari jalur independen awalnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika itu, calon independen ditentukan hanya di Aceh. Empat tahun kemudian, lewat UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, calon independen terbuka untuk seluruh daerah. UU No. 32/2004 mengatur bahwa calon perseorangan dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur jika didukung setidaknya 6,5 persen jumlah penduduk untuk provinsi yang populasinya sampai 2 juta jiwa. Untuk calon bupati atau wali kota di daerah yang berpenduduk sampai 250 ribu jiwa, wajib didukung minimal 6,5 persen jumlah penduduk.

Aturan itu lalu diubah lewat UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Syarat dukungan calon independen dinaikkan menjadi 10 persen jumlah penduduk, sedangkan untuk calon bupati atau wali kota dengan jumlah penduduk sampai 250 ribu harus didukung minimal 6,5 persen jumlah penduduk. Ketentuan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi pada 2015. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat dukungan tidak berdasarkan jumlah penduduk, melainkan daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya.

Kini DPR bersemangat menaikkan lagi syarat tersebut. Mereka mengusulkan dua alternatif, yakni calon independen harus mendapat dukungan minimal 11,5-15 persen jumlah penduduk, atau didukung minimal 10 persen jumlah penduduk. Dua alternatif itu sesungguhnya sama-sama berat. Di sini jelas aturan tersebut, yang muncul di tengah maraknya suara-suara masyarakat yang mendukung calon independen seperti Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, tak lebih dari ketakutan partai politik bahwa calon mereka akan kalah.

Kita berharap pemerintah menolak syarat yang disetujui Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu. Disetujuinya aturan tersebut tidak hanya akan menenggelamkan harapan rakyat akan munculnya kepala daerah yang berintegritas, tapi juga melanggengkan "tradisi" terpilihnya kepala daerah yang tak memiliki visi dan misi apa pun untuk daerahnya selain hanya memupuk kekayaan dengan cara menyimpang--perilaku yang membuat banyak di antaranya kini mendekam di penjara.

Taxi Online Harus dilarang?

  • PDF

Unjuk rasa dan pemogokan taksi yang nyaris melumpuhkan lalu lintas Jakarta, Selasa lalu, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah cepat tanggap. Perusahaan taksi konvensional sudah lama mengeluhkan keberadaan taksi berbasis aplikasi, namun solusi yang dijanjikan pemerintah tak kunjung diumumkan.

Semua argumentasi untuk mendukung keberadaan penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi online sekaligus tetap melindungi keberadaan perusahaan taksi tradisional sudah habis dipaparkan berbagai pihak. Kini, yang dibutuhkan adalah ketegasan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait untuk merumuskan sebuah aturan yang bisa diterima semua kalangan.

Posisi Presiden soal isu ini sebenarnya sudah jelas. Pada Desember tahun lalu, lewat Twitter, Joko Widodo menegaskan pentingnya penataan aturan transportasi umum agar ketiadaan regulasi soal aplikasi digital tidak justru menyusahkan rakyat. Sayangnya, pengarahan Presiden Jokowi ini tidak cepat diterjemahkan bawahannya.

Sampai kini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan masih terus mengkritik keberadaan perusahaan transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab, sebagai "perusahaan ilegal". Posisi Jonan jelas bertentangan dengan kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang sudah mengarahkan para penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi digital untuk mendaftarkan diri menjadi koperasi dan mengikuti semua regulasi yang berlaku.

Kontradiksi di antara para menteri itu diperburuk oleh pola komunikasi pemerintah yang tidak jernih. Seusai unjuk rasa para sopir taksi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan hanya meminta semua pihak bersabar menunggu kebijakan pemerintah. Luhut tak memberi tenggat dan tidak menjelaskan bagaimana perumusan solusi itu akan dilakukan pemerintah.

Padahal transparansi semacam itu amat penting untuk menghindari kesimpangsiuran. Ketegangan di antara pihak-pihak yang memperjuangkan periuk nasi masing-masing bisa dikendurkan jika semuanya mendapat informasi yang memadai soal rancangan solusi yang sedang disiapkan pemerintah, serta kerangka waktu dan mekanisme pengambilan keputusannya. Rencana gelombang unjuk rasa para sopir taksi di kota-kota lain bisa diredam jika mereka didengarkan dan dilibatkan dalam proses mencari sebuah solusi yang permanen dan menguntungkan semua pihak.

Di luar itu, polisi juga harus turun tangan. Beberapa aksi kekerasan dan pelanggaran hukum lain yang terjadi selama demonstrasi sopir taksi dua hari yang lalu tak boleh dibiarkan. Langkah cepat Polda Metro Jaya menangkap para pengemudi taksi maupun ojek online yang terlibat tawuran, konvoi, ataupun perusakan patut dipuji. Kekerasan dalam unjuk rasa tak bisa ditenggang, terlebih jika mengganggu kepentingan orang banyak. *

Potongan Gaji untuk Rumah Pekerja

  • PDF

Sebuah undang-undang yang diharapkan bisa mengatasi masalah perumahan bagi para pekerja berpenghasilan rendah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu, yakni Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  Selanjutnya...

TG, Telepon Genggam

  • PDF

Jika ada satu ikon yang menengarai zaman ini, itu adalah ponsel. Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan tepat sekali: "telepon genggam". Saya singkat: TG. Ia bisa kita genggam kapan saja di mana saja, ia juga bisa menggenggam kita kapan saja dan di mana saja. Hampir tiap kali seseorang duduk sendirian di sebuah pojok, atau dengan temannya bertemu di sebuah kafe, atau berjejal di bus atau hadir di rapat desa, akan segera HP, eh, TG dikeluarkan dari saku, pesan di layar sempit itu dibaca diam-diam, dan perhatian berpindah sejenak. Tak jarang percakapan terhenti.

Kini benda pertama yang ditengok ketika bangun pagi—sebelum lampu dinyalakan—bukan koran, bukan radio, bukan TV. Tapi TG: si BlackBerry, si Samsung, si Nokia, si Motorola….

Kita memasuki senjakala media cetak, seseorang berkata seperti penujum. Mungkin yang lebih tepat: kita memasuki dunia yang justru tak mengacuhkan nujuman dan senjakala. Dunia sedang dibentuk kapitalisme digital. Produksi, pemasaran, persaingan, dan meluasnya konsumen kini seperti medium digital itu sendiri: meringkus, atau mengabaikan, ruang dan waktu.

Dua abad yang lalu, "Membaca koran pagi adalah doa pagi seorang realis," kata Hegel di Eropa. Dengan doa dan koran arah pandang seseorang dibentuk oleh Tuhan (dalam doa) atau oleh "dunia sebagaimana adanya" (melalui berita-berita). Kedua-duanya, kata Hegel, memberikan rasa aman: orang tahu di mana ia berdiri.

Saya tak yakin, tapi bisa mengerti: di zaman Hegel, berlangganan koran adalah salah satu cara merawat stabilitas; koran yang dipilih seseorang adalah surat kabar yang sesuai dengan seleranya selama ini. Ia tahu "di mana ia berdiri".

Tak mengherankan bila dalam Imagined Communities Benedict Anderson mengutip Hegel. Tapi ia menambahkan. Seperti doa pagi, membaca koran berlangsung dalam ruang privat yang hening, dalam lapis dalam kepala kita. Tapi pada saat yang sama, masing-masing kita sadar bahwa ratusan ribu orang lain yang tak kita ketahui identitasnya melakukan hal yang sama—tiap hari, sepanjang tahun.

Sebuah "komunitas" pun terbangun dalam imajinasi kita. Kita tak hanya sadar di mana kita berdiri. Kita sadar dengan siapa kita berdiri. Kesadaran akan satu bangsa—diperkuat lagi oleh satu bahasa dan satu jenis aksara—tumbuh dari "kapitalisme cetak" ini, menurut thesis Anderson.

Tapi kini kita tak lagi hidup di zaman Mas Marco bahkan tak di zaman Jakob Oetama. Apa jadinya jika yang tercetak digantikan dengan yang digital?

Kita tatap layar kecil TG kita. Informasi berdatangan, rapat, cepat. Pesan lalu-lalang. Di Twitter berita 29 orang terbunuh di Burkina Faso disusul cerita seseorang yang kucingnya hamil. Praktis tiap tiga detik, sepanjang 24 jam. Balas-membalas, dari pelbagai pojok bumi.

Sementara halaman surat kabar ditata sang editor dengan hierarki antara yang penting dan yang kurang penting, dalam TG tak ada organisasi itu. Tiap informasi sama posisinya. Dialog (pesan "interaktif") berlangsung tanpa moderator, tanpa otoritas. Siapa saja, dari orang yang paling tahu sampai dengan yang paling tolol, hadir di satu arena yang riuh.

Huruf bersilang selisih dengan foto, bunyi-bunyian, dan film. Indra penglihatan, yang dalam medium cetak praktis mendominasi pencerapan manusia tentang dunia—meskipun berlangsung sebidang demi sebidang—kini lebur bersama indra pendengaran. Kecuali indra penghidu dan peraba, tubuh kita bergelut secara simultan dengan manusia dan peristiwa di mana pun. Sementara koran harian akan jadi basi dalam 24 jam, informasi digital akan hambar pada detik berikutnya.

Jarak jadi tipis. Kini kita tak membayangkan lagi sebuah kantor, di bagian komunitas nasional kita, tempat koran yang kita baca diproduksi. Pesan berlangsung dalam "deteritorialisasi".

Mungkin sebab itu komunitas yang dalam dua abad terakhir terbentuk berkat pengaruh "kapitalisme cetak" akan berubah. "Bangsa" mungkin akan tak terkait dengan sebuah wilayah dan kenangan yang sama. Kita sudah banyak dengar tentang globalisasi, perpindahan modal dan tenaga dari satu negeri ke negeri lain. Mungkin kini pudar pengertian "tanah tumpah-darah".

Tapi saya ragu bahwa akhirnya akan terjadi apa yang dimimpikan lagu Imagine. Kini memang menonjol, atau timbul lagi, "perkauman" yang tak berpaut pada "bangsa" dan "teritori". Malah ada penolakan kepada konsep "bangsa". Tapi Michael Billig menulis satu buku yang serius tapi kocak, Banal Nationalism: nasionalisme hadir tiap hari, tak selalu mengejutkan: ada waktu nasional, ada iklim nasional, ada makanan nasional. Kosmopolitanisme pun hanya dalam fantasi.

"Saya belum pernah bertemu dengan banyak orang kosmopolitan dalam hidup saya," kata Ben Anderson. "Mungkin tak lebih dari lima orang."

Selebihnya, bahkan dengan TG, tetap seperti dulu. (Catatan Pinggir Goenawan Mohamad)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL