Kamis, 18 Januari 2018

Restoran

Gadget

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Tiga Unik Seri Yoga Lenovo

Minggu, 22 November 2015

article thumbnail Inilah  keunikan ketiganya. Lenovo Yoga 900. Bodinya tipis dan ringan. Engsel antara layar dan keyboard inilah yang menjadi keunikannya. Terdiri atas 813 keping baja, engsel dapat diputar hingga...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Transparansi Tax Amnesty

  • PDF

PEMERINTAH harus segera membuat acuan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Semakin cepat regulasi terbit, kian lekas pula program pengampunan pajak (tax amnesty) diberlakukan. Diharapkan pula, target memulangkan aset milik warga Indonesia di luar negeri bisa terealisasi tahun ini. Selanjutnya...

Tindak Tegas Pemalsu Vaksin

  • PDF

Mabes Polri membongkar jaringan peredaran vaksin palsu. Hingga pekan lalu, setidaknya ada lima vaksin yang diduga sudah dibuat tiruannya. Temuan ini mengkhawatirkan bukan hanya karena dampak bahaya vaksin palsu itu bagi kesehatan pasien, tapi juga lantaran distribusinya meluas ke seluruh Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, vaksin palsu ini ditemukan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Agung Setya, saat mengumumkan kasus ini pada Kamis pekan lalu, mengatakan awalnya polisi menemukan beberapa kasus anak sakit. Malah ada yang meninggal setelah divaksinasi. Penyelidikan polisi menemukan beberapa penjual vaksin yang tidak memiliki izin. Hingga pekan lalu, ada 10 orang yang ditangkap, dari produsen, kurir, pemilik apotek, hingga pembuat label vaksin. Ini merupakan kejahatan berkelompok.

Berdasarkan pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setidaknya ada lima vaksin yang dipalsukan. Masing-masing Tuberculin untuk vaksin penyakit TBC, Pediacel dan Triacel untuk tetanus, Bioset untuk penyakit yang disebabkan oleh alergi, dan Hafren untuk hepatitis A.

Menurut Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, anak yang diberi vaksin palsu tentu saja tak mendapat perlindungan dari penyakit, seperti pemberian vaksin pada umumnya. Anak yang disuntik vaksin TBC palsu, misalnya, tak akan kebal terhadap penyakit itu. Artinya, anak itu perlu mendapat vaksin ulang.

Para pemerhati kesehatan juga khawatir soal kebersihan ketika vaksin tiruan itu diproduksi. Jika dilakukan secara serampangan dan bahan campurannya terkontaminasi, pemberian vaksin itu bukan hanya tak mengobati, malah memberikan penyakit baru kepada orang yang disuntik vaksin.

Penemuan vaksin palsu ini seharusnya menyadarkan otoritas bidang kesehatan untuk lebih proaktif melakukan pemantauan. Salah satunya memastikan pasokan vaksin tersedia dengan cukup. Sebab, salah satu dugaan pemicu pemalsuan adalah tak sebandingnya pasokan dan kebutuhan vaksin. Celah itulah yang dimanfaatkan para kriminal tersebut.

Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap obat atau vaksin palsu, dan tak mudah tergiur oleh rayuan harga murah. Menurut polisi, satu paket vaksin palsu hanya menghabiskan biaya Rp 150 ribu dan komplotan ini menjual dengan harga Rp 250 ribu. Sedangkan harga vaksin asli sekitar Rp 800-900 ribu per paket.

Polisi harus membongkar tuntas kasus ini dan bergerak cepat untuk mencegah meluasnya korban penyebaran vaksin palsu. Komplotan ini mesti dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pemalsu lainnya. Langkah tegas polisi harus diikuti pengawasan yang ketat oleh Kementerian Kesehatan agar pemalsuan serupa tidak muncul lagi di masa mendatang.

Pemangkasan PNS

  • PDF

Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak satu juta orang di pusat dan daerah merupakan langkah tepat. Dengan jumlah yang kini tambun, pengurangan itu akan segera meringankan beban keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan jumlah 4,5 juta pegawai negeri, sekitar 33,8 persen atau Rp 707 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersedot untuk membayar gaji rutin mereka. Bahkan, pada sejumlah daerah, lebih dari separuh APBD mereka ludes untuk belanja pegawai. Padahal, idealnya, anggaran untuk para pegawai negeri tak boleh lebih dari 28 persen.

Pengurangan ini akan menggemboskan pegawai menjadi 3,5 juta atau sekitar 1,5 persen dari total penduduk. Ini merupakan rasio ideal dibanding sekarang, yang 1,77 persen. Kementerian PAN, yang menggodok rencana pengurangan tersebut sejak beberapa waktu lalu, berencana melakukan rasionalisasi mulai 2017 hingga 2024. Mereka yang dirumahkan adalah pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak berdisiplin.

Kementerian akan mengaudit kinerja pegawai untuk dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama, berkinerja baik dan kompeten; dan kedua, berkinerja baik tapi tidak kompeten. Kelompok pertama akan mendapat promosi jabatan. Sedangkan untuk kelompok kedua, Kementerian memberi solusi berupa pendidikan.

Adapun kelompok ketiga adalah mereka yang dinilai berkinerja buruk tapi kompeten; dan kategori keempat berkinerja buruk dan tidak kompeten. Untuk kelompok ketiga akan dirotasi, dan yang masuk kelompok terakhir akan dipensiunkan dini. Diperkirakan ada sekitar 300 pegawai ngeri yang akan masuk kelompok keempat.

Walau hingga kini rencana rasionalisasi tersebut belum dilaporkan ke Presiden-seperti yang dikemukakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung-alternatif solusi dari Kementerian PAN itu cukup bagus sepanjang dilakukan secara transparan. Artinya, Menteri Yuddy harus bisa menjamin audit kinerja PNS itu dilakukan secara jujur dan tak ada kongkalikong dengan siapa pun. Dengan demikian, hanya pegawai yang benar-benar perform dan kompeten yang tersaring.

Kebijakan ini bisa jadi tidak akan menguntungkan Presiden Joko Widodo dari sisi "popularitas". Mereka yang berseberangan ada kemungkinan akan menyerang Presiden dengan menuding "tidak pro-PNS" atau melakukan kesewenang-wenangan. Wajar pula akan banyak yang sakit hati jika pemangkasan tersebut dilakukan.

Tapi, jika Presiden ingin membuat keuangan negara sehat dan negeri ini memiliki abdi negara yang profesional, tak ada cara lain selain "merumahkan" PNS yang malas dan tak kompeten. Sepanjang pengurangan dilakukan secara transparan dan hak-hak mereka diberikan, Presiden tak perlu takut melakukannya. Rakyat tentu juga tak akan rela uang mereka habis dipakai menggaji para abdi negara yang kenyataannya tak mengabdi tersebut. (Tpo)

 

Penjegalan Calon Independen

  • PDF

Kesepakatan Panitia Kerja Komisi Hukum memperberat syarat pencalonan kepala daerah dari jalur independen menunjukkan kekerdilan cara berpikir para wakil rakyat. Hal ini sama dengan Komisi Pemilihan Umum yang sempat memiliki gagasan adanya syarat tanda tangan di atas meterai--bukan sekadar kartu tanda penduduk--bagi mereka yang mendukung calon independen. Publik bisa menduga semua aturan tersebut tak lebih merupakan upaya menjegal para calon independen.

Rabu lalu, kesepakatan itu diketuk Panitia Kerja DPR yang membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dengan demikian, DPR tinggal menunggu pendapat pemerintah. Jika pemerintah setuju, peluang calon independen mengikuti pemilihan kepala daerah semakin sulit. Di sini, yang rugi tentu saja masyarakat, mereka yang rindu munculnya pemimpin daerah berkualitas.

Ihwal calon dari jalur independen awalnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika itu, calon independen ditentukan hanya di Aceh. Empat tahun kemudian, lewat UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, calon independen terbuka untuk seluruh daerah. UU No. 32/2004 mengatur bahwa calon perseorangan dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur jika didukung setidaknya 6,5 persen jumlah penduduk untuk provinsi yang populasinya sampai 2 juta jiwa. Untuk calon bupati atau wali kota di daerah yang berpenduduk sampai 250 ribu jiwa, wajib didukung minimal 6,5 persen jumlah penduduk.

Aturan itu lalu diubah lewat UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Syarat dukungan calon independen dinaikkan menjadi 10 persen jumlah penduduk, sedangkan untuk calon bupati atau wali kota dengan jumlah penduduk sampai 250 ribu harus didukung minimal 6,5 persen jumlah penduduk. Ketentuan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi pada 2015. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat dukungan tidak berdasarkan jumlah penduduk, melainkan daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya.

Kini DPR bersemangat menaikkan lagi syarat tersebut. Mereka mengusulkan dua alternatif, yakni calon independen harus mendapat dukungan minimal 11,5-15 persen jumlah penduduk, atau didukung minimal 10 persen jumlah penduduk. Dua alternatif itu sesungguhnya sama-sama berat. Di sini jelas aturan tersebut, yang muncul di tengah maraknya suara-suara masyarakat yang mendukung calon independen seperti Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, tak lebih dari ketakutan partai politik bahwa calon mereka akan kalah.

Kita berharap pemerintah menolak syarat yang disetujui Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu. Disetujuinya aturan tersebut tidak hanya akan menenggelamkan harapan rakyat akan munculnya kepala daerah yang berintegritas, tapi juga melanggengkan "tradisi" terpilihnya kepala daerah yang tak memiliki visi dan misi apa pun untuk daerahnya selain hanya memupuk kekayaan dengan cara menyimpang--perilaku yang membuat banyak di antaranya kini mendekam di penjara.

Taxi Online Harus dilarang?

  • PDF

Unjuk rasa dan pemogokan taksi yang nyaris melumpuhkan lalu lintas Jakarta, Selasa lalu, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah cepat tanggap. Perusahaan taksi konvensional sudah lama mengeluhkan keberadaan taksi berbasis aplikasi, namun solusi yang dijanjikan pemerintah tak kunjung diumumkan.

Semua argumentasi untuk mendukung keberadaan penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi online sekaligus tetap melindungi keberadaan perusahaan taksi tradisional sudah habis dipaparkan berbagai pihak. Kini, yang dibutuhkan adalah ketegasan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait untuk merumuskan sebuah aturan yang bisa diterima semua kalangan.

Posisi Presiden soal isu ini sebenarnya sudah jelas. Pada Desember tahun lalu, lewat Twitter, Joko Widodo menegaskan pentingnya penataan aturan transportasi umum agar ketiadaan regulasi soal aplikasi digital tidak justru menyusahkan rakyat. Sayangnya, pengarahan Presiden Jokowi ini tidak cepat diterjemahkan bawahannya.

Sampai kini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan masih terus mengkritik keberadaan perusahaan transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab, sebagai "perusahaan ilegal". Posisi Jonan jelas bertentangan dengan kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang sudah mengarahkan para penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi digital untuk mendaftarkan diri menjadi koperasi dan mengikuti semua regulasi yang berlaku.

Kontradiksi di antara para menteri itu diperburuk oleh pola komunikasi pemerintah yang tidak jernih. Seusai unjuk rasa para sopir taksi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan hanya meminta semua pihak bersabar menunggu kebijakan pemerintah. Luhut tak memberi tenggat dan tidak menjelaskan bagaimana perumusan solusi itu akan dilakukan pemerintah.

Padahal transparansi semacam itu amat penting untuk menghindari kesimpangsiuran. Ketegangan di antara pihak-pihak yang memperjuangkan periuk nasi masing-masing bisa dikendurkan jika semuanya mendapat informasi yang memadai soal rancangan solusi yang sedang disiapkan pemerintah, serta kerangka waktu dan mekanisme pengambilan keputusannya. Rencana gelombang unjuk rasa para sopir taksi di kota-kota lain bisa diredam jika mereka didengarkan dan dilibatkan dalam proses mencari sebuah solusi yang permanen dan menguntungkan semua pihak.

Di luar itu, polisi juga harus turun tangan. Beberapa aksi kekerasan dan pelanggaran hukum lain yang terjadi selama demonstrasi sopir taksi dua hari yang lalu tak boleh dibiarkan. Langkah cepat Polda Metro Jaya menangkap para pengemudi taksi maupun ojek online yang terlibat tawuran, konvoi, ataupun perusakan patut dipuji. Kekerasan dalam unjuk rasa tak bisa ditenggang, terlebih jika mengganggu kepentingan orang banyak. *

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - Situs web ini dijual! - intalk Sumber daya dan Informasi.