Rabu, 18 Juli 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Belajar dari Jembatan Cisomang, Tol Cipularang

  • PDF

Jembatan Cisomang merupakan contoh nyata betapa ketergesa-gesaan bisa berisiko fatal. Didirikan sebagai bagian dari pembangunan jalan tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) pada 2002, proyek ini dikebut untuk memenuhi tenggat pelaksanaan peringatan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 2005 di Bandung, Jawa Barat. Kini, pilar Jembatan Cisomang, bagian dari jalan tol itu, retak. Tanpa perbaikan, jembatan panjang yang berdiri di atas jurang sedalam puluhan meter itu bisa ambruk.

Sudah benar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membatasi kendaraan pelintas jembatan. Untuk sementara, hanya sedan, jip, pikap, atau truk kecil yang boleh melintas. Truk-truk besar dan bus yang rutin lalu-lalang Jakarta-Bandung melalui jalan tol ini, mulai Jumat pekan lalu, dialihkan ke jalan nasional non-tol.

Cara ini memang menimbulkan kemacetan. Apalagi pembatasan itu diterapkan saat liburan Natal dan tahun baru. Tapi tak ada pilihan lain. Keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama. Kita berharap perbaikan pilar jembatan yang diperkirakan perlu waktu tiga bulan itu bisa tepat waktu.

Retaknya pilar jembatan ini mesti menjadi pelajaran bagi pemerintah yang sedang gencar membangun jalan tol Trans Jawa. Pembangunan infrastruktur, apalagi berlokasi di daerah yang secara geologis rawan, tidak boleh grusa-grusu. Pembangunan harus didasari perhitungan teknis yang matang. Proyek jangan dikebut untuk kepentingan citra politik.

Jalan tol Cipularang merupakan contoh pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa. Mulai dibangun pada masa pemerintahan Megawati pada 2002, ruas jalan tol sepanjang 120 kilometer itu selesai dalam waktu tiga tahun. Artinya, setahun tergarap 40 kilometer, atau rata-rata 110 meter per hari. Kerja ngebut itu dilakukan agar para delegasi KAA, yang puncak acaranya berlangsung di Bandung, bisa melintas dengan mobil dari Jakarta. Jalan tol memang selesai tepat waktu. Tapi, belakangan, muncul berbagai masalah.

Doyongnya kaki Jembatan Cisomang hanyalah salah satu masalah pada konstruksi yang baru berumur 11 tahun itu. Sebelumnya, beragam kejadian bermunculan. Misalnya, amblesnya jalan di kilometer 72 sepanjang 60 meter pada Januari 2014. Penyebabnya adalah pergeseran permukaan tanah, sehingga muncul retakan yang membahayakan. Pernah juga tebing di kilometer 118 longsor pada April lalu.

Pemerintah Jokowi harus berhati-hati dalam membangun ruas jalan tol Trans Jawa. Pembangunan asal jadi untuk mengejar target sebelum Pemilu 2019 bisa menimbulkan banyak masalah. Apalagi, kondisi geologis sejumlah ruas Trans Jawa mirip Cipularang, yakni membelah gunung dan membutuhkan banyak jembatan seperti Cisomang.

Berbagai penyakit konstruksi jalan tol Cipularang harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan perusahaan penggarap. Kerja yang terburu-buru akan menimbulkan beban perawatan dan perbaikan yang mahal di kemudian hari. Dan ujung-ujungnya, khalayaklah yang dirugikan.

 

Transparansi Tax Amnesty

  • PDF

PEMERINTAH harus segera membuat acuan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Semakin cepat regulasi terbit, kian lekas pula program pengampunan pajak (tax amnesty) diberlakukan. Diharapkan pula, target memulangkan aset milik warga Indonesia di luar negeri bisa terealisasi tahun ini. Selanjutnya...

Tindak Tegas Pemalsu Vaksin

  • PDF

Mabes Polri membongkar jaringan peredaran vaksin palsu. Hingga pekan lalu, setidaknya ada lima vaksin yang diduga sudah dibuat tiruannya. Temuan ini mengkhawatirkan bukan hanya karena dampak bahaya vaksin palsu itu bagi kesehatan pasien, tapi juga lantaran distribusinya meluas ke seluruh Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, vaksin palsu ini ditemukan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Agung Setya, saat mengumumkan kasus ini pada Kamis pekan lalu, mengatakan awalnya polisi menemukan beberapa kasus anak sakit. Malah ada yang meninggal setelah divaksinasi. Penyelidikan polisi menemukan beberapa penjual vaksin yang tidak memiliki izin. Hingga pekan lalu, ada 10 orang yang ditangkap, dari produsen, kurir, pemilik apotek, hingga pembuat label vaksin. Ini merupakan kejahatan berkelompok.

Berdasarkan pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setidaknya ada lima vaksin yang dipalsukan. Masing-masing Tuberculin untuk vaksin penyakit TBC, Pediacel dan Triacel untuk tetanus, Bioset untuk penyakit yang disebabkan oleh alergi, dan Hafren untuk hepatitis A.

Menurut Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, anak yang diberi vaksin palsu tentu saja tak mendapat perlindungan dari penyakit, seperti pemberian vaksin pada umumnya. Anak yang disuntik vaksin TBC palsu, misalnya, tak akan kebal terhadap penyakit itu. Artinya, anak itu perlu mendapat vaksin ulang.

Para pemerhati kesehatan juga khawatir soal kebersihan ketika vaksin tiruan itu diproduksi. Jika dilakukan secara serampangan dan bahan campurannya terkontaminasi, pemberian vaksin itu bukan hanya tak mengobati, malah memberikan penyakit baru kepada orang yang disuntik vaksin.

Penemuan vaksin palsu ini seharusnya menyadarkan otoritas bidang kesehatan untuk lebih proaktif melakukan pemantauan. Salah satunya memastikan pasokan vaksin tersedia dengan cukup. Sebab, salah satu dugaan pemicu pemalsuan adalah tak sebandingnya pasokan dan kebutuhan vaksin. Celah itulah yang dimanfaatkan para kriminal tersebut.

Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap obat atau vaksin palsu, dan tak mudah tergiur oleh rayuan harga murah. Menurut polisi, satu paket vaksin palsu hanya menghabiskan biaya Rp 150 ribu dan komplotan ini menjual dengan harga Rp 250 ribu. Sedangkan harga vaksin asli sekitar Rp 800-900 ribu per paket.

Polisi harus membongkar tuntas kasus ini dan bergerak cepat untuk mencegah meluasnya korban penyebaran vaksin palsu. Komplotan ini mesti dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pemalsu lainnya. Langkah tegas polisi harus diikuti pengawasan yang ketat oleh Kementerian Kesehatan agar pemalsuan serupa tidak muncul lagi di masa mendatang.

Pemangkasan PNS

  • PDF

Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak satu juta orang di pusat dan daerah merupakan langkah tepat. Dengan jumlah yang kini tambun, pengurangan itu akan segera meringankan beban keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan jumlah 4,5 juta pegawai negeri, sekitar 33,8 persen atau Rp 707 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersedot untuk membayar gaji rutin mereka. Bahkan, pada sejumlah daerah, lebih dari separuh APBD mereka ludes untuk belanja pegawai. Padahal, idealnya, anggaran untuk para pegawai negeri tak boleh lebih dari 28 persen.

Pengurangan ini akan menggemboskan pegawai menjadi 3,5 juta atau sekitar 1,5 persen dari total penduduk. Ini merupakan rasio ideal dibanding sekarang, yang 1,77 persen. Kementerian PAN, yang menggodok rencana pengurangan tersebut sejak beberapa waktu lalu, berencana melakukan rasionalisasi mulai 2017 hingga 2024. Mereka yang dirumahkan adalah pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak berdisiplin.

Kementerian akan mengaudit kinerja pegawai untuk dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama, berkinerja baik dan kompeten; dan kedua, berkinerja baik tapi tidak kompeten. Kelompok pertama akan mendapat promosi jabatan. Sedangkan untuk kelompok kedua, Kementerian memberi solusi berupa pendidikan.

Adapun kelompok ketiga adalah mereka yang dinilai berkinerja buruk tapi kompeten; dan kategori keempat berkinerja buruk dan tidak kompeten. Untuk kelompok ketiga akan dirotasi, dan yang masuk kelompok terakhir akan dipensiunkan dini. Diperkirakan ada sekitar 300 pegawai ngeri yang akan masuk kelompok keempat.

Walau hingga kini rencana rasionalisasi tersebut belum dilaporkan ke Presiden-seperti yang dikemukakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung-alternatif solusi dari Kementerian PAN itu cukup bagus sepanjang dilakukan secara transparan. Artinya, Menteri Yuddy harus bisa menjamin audit kinerja PNS itu dilakukan secara jujur dan tak ada kongkalikong dengan siapa pun. Dengan demikian, hanya pegawai yang benar-benar perform dan kompeten yang tersaring.

Kebijakan ini bisa jadi tidak akan menguntungkan Presiden Joko Widodo dari sisi "popularitas". Mereka yang berseberangan ada kemungkinan akan menyerang Presiden dengan menuding "tidak pro-PNS" atau melakukan kesewenang-wenangan. Wajar pula akan banyak yang sakit hati jika pemangkasan tersebut dilakukan.

Tapi, jika Presiden ingin membuat keuangan negara sehat dan negeri ini memiliki abdi negara yang profesional, tak ada cara lain selain "merumahkan" PNS yang malas dan tak kompeten. Sepanjang pengurangan dilakukan secara transparan dan hak-hak mereka diberikan, Presiden tak perlu takut melakukannya. Rakyat tentu juga tak akan rela uang mereka habis dipakai menggaji para abdi negara yang kenyataannya tak mengabdi tersebut. (Tpo)

 

Penjegalan Calon Independen

  • PDF

Kesepakatan Panitia Kerja Komisi Hukum memperberat syarat pencalonan kepala daerah dari jalur independen menunjukkan kekerdilan cara berpikir para wakil rakyat. Hal ini sama dengan Komisi Pemilihan Umum yang sempat memiliki gagasan adanya syarat tanda tangan di atas meterai--bukan sekadar kartu tanda penduduk--bagi mereka yang mendukung calon independen. Publik bisa menduga semua aturan tersebut tak lebih merupakan upaya menjegal para calon independen.

Rabu lalu, kesepakatan itu diketuk Panitia Kerja DPR yang membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dengan demikian, DPR tinggal menunggu pendapat pemerintah. Jika pemerintah setuju, peluang calon independen mengikuti pemilihan kepala daerah semakin sulit. Di sini, yang rugi tentu saja masyarakat, mereka yang rindu munculnya pemimpin daerah berkualitas.

Ihwal calon dari jalur independen awalnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika itu, calon independen ditentukan hanya di Aceh. Empat tahun kemudian, lewat UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, calon independen terbuka untuk seluruh daerah. UU No. 32/2004 mengatur bahwa calon perseorangan dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur jika didukung setidaknya 6,5 persen jumlah penduduk untuk provinsi yang populasinya sampai 2 juta jiwa. Untuk calon bupati atau wali kota di daerah yang berpenduduk sampai 250 ribu jiwa, wajib didukung minimal 6,5 persen jumlah penduduk.

Aturan itu lalu diubah lewat UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Syarat dukungan calon independen dinaikkan menjadi 10 persen jumlah penduduk, sedangkan untuk calon bupati atau wali kota dengan jumlah penduduk sampai 250 ribu harus didukung minimal 6,5 persen jumlah penduduk. Ketentuan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi pada 2015. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat dukungan tidak berdasarkan jumlah penduduk, melainkan daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya.

Kini DPR bersemangat menaikkan lagi syarat tersebut. Mereka mengusulkan dua alternatif, yakni calon independen harus mendapat dukungan minimal 11,5-15 persen jumlah penduduk, atau didukung minimal 10 persen jumlah penduduk. Dua alternatif itu sesungguhnya sama-sama berat. Di sini jelas aturan tersebut, yang muncul di tengah maraknya suara-suara masyarakat yang mendukung calon independen seperti Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, tak lebih dari ketakutan partai politik bahwa calon mereka akan kalah.

Kita berharap pemerintah menolak syarat yang disetujui Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu. Disetujuinya aturan tersebut tidak hanya akan menenggelamkan harapan rakyat akan munculnya kepala daerah yang berintegritas, tapi juga melanggengkan "tradisi" terpilihnya kepala daerah yang tak memiliki visi dan misi apa pun untuk daerahnya selain hanya memupuk kekayaan dengan cara menyimpang--perilaku yang membuat banyak di antaranya kini mendekam di penjara.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - Situs web ini dijual! - intalk Sumber daya dan Informasi.