Selasa, 13 November 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Janji Gubernur Anies Tak Ada Perda Syariah

  • PDF

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, telah memastikan tak berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) syariah. Pernyataan gubernur terpilih ini melegakan, tapi itu saja tak cukup. Dia harus memastikan bahwa administrasi pemerintahannya nanti tak akan membuka panggung bagi kelompok-kelompok yang selama ini terang-terangan menunjukkan intoleransi, radikal, dan menolak keberagaman.

Kekhawatiran bahwa Jakarta akan "disyariahkan" muncul karena, dalam masa kampanye, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menikmati dukungan kelompok-kelompok Islam yang dikenal bergaris keras. Setidaknya, pasangan ini tak pernah terang-terangan menolak dukungan kelompok itu. Bahkan kuat kesan mereka sengaja menggunakan dukungan kelompok itu untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

Anies-Sandi, misalnya, diam saja ketika lawannya, pasangan inkumben Basuki-Djarot, dipojokkan dengan isu agama dan ras. Memang soal perda syariah tidak termasuk dalam 23 janji Anies-Sandi dan-mengutip pernyataan Anies-justru masuk 94 daftar fitnah terhadap mereka. Namun isu tentang nilai-nilai kemanusiaan seharusnya tidak pernah diabaikan siapa pun, bahkan harus lebih diutamakan daripada keuntungan politik pemilihan.

Anies-Sandi sudah memenangi proses pemilihan gubernur yang paling banyak diwarnai caci-maki, hujatan, dan fitnah ini. Meski baru akan resmi menjabat setelah Oktober mendatang, ada banyak hal yang mulai sekarang bisa mereka kerjakan. Salah satunya, keduanya sudah harus bergerak untuk menyatukan kembali warga Jakarta yang terbelah. Mereka harus menempatkan diri sebagai gubernur bagi semua warga Jakarta, bukan hanya milik para pemilihnya.

Segera berusaha mendapatkan kepercayaan dari pemilih Basuki-Djarot sangat penting. Bagaimanapun, jumlah pemilih inkumben tidak sedikit. Dari hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Anies-Sandi meraup 3.239.668 suara atau 57,95 persen, sementara pasangan Basuki-Djarot memperoleh 2.350.887 suara atau 42,05 persen. Tentu saja mendapatkan kepercayaan mereka tidak akan selalu gampang. Patut diingat, seperti halnya pada pemilih Anies-Sandi, pada pemilih Basuki-Djarot juga ada pendukung garis keras, sehingga tugas merangkul mereka makin sukar.

Cara terbaik yang bisa diambil Anies-Sandi untuk menyatukan kembali warga Jakarta adalah menegaskan sikap yang seharusnya diambil siapa pun kepala daerah di Indonesia, yakni tegas dan terang berpihak pada keberagaman. Intoleransi tidak boleh diberi tempat. Itu artinya, perda syariah cuma satu kasus.

Bagian terpenting yang harus dilakukan Anies-Sandi adalah meyakinkan khalayak bahwa mereka, meski mendapat dukungan kelompok Islam garis keras, akan tetap menjalankan tugasnya menjaga Jakarta sebagai kota toleran dan plural. Jakarta bukan milik satu golongan saja, apalagi golongan yang memimpikan Indonesia mengubah kebinekaannya. Ketegasan Anies-Sandi soal inilah yang ditunggu.

 

Selamat Datang Gubernur DKI Baru

  • PDF

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung bersih kemarin. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pemenang, mengalahkan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Hasil pemilihan ini harus diterima dengan legawa oleh semua pihak, mulai dari pasangan calon, partai pendukung, sampai masyarakat pemilih.

Tak bisa dimungkiri, pemilihan Gubernur Jakarta ini telah membagi masyarakat Ibu Kota--juga warga Indonesia umumnya--menjadi dua kelompok, persis seperti ketika pemilihan presiden tiga tahun silam. Perang hujatan antarpendukung di media sosial begitu marak, dan itu harus berakhir dengan keluarnya pemenang pilkada ini.

Tantangan untuk Anies, yang akan dilantik menggantikan Ahok pada Oktober mendatang, adalah mempertahankan Jakarta sebagai barometer daerah dengan keberagaman dan toleransi yang tinggi. Hal ini perlu ditekankan karena, dalam perjalanan meraih dukungan, Anies mendekati kelompok intoleran, seperti Front Pembela Islam (FPI). Kita tentu tidak berharap tindakan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan agama tumbuh subur di Jakarta, seperti penutupan tempat ibadah atau sweeping tempat hiburan dan penjaja minuman keras yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kelompok intoleran.

Pekerjaan besar lain adalah mengendalikan birokrasi besar pemerintahan DKI Jakarta. Rekam jejak Anies sangat kurang di ranah birokrasi meskipun ia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan sudah dilakukan Ahok sejak menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur pada 2014. Misalnya lelang jabatan, pemberian tunjangan besar untuk pejabat, dan membersihkan birokrasi dari korupsi. Hal ini harus diteruskan Anies, meskipun bukan pekerjaan mudah.

Anies-Sandi harus bisa melanjutkan laju pembangunan yang sudah dijalankan Ahok. Dengan anggaran daerah Rp 70 triliun setahun, Ahok berhasil membuat mulus jalan sampai ke gang-gang, membangun taman di berbagai lingkungan padat, hingga menjamin warga miskin mendapat layanan kesehatan dan pendidikan.

Yang tak kalah penting adalah mewujudkan janji-janji selama kampanye, seperti rumah dengan DP nol persen bagi warga miskin atau penolakan reklamasi di perairan utara Jakarta yang sudah setengah jalan. Mewujudkan rumah murah di Jakarta bukanlah perkara mudah karena tingginya harga tanah serta terbatasnya lahan.

Sikap anti-reklamasi Anies akan berbenturan dengan kepentingan pengusaha yang sudah telanjur mengeluarkan modal triliunan. Tentu tidak bijak jika Anies serta-merta memutus kontrak begitu saja. Karena itu, gubernur baru Jakarta harus mencari win-win solution dalam urusan reklamasi ini. Pengusaha dan nelayan tidak dirugikan, lingkungan pun bisa diselamatkan.

Masyarakat Ibu Kota menunggu Anies-Sandi mewujudkan janji-janjinya dalam bentuk kerja nyata, bukan sekadar retorika dan kata-kata.

Belajar dari Jembatan Cisomang, Tol Cipularang

  • PDF

Jembatan Cisomang merupakan contoh nyata betapa ketergesa-gesaan bisa berisiko fatal. Didirikan sebagai bagian dari pembangunan jalan tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) pada 2002, proyek ini dikebut untuk memenuhi tenggat pelaksanaan peringatan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 2005 di Bandung, Jawa Barat. Kini, pilar Jembatan Cisomang, bagian dari jalan tol itu, retak. Tanpa perbaikan, jembatan panjang yang berdiri di atas jurang sedalam puluhan meter itu bisa ambruk.

Sudah benar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membatasi kendaraan pelintas jembatan. Untuk sementara, hanya sedan, jip, pikap, atau truk kecil yang boleh melintas. Truk-truk besar dan bus yang rutin lalu-lalang Jakarta-Bandung melalui jalan tol ini, mulai Jumat pekan lalu, dialihkan ke jalan nasional non-tol.

Cara ini memang menimbulkan kemacetan. Apalagi pembatasan itu diterapkan saat liburan Natal dan tahun baru. Tapi tak ada pilihan lain. Keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama. Kita berharap perbaikan pilar jembatan yang diperkirakan perlu waktu tiga bulan itu bisa tepat waktu.

Retaknya pilar jembatan ini mesti menjadi pelajaran bagi pemerintah yang sedang gencar membangun jalan tol Trans Jawa. Pembangunan infrastruktur, apalagi berlokasi di daerah yang secara geologis rawan, tidak boleh grusa-grusu. Pembangunan harus didasari perhitungan teknis yang matang. Proyek jangan dikebut untuk kepentingan citra politik.

Jalan tol Cipularang merupakan contoh pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa. Mulai dibangun pada masa pemerintahan Megawati pada 2002, ruas jalan tol sepanjang 120 kilometer itu selesai dalam waktu tiga tahun. Artinya, setahun tergarap 40 kilometer, atau rata-rata 110 meter per hari. Kerja ngebut itu dilakukan agar para delegasi KAA, yang puncak acaranya berlangsung di Bandung, bisa melintas dengan mobil dari Jakarta. Jalan tol memang selesai tepat waktu. Tapi, belakangan, muncul berbagai masalah.

Doyongnya kaki Jembatan Cisomang hanyalah salah satu masalah pada konstruksi yang baru berumur 11 tahun itu. Sebelumnya, beragam kejadian bermunculan. Misalnya, amblesnya jalan di kilometer 72 sepanjang 60 meter pada Januari 2014. Penyebabnya adalah pergeseran permukaan tanah, sehingga muncul retakan yang membahayakan. Pernah juga tebing di kilometer 118 longsor pada April lalu.

Pemerintah Jokowi harus berhati-hati dalam membangun ruas jalan tol Trans Jawa. Pembangunan asal jadi untuk mengejar target sebelum Pemilu 2019 bisa menimbulkan banyak masalah. Apalagi, kondisi geologis sejumlah ruas Trans Jawa mirip Cipularang, yakni membelah gunung dan membutuhkan banyak jembatan seperti Cisomang.

Berbagai penyakit konstruksi jalan tol Cipularang harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan perusahaan penggarap. Kerja yang terburu-buru akan menimbulkan beban perawatan dan perbaikan yang mahal di kemudian hari. Dan ujung-ujungnya, khalayaklah yang dirugikan.

 

Transparansi Tax Amnesty

  • PDF

PEMERINTAH harus segera membuat acuan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Semakin cepat regulasi terbit, kian lekas pula program pengampunan pajak (tax amnesty) diberlakukan. Diharapkan pula, target memulangkan aset milik warga Indonesia di luar negeri bisa terealisasi tahun ini. Selanjutnya...

Tindak Tegas Pemalsu Vaksin

  • PDF

Mabes Polri membongkar jaringan peredaran vaksin palsu. Hingga pekan lalu, setidaknya ada lima vaksin yang diduga sudah dibuat tiruannya. Temuan ini mengkhawatirkan bukan hanya karena dampak bahaya vaksin palsu itu bagi kesehatan pasien, tapi juga lantaran distribusinya meluas ke seluruh Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, vaksin palsu ini ditemukan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Agung Setya, saat mengumumkan kasus ini pada Kamis pekan lalu, mengatakan awalnya polisi menemukan beberapa kasus anak sakit. Malah ada yang meninggal setelah divaksinasi. Penyelidikan polisi menemukan beberapa penjual vaksin yang tidak memiliki izin. Hingga pekan lalu, ada 10 orang yang ditangkap, dari produsen, kurir, pemilik apotek, hingga pembuat label vaksin. Ini merupakan kejahatan berkelompok.

Berdasarkan pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setidaknya ada lima vaksin yang dipalsukan. Masing-masing Tuberculin untuk vaksin penyakit TBC, Pediacel dan Triacel untuk tetanus, Bioset untuk penyakit yang disebabkan oleh alergi, dan Hafren untuk hepatitis A.

Menurut Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, anak yang diberi vaksin palsu tentu saja tak mendapat perlindungan dari penyakit, seperti pemberian vaksin pada umumnya. Anak yang disuntik vaksin TBC palsu, misalnya, tak akan kebal terhadap penyakit itu. Artinya, anak itu perlu mendapat vaksin ulang.

Para pemerhati kesehatan juga khawatir soal kebersihan ketika vaksin tiruan itu diproduksi. Jika dilakukan secara serampangan dan bahan campurannya terkontaminasi, pemberian vaksin itu bukan hanya tak mengobati, malah memberikan penyakit baru kepada orang yang disuntik vaksin.

Penemuan vaksin palsu ini seharusnya menyadarkan otoritas bidang kesehatan untuk lebih proaktif melakukan pemantauan. Salah satunya memastikan pasokan vaksin tersedia dengan cukup. Sebab, salah satu dugaan pemicu pemalsuan adalah tak sebandingnya pasokan dan kebutuhan vaksin. Celah itulah yang dimanfaatkan para kriminal tersebut.

Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap obat atau vaksin palsu, dan tak mudah tergiur oleh rayuan harga murah. Menurut polisi, satu paket vaksin palsu hanya menghabiskan biaya Rp 150 ribu dan komplotan ini menjual dengan harga Rp 250 ribu. Sedangkan harga vaksin asli sekitar Rp 800-900 ribu per paket.

Polisi harus membongkar tuntas kasus ini dan bergerak cepat untuk mencegah meluasnya korban penyebaran vaksin palsu. Komplotan ini mesti dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pemalsu lainnya. Langkah tegas polisi harus diikuti pengawasan yang ketat oleh Kementerian Kesehatan agar pemalsuan serupa tidak muncul lagi di masa mendatang.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL