Jumat, 15 Desember 2017

Restoran

Gadget

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Tiga Unik Seri Yoga Lenovo

Minggu, 22 November 2015

article thumbnail Inilah  keunikan ketiganya. Lenovo Yoga 900. Bodinya tipis dan ringan. Engsel antara layar dan keyboard inilah yang menjadi keunikannya. Terdiri atas 813 keping baja, engsel dapat diputar hingga...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Rumah Pijat Alexis

  • PDF

Kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "griya" diartikan sangat sederhana, yakni rumah atau kompleks perumahan. Namun, dalam tataran budaya tertentu di mana kata itu digunakan, griya bukan sekadar rumah, melainkan rumah orang-orang bermartabat. Masyarakat menyebutnya "rumah orang suci". Statusnya di atas rumah biasa.

Mungkin untuk mempertegas status lebih tinggi itu, di Hotel Alexis, Jakarta Utara, ruang pijat ini dinamai Griya Pijat. Pengelolanya seolah mau berkata: "Ini bukan tempat pijat biasa, beda dengan panti pijat di ruko-ruko."

Pijat jenis apakah itu? Pengelola Alexis mengundang media massa untuk meliput Griya Pijat sampai rinci dan ditayangkan berulang-ulang di televisi. Kalau melihat tempat di mana orang mau dipijat, ini sejenis pijat refleksi. Kursi yang bisa direbahkan berjajar tanpa penyekat yang permanen. Pijat sejenis ini ada di mana-mana, baik di ruko maupun di mal. Lalu di Alexis ada kolam-kolam kecil yang terbuka untuk terapi para peminat. Ini pun ada di berbagai spa di sejumlah kota, bahkan spa sudah masuk desa.

Sampai di sini saya jadi bertanya, di manakah tempat bisnis prostitusinya? Apakah di tempat dan ruang seperti itu nyaman-ealah-untuk melakukan itu? Di panti pijat di berbagai tempat, apalagi yang ada embel-embel "pijat tradisional", lebih mudah melakukan transaksi seks karena peminat pijat terbaring di tempat tidur. Jenis pijatnya pun bukan refleksi, melainkan pijat urut, meskipun bisa pula memilih terapis refleksi kalau tersedia. Sistem pijat urut, sarana tempat tidur, penyekat yang lebih rapi, apalagi sebelumnya bisa memilih sendiri pemijat yang dikehendaki, sangat memungkinkan prostitusi terjadi.

Kembali ke Alexis. Wow, ternyata menurut tayangan televisi-saya belum pernah ke sana, jadi tak takut kalau Anies Baswedan membuka pelanggan Alexis-di kawasan Griya Pijat itu ada kamar khusus yang bisa disewa per jam. Kamar dengan tempat tidur mewah plus kamar mandi yang tak disekat dengan ruang tidur. Ini tak bisa dibantah sebagai kamar mesum. Saya menduga hanya keluarga yang kebingungan yang menyewa kamar itu bersama anak-anaknya. Pastilah kamar ini disewa oleh orang bingung bagaimana mencari hiburan di Jakarta yang kejam.

Jika begitu halnya, Alexis bisa dioperasikan kembali setelah "musyawarah-mufakat" yang hasilnya kamar mesum itu dimusnahkan. Soal pijat-memijat, cukup dipantau saja agar tak ada penyimpangan, meski ini pekerjaan berat. Adapun citra buruk Alexis-yang menyandang predikat bisnis prostitusi-bisa diganti nama lain. Boleh meniru cara partai politik sempalan dalam memberi nama. Tapi, saya anjurkan jangan, cara itu kurang sehat, lebih baik meniru cara televisi memberi nama. Kata griya yang di Bali adalah rumah para pendeta, ganti menjadi wisma-tetap statusnya lebih tinggi dari panti. Jadi usul saya namanya: Wisma Pijat Bukan Alexis.

Bahwa Gubernur Anies Baswedan tak akur dengan usul saya menyelesaikan "sengkarut" ini, biarkan saja. Pasti beliaunya akan bingung sendiri. Kalau Alexis yang sudah tanpa kamar mesum itu tetap ditutup, ada ratusan tempat sejenis di berbagai wilayah Jakarta. Apa mau ditutup semua? Kalau tempat-tempat itu (sekali lagi tanpa kamar mesum) disebut bisnis prostitusi, bagaimana dengan panti pijat-plus pijat tradisional-di seantero Jakarta, bukankah itu lebih nyata diduga tempat praktik bisnis prostitusi?Alexis dijadikan proyek "pembenahan moral" sudah pasti langkah bagus. Jangan jadikan proyek "pencitraan politik" yang rentan jadi olok-olok. PUTU SETIA

Read more at https://kolom.tempo.co/read/1030621/griya-pijat#QWjxqTRPuWHSJmZs.99

LAST_UPDATED2

Pribumi

  • PDF

Kata-kata tak pernah sampai sendirian. Tak pernah polos, meski tak tampak berbekas. "Kata-kata mampu merusak tanpa meninggalkan jejak," kata Paulo Coelho.

Pribumi contohnya. Ia kita terima bersama sejarahnya, kaitan emotifnya, trauma dan mimpinya. Ia kita tafsirkan dengan perasaan kita, di suatu masa, di suatu tempat. Orang yang hanya menengok ke kamus- sembari berlagak netral atau kebal- sebenarnya berpura-pura tak tahu makna tak pernah lahir dari otak. Ia berkembang dalam hidup.

Pribumi, sebagaimana dipakai dalam percaturan sosial-politik Indonesia, adalah kata yang "baru"- dalam arti sudah tak sama lagi dengan kata pribumi dalam percakapan bahasa Sunda di Desa Parongpong atau Sarongge. Ia lanjutan kata Belanda inlander: ia produk kolonialisme abad ke-19 dan 20.

Lebih tepat: ia produk rasa waswas dan mata rabun kolonialisme.

Di tanah jajahan yang bermatahari terang tapi terik, dengan malaria dan hutan karet, dengan perempuan sensual dan lelaki yang tak bisa ditebak, para kolonialis Belanda mendirikan garis demarkasi. Mereka ingin melawan hasrat dan mengalahkan cemas. Kata pribumi dibentuk untuk itu, seperti tanggul dan parit.

Seperti Kota Batavia.

Ada sebuah telaah sejarah Marsely L. Kehoe ("Dutch Batavia: Exposing the Hierarchy of the Dutch Colonial City") yang menunjukkan bahwa bentuk kota ini menegaskan segregasi yang diniatkan: penduduk dipisahkan dengan tembok kota dan kanal-kanal yang tanpa jembatan, dalam sebuah wilayah yang dibangun dengan perencanaan kota dan arsitektur Belanda.

Orang Belanda butuh itu, sejak kota ini dibikin VOC sampai dengan zaman setelah VOC bangkrut dan digantikan rezim "Hindia Belanda". Mereka tak nyaman dikelilingi lautan manusia yang bukan-Belanda. Mereka mencoba mempertahankan identitas "Belanda"- dan mempertontonkan dominasi mereka. Mereka bernafsu hidup di koloni yang mendatangkan harta ini, tapi mereka tak hendak jadi bagian tanah jajahan.

Maka, dengan dana, senjata, administrasi, dan wacana, ditegakkanlah sebuah hierarki. Klasifikasi penduduk pun disusun dalam tiga lapis. Di atas: golongan "Eropa". Di bawahnya: golongan "Timur Asing". Paling bawah: inlander, pribumi.

Makna tiap kategori sebenarnya rancu, bahkan kacau. Dalam kelompok "Eropa" orang Jepang bisa masuk. Bagaimana pula dengan orang Melayu dari Filipina? "Pribumi" atau bukan?

Pribumi: jika dilihat akar katanya, ia mengacu ke tempat, bumi. Tapi kemudian kata itu dipaksakan maknanya dengan campuran pengertian rasial. Bila di gerbang gedung societeit dipasang maklumat, "Anjing dan Pribumi dilarang masuk", petugas akan melarang pendatang dengan melihat ciri-ciri etnisnya, bukan dengan menanyakan asal-usul "bumi"-nya.

Asal-usul geografis memang tak segera tampak. Maka dalam sistem pemisahan sosial itu (Rancière akan menyebutnya partage du sensible), dibuat aturan untuk menegaskan. Di bawah rezim apartheid Afrika Selatan, orang harus membawa "kartu identitas ras". Dalam apartheid Hindia Belanda, orang harus mengikuti aturan berpakaian.

Pada 1904 terbit sebuah brosur yang menentukan kostum penduduk koloni, menggarisbawahi klasifikasi tiga lapisan yang berlaku. Penyusunnya penasihat perkara Islam pemerintah kolonial, Sayid Uthman al-‘Alawi. Menurut brosur itu, pakaian orang Eropa jas dan topi; pakaian orang Arab jubah, rompi, dan sorban; pakaian Melayu dan Jawa kemeja atau kebaya, dengan "setangan" di kepala. Bertukar cara berpakaian tak dibolehkan hukum- termasuk oleh hukum Islam.

Tak mengherankan bila pelukis Raden Saleh, sekembali dari Eropa ke Batavia dan ingin tetap bisa pakai pantalon, perlu mengirim surat ke Ratu Belanda minta izin. Dan permintaannya ditolak.

Takut untuk tercampur, cemas untuk menjaga identitas "Belanda"- hingga melahirkan klasifikasi tiga golongan yang dasar-dasarnya tak jelas- adalah sikap yang merayap ke mana-mana.

Novel Couperus yang terkenal, Stille Kracht, menggambarkan dengan bagus keadaan itu. Keluarga Residen Van Oudijck di Labuwangi, Jawa Timur, melihat ke sekitar dengan angkuh dan bingung. Rasanya ada kekuatan tersembunyi, stille kracht, di kota kecil ini. Ada misteri, klenik, orang Jawa, orang Indo, yang terus-menerus merisaukan. Nyonya rumah, Eva, istri sang Residen, menjaga stabilitas jiwanya dengan menjalankan kelaziman "Eropa" secara ketat: mengenakan pakaian resmi saat makan malam adalah wajib, juga di Kota Labuwangi yang gerah.

Eva- ia kecemasan kolonialis. Ia, yang menduga pianonya sumbang karena ada kecoak pada dawainya, tak tahu benar apa yang hidup di luar rumah selain semut dan kecoak. Seperti kolonialisme itu sendiri, ia rabun: merasa tahu tapi sebenarnya tak tahu kehidupan negeri jajahan yang ajaib ini.

Kata pribumi yang membingungkan tapi mereka bikin dan sebarkan itu adalah salah satu gejala rabun dan waswas itu. Hanya kekuasaan mereka yang membuat kata itu, label itu, diterima dan dilanjutkan bahkan oleh orang-orang jajahan sendiri- seakan-akan kebenaran. (Tempo.co)

Goenawan Mohamad

 

 

Perumahan Harus Terjangkau

  • PDF

Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Namun pembangunan perumahan yang tidak berpihak kepada masyarakat membuat harapan untuk memiliki rumah yang terjangkau dan memadai di pusat kota tinggallah impian.

Itulah tema diskusi di Tempo Institute yang mengangkat topik "Perumahan Terjangkau dan Memadai dalam Ekonomi Berkeadilan", akhir September lalu. Ini selaras dengan tema Hari Habitat Dunia, yang jatuh pada 2 Oktober, yakni "Housing Policies: Affordable Homes".

Rumah sudah menjadi komoditas dengan harga yang semakin mahal, bukan sebagai kebutuhan dasar hak asasi manusia. Di Jakarta, harga perumahan naik sekitar 18 persen per tahun, sementara rata-rata pendapatan kelas pekerja meningkat 10-12 persen per tahun. Rumah harus dikembalikan maknanya sebagai tempat hunian manusia yang bermartabat, beradab, dan hidup bermukim dalam satu komunitas.

Leilani Farha, pelapor khusus PBB untuk hunian layak, menegaskan, adalah tugas pemerintah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat. Negara harus mengubah hubungan dengan sektoral finansial (sumber pendanaan dan subsidi silang), mengendalikan penuh pengembang (pengawasan tata ruang dan perizinan selektif), serta mendesak pasar properti untuk menyediakan perumahan murah.

Perumahan terjangkau adalah yang harganya terjangkau oleh rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga muda sederhana. Lokasi perumahan juga harus terjangkau. Thomas Meyer dan Faisal Basri, sebagai penanggap dalam diskusi itu, mendorong lokasi perumahan diarahkan ke pusat kota.

Pertumbuhan perumahan baru yang semakin menjauh dari pusat kota sebenarnya justru merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Harga rumah yang ditawarkan terlihat murah, tapi tidak diimbangi dengan informasi bahwa ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan calon penghuni, seperti biaya transportasi (bahan bakar dan servis kendaraan), waktu tempuh (transportasi publik buruk dan penggunaan kendaraan pribadi), serta biaya kesehatan yang harus dibayar kelak.

Keberadaan perumahan yang terjangkau di kota akan memudahkan warga beraktivitas, menekan biaya transportasi, menghemat waktu bepergian, dan warga memiliki waktu istirahat cukup bersama keluarga. Penghuni dapat berjalan kaki atau bersepeda ke tempat tujuan. Jika ingin ke luar kawasan, mereka dapat menggunakan angkutan publik.

Lokasi perumahan di kawasan terpadu berbasis transportasi massal (transit oriented development/TOD) berada di titik-titik persilangan jaringan transportasi massal, seperti bus dan kereta api. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2030, beberapa lokasi strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu itu antara lain Lebak Bulus, Blok M, Dukuh Atas, Harmoni, Kota Tua, Manggarai, Senen, Palmerah, dan Jatinegara.

Perumahan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan lahan kota mendorong penyediaan hunian vertikal. Kawasan terpadu (bisa berupa kampung susun) didukung fasilitas sekolah, pasar, perkantoran, taman/kebun, serta jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dituntut untuk bekerja sama menata dan mengoptimalkan ruang kota dengan tegas dan terencana matang. Mereka harus mengendalikan dengan ketat pertumbuhan dan perkembangan kota agar tidak meluber ke kota tetangga. Kota pusat dan kota pendukung pun harus bersinergi.

Pemerintah mendata dan mengoptimalkan aset lahan yang terbengkalai, diduduki masyarakat, hingga yang dialihkan ke pihak ketiga. Aset pemerintah daerah cenderung berada di pusat kota dan di lokasi strategis kota.

Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, berjanji membangun tanpa menggusur. Ini kesempatan baginya untuk melakukan perbaikan kota (kawasan kumuh), meminjam istilah Marco Kusumawijaya, yaitu produksi habitat sosial dan regenerasi/peningkatan in situ ekologis dan sosial (eko-sosial). Anies pun memastikan akses untuk mendapatkan rumah terjangkau melalui program perumahan dengan uang muka Rp 0. Sejauh mana program ini bisa segera diwujudkan, masih harus kita buktikan.

Perumahan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pengadaan perumahan diupayakan dengan berbagai cara sesuai dengan kelompok pengguna. Perumahan merupakan komponen penting untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Menyediakan perumahan terjangkau dan memadai bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan dalam pemenuhan hak asasi manusia atas hunian layak. (Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau/Tempo)

 

Utang Kasus 1965

  • PDF

Seminggu lebih sesudah aksi massa yang konon ingin membubarkan diskusi komunisme di LBH Jakarta, rekam sejarah apa yang tersisa bagi generasi penerus? Berita yang beredar adalah pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengenai pentingnya menonton kembali film Pengkhianatan G 30 S/PKI dan pemesanan 5.000 pucuk senjata secara gelap.

 

Sesudah pernyataan Gatot, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto membuat rilis yang isinya mengklarifikasi soal pemesanan senjata yang sebetulnya ditujukan untuk Badan Intelijen Negara serta dorongan untuk menonton film Pengkhianatan G 30 S/PKI. Dinamika di publik selanjutnya terentang dari beredarnya video parodi berisi cuplikan adegan film tua tersebut hingga talkshow demi talkshow yang intinya membahas kemungkinan bangkitnya Partai Komunis Indonesia.

 

Yang kuat terasa dari rangkaian peristiwa ini adalah absennya pembicaraan yang dewasa tentang peristiwa 1965. Diskusi yang seharusnya diselenggarakan pada 16 September itu berencana menghadirkan akademisi dan sejarawan yang akan menelusuri fakta lebih lanjut mengenai peristiwa yang berkaitan dengan PKI. Namun kerusuhan di depan LBH Jakarta tersebut menghentikan semua diskusi produktif itu.

 

Sebetulnya bola penuntasan pengungkapan peristiwa 1965 ini ada di pemerintah. Pada 2012, Komnas HAM telah menyerahkan Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Kasus 1965-1966 kepada Jaksa Agung Basrief Arief. Dalam laporan tersebut, yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai situasi keamanan adalah para individu yang secara struktural masuk dalam jajaran Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

 

Namun tanggung jawab penuntasan kasus 1965 sesungguhnya lebih pada kehendak politik. Pemerintah Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi HAM, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi HAM. Namun kebijakan HAM ini lebih menekankan pada kesiapan kementerian pusat dan daerah untuk aksi HAM; penyiapan dan evaluasi rancangan peraturan; peningkatan kesadaran masyarakat soal HAM; serta pengkomunikasian kebijakan yang spesifik soal perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

 

Soal peristiwa 1965, dalam berbagai kesempatan Jaksa Agung M. Prasetyo mengungkapkan keinginan pemerintah untuk mengedepankan pendekatan non-yudisial, mengingat peristiwa itu telah lama berlalu.

Pemerintah Joko Widodo memiliki langkah positif dengan menggelar simposium nasional yang membedah tragedi 1965. Simposium itu bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Meski diwarnai dengan demonstrasi di luar hotel, simposium berjalan lancar dan melahirkan berbagai rekomendasi bagi pemerintah Joko Widodo sebagai pijakan pengambilan kebijakan. Namun, sejak simposium tersebut, tidak tercatat ada langkah lebih lanjut soal peristiwa 1965 selain penolakan pemerintah untuk meminta maaf kepada korban.

 

Keengganan untuk konsisten memulai pembicaraan bermakna mengenai peristiwa 1965 telah menyandera kita terlalu lama. Padahal, pada 2014, sudah terjadi kampanye hitam yang menuduh orang tua Presiden Joko Widodo sebagai anggota PKI. Kini, isu PKI bertebaran lagi, dari infografis dalam bentuk pesan pendek hingga materi khotbah- suatu bukti bahwa peristiwa 1965 masih relevan menjadi kunyahan politik.

 

Pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan secara sepihak melalui rekonsiliasi seolah-olah menutup pintu bagi ruang diskusi dan pengungkapan fakta serta terkesan mengecilkan intelektualitas publik.

Komodifikasi peristiwa 1965 sebagai bagian dari tawar menawar politik harus segera diputus rantainya. Yang menjadi korban lebih lanjut bukan lagi mereka sudah terstigma menjadi PKI, tapi generasi penerus. Merekalah yang kini menjadi obyek oleh aktor-aktor dengan kepentingan pragmatis. Perlu ada tawaran yang terang, jelas, dan tegas dari pemerintah untuk mencegah berlarut-larutnya hal ini.

 

Ada beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah. Pertama, memberikan respons yang tegas dengan memerintahkan Jaksa Agung menindaklanjuti Laporan Komnas HAM. Kedua, semua diskusi atau pembahasan publik mengenai peristiwa 1965 dan pelanggaran HAM berat lainnya perlu mendapat jaminan keamanan dan tidak dibubarkan dengan alasan klasik tanpa izin yang khas Orde Baru.

 

Ketiga, pemerintah perlu bersikap tegas bahwa tidak ada yang tabu dalam pembicaraan mengenai peristiwa 1965 dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Semua data dan fakta berkaitan dengan pelanggaran HAM berat perlu dibawa ke tempat terang agar semua pihak bisa melihat, berpikir, dan menentukan sikap. Tanpa usaha kita bersama untuk membicarakan secara dewasa salah satu episode kelam sejarah ini, maka kita akan melahirkan generasi yang gagal paham mengenai keindonesiaannya. (Gita Putri Damayana Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Universitas Indonesia/Tempo.co)


Hantu Komunisme

  • PDF

Pengepungan dan penyerangan terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu hingga Minggu malam lalu merupakan tindakan anarkistis yang tak beradab. Sebuah acara diskusi dan pergelaran seni yang sama sekali tak melanggar hukum bisa diteror sedemikian rupa. Polisi semestinya menangkap aktor di balik penyerangan yang terindikasi telah direncanakan ini.

Sulit memahami bagaimana diskusi bertema "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966" yang disusul pentas seni itu dianggap berbahaya. Pada hari pertama, polisi mendesak agar acara dibubarkan, bahkan sampai menyerbu masuk ke area seminar. Pada hari kedua, giliran puluhan orang berteriak-teriak, mengepung, melempari, dan berusaha menyerbu masuk, walau polisi yang kemudian berjaga-jaga telah menjelaskan bahwa tak ada diskusi tentang Partai Komunis Indonesia di dalam gedung.

Peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah beberapa kali diskusi, seminar, atau pemutaran film tentang tragedi 1965 berlangsung di bawah tekanan atau dibubarkan. Seolah-olah kebetulan, pada pekan yang sama TNI Angkatan Darat mengumumkan rencana mereka menggelar acara nonton bareng film warisan Orde Baru, Pengkhianatan G 30S PKI, di seluruh Indonesia.

Tak ada aturan yang dilanggar dalam rencana nobar itu, walau mereka yang paham akan sejarah tahu persis bahwa film tersebut adalah propaganda Soeharto yang akurasi sejarahnya sudah terlalu sering digugat. Hal yang jadi soal adalah penyerangan terhadap diskusi di LBH, juga ajakan menonton film itu, menimbulkan kesan bahwa lagi-lagi berlangsung upaya membangkitkan hantu PKI.

Upaya ini selalu muncul setiap September, dan terutama terasa sejak pemilihan presiden pada 2014. Saat itu bertebaran isu bahwa Joko Widodo, yang maju sebagai calon presiden, dekat dengan PKI. Boleh jadi, menjelang pemilihan presiden dua tahun lagi, isu kebangkitan PKI akan menjadi amunisi politik.

Sesungguhnya, menganggap komunisme akan bangkit adalah cara berpikir "anti-realitas". Sejarah sudah membuktikan, ideologi komunis telah rontok atau sekurang-kurangnya tidak laku lagi. Praktik komunisme di negara-negara yang dulu dikenal sebagai Blok Komunis sudah tercerai-berai.

Di Uni Soviet dan Cina, ideologi ini terbukti gagal. Cina bahkan lebih dikenal sebagai negara kapitalis. Begitu pula Vietnam, yang lebih sibuk mengejar pertumbuhan ekonominya, dan akan disusul Kuba. Satu yang tersisa adalah Korea Utara dengan rezimnya yang menindas. Bagaimana ideologi "jadul" seperti itu bisa dianggap kuat dan menakutkan?

Upaya membangkitkan hantu "jadul" komunisme bukan hanya tindakan anti-sejarah, tapi juga menyesatkan. Menempatkan komunisme sebagai musuh utama akan membuat kita lupa bahwa ada musuh yang jauh lebih berbahaya dan nyata: korupsi. Itulah hantu sesungguhnya. Apakah kita lupa, saat terjadi ribut-ribut seminar PKI dan nobar itu, pada waktu yang sama dua kepala daerah tertangkap basah oleh KPK saat menerima suap? Tidak cukup merusakkah lenyapnya puluhan triliun rupiah uang negara yang dimakan para koruptor? (Tempo)

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - website ini untuk jual! - Sumber dan Informasi intalk terbaik.