Selasa, 11 Desember 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Menariknya Novel Rumah di Atas Kahayan

  • PDF

INI novel langka dan menarik. Berjudul Rumah di Atas Kahayan, novel ini merupakan bacaan bermutu bagi  semua kalangan. Menceritakan suka duka dan petualangan para remaja sekolah Katolik di Palangkaraya.

Penulisnya dengan detail dan teliti mengupas berrbagai hal tentang Dayak: dari makanan, kekayaan flora dan fauna, hantu, hingga tumbuh-tumbuhan. Juga sejarah kota Palangkaraya.

Tebal 311 halaman, novel Rumah di Atas Kahayan adalah satu-satunya novel yang dinilai sangat indah mendeskripsikan tentang Kalimantan Tengah, tentang Dayak dll.

Yang juga luar biasa, yang menarik, novel ini tidak diedarkan/ tersedia di toko buku. Jadi silakan hubungi nomor-nomor di bawah ini.

Atau bisa juga hubungi dan membeli langsung ke penulisnya. WA -nya: 0811 847 251.

Novel Rumah di Atas Kahayan juga telah diresensi sejumlah penulis, di antara lain, harian Kalteng Pos.

Derita Ganda Korban Perkosaan

  • PDF

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, yang menghukum korban pemerkosaan amatlah berlebihan. Ia divonis enam bulan penjara karena kasus aborsi. Terhukum adalah gadis 15 tahun yang diperkosa kakaknya hingga hamil. Diduga ditekan oleh keluarga yang tak kuat menanggung aib, ia kemudian menggugurkan kandungan.

Majelis hakim yang diketuai Rais Torodji seharusnya mempertimbangkan kondisi psikis gadis dari Kabupaten Batanghari, Jambi, tersebut. Pemerkosaan itu sungguh nyata karena pelaku telah diadili. Si kakak terbukti bersalah dan dihukum dua tahun penjara. Hukuman pelaku cukup ringan karena ia masih berusia di bawah 18 tahun. Jika vonis pemerkosa dijatuhkan secara hati-hati, putusan buat korban semestinya dipertimbangkan jauh lebih cermat.

Undang-Undang Perlindungan Anak memang melarang aborsi, tapi bukan berarti aturan ini bisa diterapkan secara serampangan. Semangat undang-undang itu untuk melindungi janin yang secara hukum sudah masuk kategori anak-anak. Masalahnya, pelaku aborsi juga masih anak-anak sekaligus korban pemerkosaan, yang wajib dilindungi. Larangan aborsi tidak bisa diterapkan secara kaku karena aturan ini pun boleh diabaikan karena pertimbangan medis atau aspek psikis korban pemerkosaan.

Pelegalan aborsi itu diatur dalam Undang-undang Kesehatan. Larangan aborsi bisa diabaikan dengan alasan kedaruratan medis, misalnya kehamilan itu mengancam nyawa ibu atau si janin menderita penyakit genetis berat. Aborsi juga diperbolehkan untuk kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Hanya, pengecualian ini dibatasi dengan ketentuan bahwa usia janin belum sampai enam minggu.

Korban pemerkosaan di Jambi itu dijerat hukum karena aborsi yang dia lakukan dianggap ilegal. Jaksa berargumen bahwa usia janin yang digugurkan gadis itu sudah mencapai enam bulan. Aturan yang diterapkan secara kaku ini menyebabkan gadis yang malang itu masuk penjara. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebetulnya melonggarkan batasan usia janin yang boleh digugurkan dengan alasan medis. Tapi keleluasaan serupa tak diatur bagi korban pemerkosaan.

Hakim semestinya lebih bijak dalam menerapkan hukum positif. Pelaku aborsi yang masih bocah harus diperlakukan berbeda karena ia tentu mengalami gangguan psikis yang luar biasa. Kalaupun aborsi itu dianggap sebagai kejahatan, cukuplah orang tuanya-ia juga dituduh terlibat dan diproses secara hukum-yang bertanggung jawab.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu memeriksa hakim yang memutus kasus aborsi. Hakim diduga menabrak rambu-rambu yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan itu menyatakan, antara lain, hakim harus menimbang berbagai aspek dari perspektif korban dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Hakim juga perlu melihat kemungkinan korban dalam keadaan tidak berdaya.

Kasus aborsi seorang remaja berusia 16 tahun yang pernah ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menjadi rujukan. Remaja itu sempat dituntut delapan setengah tahun penjara karena membuang janin hasil pemerkosaan. Tapi hakim hanya menjatuhkan sanksi pembinaan.

Setelah publik meributkan kasus di Jambi, Pengadilan Negeri Muara Bulian memang menangguhkan penahanan si gadis korban pemerkosaan. Tapi langkah ini belum menuntaskan masalah. Kuasa hukum korban perlu segera mengajukan permohonan banding agar pengadilan tinggi bisa mengoreksi vonis yang mencederai rasa keadilan itu. (Tempo, 6 Agustus 2018)

 

Tertibkan Vila Liar di Puncak

  • PDF

Pemerintah semestinya memanfaatkan momen eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) atas lahan hutan konservasi di Blok Cisadon, Bogor, untuk menertibkan seluruh kawasan Puncak dari vila dan bangunan liar. Jadikan eksekusi tersebut titik mula mengembalikan kawasan hutan itu ke fungsi awalnya.

Perusahaan Umum Perhutani memenangi sengketa atas lahan di Blok Cisadon di Kecamatan Babakan Madang dan Megamendung, Kabupaten Bogor, tersebut di tingkat kasasi pada 2012. Saat itu, MA memperkuat putusan Pengadilan Negeri Cibinong pada 2009 dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memenangkan Perhutani dalam sengketa lahan melawan pengusaha properti Yulius Puumbatu.

Eksekusinya baru dilakukan sekarang. Meski terlambat, rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membongkar vila liar di blok itu sudah tepat. Setelah membongkar bangunan, segera tanami ulang bagian dari hutan seluas 368 hektare yang telanjur rusak itu. Dengan demikian, wilayah tersebut bisa kembali menjadi kawasan konservasi dan resapan air.

Daerah Puncak merupakan hulu dari empat daerah aliran sungai besar, yakni Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, dan Citarum. Kalau kawasan ini rusak, daya tangkap air akan berkurang dan banyak hal buruk bisa terjadi, seperti bencana banjir dan tanah longsor. Air hujan yang lolos dari daerah tangkapan di Puncak akan melanda kota-kota di bawahnya hingga Ibu Kota, Jakarta.

Karena itu, eksekusi putusan ini wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memulihkan fungsi lahan di kawasan tersebut sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi. Bukan hanya di Blok Cisadon, tapi juga di seluruh kawasan Puncak.

Penguasaan lahan konservasi di Puncak secara ilegal untuk vila dan tempat istirahat terbukti dari tahun ke tahun hanya membawa petaka. Terakhir, banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu yang memakan korban jiwa.

Selama ini, penertiban kawasan Puncak sering terhambat lantaran kebanyakan pemilik vila dan bangunan liar di sana dikuasai penguasa dan pengusaha berpengaruh dari Jakarta. Petugas jeri terhadap mereka.

Padahal, aturan mengenai penertiban vila dan bangunan liar di Puncak ada dan terang benderang. Antara lain keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), yang menetapkan kawasan Bopunjur seluas sekitar 9.200 hektare harus bebas dari perambah hutan, termasuk bangunan liar. Juga ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang mengatur soal penataan kawasan Puncak sebagai daerah konservasi air dan tanah.

Yang dibutuhkan sebenarnya komitmen dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menertibkan lahan konservasi di kawasan Puncak. Siapa pun pelanggarnya mesti ditindak. Tak perlu ada negosiasi untuk urusan penataan kawasan yang sangat vital tersebut. (Tempo)


Rumah Pijat Alexis

  • PDF

Kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "griya" diartikan sangat sederhana, yakni rumah atau kompleks perumahan. Namun, dalam tataran budaya tertentu di mana kata itu digunakan, griya bukan sekadar rumah, melainkan rumah orang-orang bermartabat. Masyarakat menyebutnya "rumah orang suci". Statusnya di atas rumah biasa.

Mungkin untuk mempertegas status lebih tinggi itu, di Hotel Alexis, Jakarta Utara, ruang pijat ini dinamai Griya Pijat. Pengelolanya seolah mau berkata: "Ini bukan tempat pijat biasa, beda dengan panti pijat di ruko-ruko."

Pijat jenis apakah itu? Pengelola Alexis mengundang media massa untuk meliput Griya Pijat sampai rinci dan ditayangkan berulang-ulang di televisi. Kalau melihat tempat di mana orang mau dipijat, ini sejenis pijat refleksi. Kursi yang bisa direbahkan berjajar tanpa penyekat yang permanen. Pijat sejenis ini ada di mana-mana, baik di ruko maupun di mal. Lalu di Alexis ada kolam-kolam kecil yang terbuka untuk terapi para peminat. Ini pun ada di berbagai spa di sejumlah kota, bahkan spa sudah masuk desa.

Sampai di sini saya jadi bertanya, di manakah tempat bisnis prostitusinya? Apakah di tempat dan ruang seperti itu nyaman-ealah-untuk melakukan itu? Di panti pijat di berbagai tempat, apalagi yang ada embel-embel "pijat tradisional", lebih mudah melakukan transaksi seks karena peminat pijat terbaring di tempat tidur. Jenis pijatnya pun bukan refleksi, melainkan pijat urut, meskipun bisa pula memilih terapis refleksi kalau tersedia. Sistem pijat urut, sarana tempat tidur, penyekat yang lebih rapi, apalagi sebelumnya bisa memilih sendiri pemijat yang dikehendaki, sangat memungkinkan prostitusi terjadi.

Kembali ke Alexis. Wow, ternyata menurut tayangan televisi-saya belum pernah ke sana, jadi tak takut kalau Anies Baswedan membuka pelanggan Alexis-di kawasan Griya Pijat itu ada kamar khusus yang bisa disewa per jam. Kamar dengan tempat tidur mewah plus kamar mandi yang tak disekat dengan ruang tidur. Ini tak bisa dibantah sebagai kamar mesum. Saya menduga hanya keluarga yang kebingungan yang menyewa kamar itu bersama anak-anaknya. Pastilah kamar ini disewa oleh orang bingung bagaimana mencari hiburan di Jakarta yang kejam.

Jika begitu halnya, Alexis bisa dioperasikan kembali setelah "musyawarah-mufakat" yang hasilnya kamar mesum itu dimusnahkan. Soal pijat-memijat, cukup dipantau saja agar tak ada penyimpangan, meski ini pekerjaan berat. Adapun citra buruk Alexis-yang menyandang predikat bisnis prostitusi-bisa diganti nama lain. Boleh meniru cara partai politik sempalan dalam memberi nama. Tapi, saya anjurkan jangan, cara itu kurang sehat, lebih baik meniru cara televisi memberi nama. Kata griya yang di Bali adalah rumah para pendeta, ganti menjadi wisma-tetap statusnya lebih tinggi dari panti. Jadi usul saya namanya: Wisma Pijat Bukan Alexis.

Bahwa Gubernur Anies Baswedan tak akur dengan usul saya menyelesaikan "sengkarut" ini, biarkan saja. Pasti beliaunya akan bingung sendiri. Kalau Alexis yang sudah tanpa kamar mesum itu tetap ditutup, ada ratusan tempat sejenis di berbagai wilayah Jakarta. Apa mau ditutup semua? Kalau tempat-tempat itu (sekali lagi tanpa kamar mesum) disebut bisnis prostitusi, bagaimana dengan panti pijat-plus pijat tradisional-di seantero Jakarta, bukankah itu lebih nyata diduga tempat praktik bisnis prostitusi?Alexis dijadikan proyek "pembenahan moral" sudah pasti langkah bagus. Jangan jadikan proyek "pencitraan politik" yang rentan jadi olok-olok. PUTU SETIA

Read more at https://kolom.tempo.co/read/1030621/griya-pijat#QWjxqTRPuWHSJmZs.99

LAST_UPDATED2

Pribumi

  • PDF

Kata-kata tak pernah sampai sendirian. Tak pernah polos, meski tak tampak berbekas. "Kata-kata mampu merusak tanpa meninggalkan jejak," kata Paulo Coelho.

Pribumi contohnya. Ia kita terima bersama sejarahnya, kaitan emotifnya, trauma dan mimpinya. Ia kita tafsirkan dengan perasaan kita, di suatu masa, di suatu tempat. Orang yang hanya menengok ke kamus- sembari berlagak netral atau kebal- sebenarnya berpura-pura tak tahu makna tak pernah lahir dari otak. Ia berkembang dalam hidup.

Pribumi, sebagaimana dipakai dalam percaturan sosial-politik Indonesia, adalah kata yang "baru"- dalam arti sudah tak sama lagi dengan kata pribumi dalam percakapan bahasa Sunda di Desa Parongpong atau Sarongge. Ia lanjutan kata Belanda inlander: ia produk kolonialisme abad ke-19 dan 20.

Lebih tepat: ia produk rasa waswas dan mata rabun kolonialisme.

Di tanah jajahan yang bermatahari terang tapi terik, dengan malaria dan hutan karet, dengan perempuan sensual dan lelaki yang tak bisa ditebak, para kolonialis Belanda mendirikan garis demarkasi. Mereka ingin melawan hasrat dan mengalahkan cemas. Kata pribumi dibentuk untuk itu, seperti tanggul dan parit.

Seperti Kota Batavia.

Ada sebuah telaah sejarah Marsely L. Kehoe ("Dutch Batavia: Exposing the Hierarchy of the Dutch Colonial City") yang menunjukkan bahwa bentuk kota ini menegaskan segregasi yang diniatkan: penduduk dipisahkan dengan tembok kota dan kanal-kanal yang tanpa jembatan, dalam sebuah wilayah yang dibangun dengan perencanaan kota dan arsitektur Belanda.

Orang Belanda butuh itu, sejak kota ini dibikin VOC sampai dengan zaman setelah VOC bangkrut dan digantikan rezim "Hindia Belanda". Mereka tak nyaman dikelilingi lautan manusia yang bukan-Belanda. Mereka mencoba mempertahankan identitas "Belanda"- dan mempertontonkan dominasi mereka. Mereka bernafsu hidup di koloni yang mendatangkan harta ini, tapi mereka tak hendak jadi bagian tanah jajahan.

Maka, dengan dana, senjata, administrasi, dan wacana, ditegakkanlah sebuah hierarki. Klasifikasi penduduk pun disusun dalam tiga lapis. Di atas: golongan "Eropa". Di bawahnya: golongan "Timur Asing". Paling bawah: inlander, pribumi.

Makna tiap kategori sebenarnya rancu, bahkan kacau. Dalam kelompok "Eropa" orang Jepang bisa masuk. Bagaimana pula dengan orang Melayu dari Filipina? "Pribumi" atau bukan?

Pribumi: jika dilihat akar katanya, ia mengacu ke tempat, bumi. Tapi kemudian kata itu dipaksakan maknanya dengan campuran pengertian rasial. Bila di gerbang gedung societeit dipasang maklumat, "Anjing dan Pribumi dilarang masuk", petugas akan melarang pendatang dengan melihat ciri-ciri etnisnya, bukan dengan menanyakan asal-usul "bumi"-nya.

Asal-usul geografis memang tak segera tampak. Maka dalam sistem pemisahan sosial itu (Rancière akan menyebutnya partage du sensible), dibuat aturan untuk menegaskan. Di bawah rezim apartheid Afrika Selatan, orang harus membawa "kartu identitas ras". Dalam apartheid Hindia Belanda, orang harus mengikuti aturan berpakaian.

Pada 1904 terbit sebuah brosur yang menentukan kostum penduduk koloni, menggarisbawahi klasifikasi tiga lapisan yang berlaku. Penyusunnya penasihat perkara Islam pemerintah kolonial, Sayid Uthman al-‘Alawi. Menurut brosur itu, pakaian orang Eropa jas dan topi; pakaian orang Arab jubah, rompi, dan sorban; pakaian Melayu dan Jawa kemeja atau kebaya, dengan "setangan" di kepala. Bertukar cara berpakaian tak dibolehkan hukum- termasuk oleh hukum Islam.

Tak mengherankan bila pelukis Raden Saleh, sekembali dari Eropa ke Batavia dan ingin tetap bisa pakai pantalon, perlu mengirim surat ke Ratu Belanda minta izin. Dan permintaannya ditolak.

Takut untuk tercampur, cemas untuk menjaga identitas "Belanda"- hingga melahirkan klasifikasi tiga golongan yang dasar-dasarnya tak jelas- adalah sikap yang merayap ke mana-mana.

Novel Couperus yang terkenal, Stille Kracht, menggambarkan dengan bagus keadaan itu. Keluarga Residen Van Oudijck di Labuwangi, Jawa Timur, melihat ke sekitar dengan angkuh dan bingung. Rasanya ada kekuatan tersembunyi, stille kracht, di kota kecil ini. Ada misteri, klenik, orang Jawa, orang Indo, yang terus-menerus merisaukan. Nyonya rumah, Eva, istri sang Residen, menjaga stabilitas jiwanya dengan menjalankan kelaziman "Eropa" secara ketat: mengenakan pakaian resmi saat makan malam adalah wajib, juga di Kota Labuwangi yang gerah.

Eva- ia kecemasan kolonialis. Ia, yang menduga pianonya sumbang karena ada kecoak pada dawainya, tak tahu benar apa yang hidup di luar rumah selain semut dan kecoak. Seperti kolonialisme itu sendiri, ia rabun: merasa tahu tapi sebenarnya tak tahu kehidupan negeri jajahan yang ajaib ini.

Kata pribumi yang membingungkan tapi mereka bikin dan sebarkan itu adalah salah satu gejala rabun dan waswas itu. Hanya kekuasaan mereka yang membuat kata itu, label itu, diterima dan dilanjutkan bahkan oleh orang-orang jajahan sendiri- seakan-akan kebenaran. (Tempo.co)

Goenawan Mohamad

 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL