Kamis, 20 September 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Duel yang Tewaskan Siswa SMA Budi Mulia Tidak Boleh Terjadi Lagi.

  • PDF

Para orangtua dan tokoh pendidikan Kota Bogor meminta Dinas Pendidikan Bogor memeriksa dan mengawasi dua sekolah yang muridnya melakukan duel yang kemudian dikenal dengan istilah “duel gladiator” itu.

 

Permintaan ini diserukan setelah kepolisian mengungkap kembali kematian murid kelas I SMA Budi Mulia, Hilarius Christian yang tewas saat duel dengan siswa SMA Mardi Yuana di Lapangan Palulupuh Januari 2016 tahun lalu. Senin, 25 September kemarin, polisi melakukan reka ulang setelah menangkap empat  tersangka yang diduga terlibat kasus ini. Lima pelajar, diantaranya sudah lulus, dijadikan tersangka.

Dari rekonstruksi di lapangan Hilarius sesak  nafas setelah duel dan tewas aaat dibawa dengan sepeda motor ke rumah sakit. Kapolres Bogor, Komisaris Besar Ulung Sampurna, yang melihat rekonstruksi tersebut, menyatakan rekonstruksi  untuk melihat bagaimana peristiwa “bom-boman” itu terjadi dan sesuai apa tidak dengan pengakuan para tersangka. Mereka antara lain:  TB, BV, HK, MS.  Satu lain, FR masih buron.

“Dinas tidak boleh membiarkan kasus ini, dan Dinas terhitung lambat bereaksi,” kata Numa Yunita, warga Bogor yang menyesalkan lambatnya kasus ini diungkap.

Kasus ini baru diselidiki setelah Ibu Hilariun mengadu ke Presiden Joko Widodo.

Duel gladiator sudah menjadi tradisi kedua sekolah untuk saling menyorongkan jagoannya berkelahi. Korbannya adalah anak-anak kelas 1 yang baru masuk.

Pekan lalu Wali Kota Bima Arya dan Kepala Dinas Pendidikan, Farudin, mendatangi SMA Budi Mulia dan diterima para pengurus sekolah tersebut. Bima meminta sekolah mengawasi tradisi yang membahayakan murid-murid sekolah.

Kamiran, seorang warga Bogor lain, meminta  Wali Kota Bogor benar-benar memperhatikan tradisi tawuran yang terjadi di Bogor antar sejumlah sekolah. “Bima harus bisa mengkordinasikan  sejumlah lembaga yang bisa menghentikan aksi yang meresahkang  masyarakat,” katanya.

 

Sejumlah sekolah di Bogor dikenal kerap melakukan tawuran, antara lain, SMK Tridarma yang berlokasi di daerah Kebonpedes. Tawuran itu  antara lain terjadi di Jalan Baru hingga Kedunghalang. Di situlah, menurut Kamiran, polisi harusnya selalu berjaga saat anak-anak pulang sekolah. (Kim)

Nasib Terrminal Baranangsiang Bogor Tak Jelas

  • PDF

Nasib terminal Baranangsiang benar-benar terpuruk. Terminal yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Pusat itu keadaannya kacau balau. Bis parkir seenaknya dan pemandangan di dalam menyedihkan, kotor dan kumuh.

Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya pihaknya sudah sempat membicarakan hal ini kepada Menteri Perhubungan Budi Karya.  Menteri menyatakan akan menyerahkan pengelolaannya kepada Pemkot Kota. Hanya sejauh itu belum sangat detail bagaimana penyerahan itu dilakukan. Jika itu terjadi, Pemkot akan menangani dan membenahinya.

Terminal Baranangsiang pernah menjadi terminal terindah di Indonesia. Dibangun era Presiden Soeharto pada 1974 letaknya sangat strategis, pas di ujung Jalan Tol Jagorawi. Kini sebagian terminal ini sedang direncanakan akan dijadikan pusat pertokoan, namun mendapat penolakan dari publik. Sebelumnha publik pernah kaget dan memprotes ketika muncul Hotel Amarrosa di depan Patung Kujang.

Sebelumnya Pemkot Bogor sudah menandatangani kesepakatan dengan PT Pancakarya Grahatama Indonesia yang membangun pusat pertokoan terpadu di sana. Tapi kesepakatan itu banyak mendapat kritik karena dianggap Pemkot hanya mengejar pemasukan tanpa memperhatikan nilai estetis dan fungsional lain.

Banyak yang menilai pembangunan Bogor kini tak terencana karena munculnya hotel-hotel yang berpusat di sekitar Kebun Raya. Bima berkali-kali menyanggah ia yang mengeluarkan ijin pembangunan itu. Menurut dia, ijin itu keluar dari wali kota Bogor sebelumnya. (ris)

Dedi Mulyadi Cari Pendamping untuk Jawa Barat, Syaratnya...

  • PDF

 

TEMPO.CO – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, yang resmi disorongkan Partai Golkar menjadi calon Gubernur Jawa Barat, mengaku masih mencari sosok yang tepat untuk mendampinginya. Ia memiliki syarat siapa calon wakil gubenur yang akan mendampinginya pada kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat, Juni 2018.


Syarat tersebut, antara lain harus bisa bekerja sama dan keterlibatan aktif dari calon gubernur dan wakil gubernur, dari proses pencalonan hingga mengemban amanah jabatan jika terpilih.


"Karena itu, yang pertama dia harus memiliki jaringan struktur organisasi kepartaian sampai ke tingkat desa. Kedua, harus memiliki kesamaan pandangan terhadap kepemimpinan di Jawa Barat," ujar Dedi setelah mengikuti pengarahan rapat Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar di markas pusat partai berlambang pohon beringin, Slipi, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Kedua sarat tersebut sangat penting dalam membangun kongsi antara calon gubernur dan wakil gubernur dalam praktik koalisi antarpartai. Supaya pemerintah yang dipimpinnya kelak menjadi kuat dan tidak terjadi pecah kongsi di tengah perjalanan.


Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengaku terus menjalin komunikasi dengan dewan pimpinan pusat partai lain yang akan diajak menjadi mitra koalisi. "Hari ini saya ketemu dengan Hasto (Sekjen PDIP) dengan partai lain juga ketemu, ini guna membangun harmonisasi," ujar Idrus. Sebab, ujarnya, mitra koalisi tidak ingin sekadar calon gubernur dan wakil gubernurnya terpilih.

"Kami tidak menginginkan pasangan kepala dan wakil kepala daerah itu pecah kongsi di tengah masa jabatan," kata Idrus.

NANANG SUTISNA

Wali Kota Harus Menindak Penebang Pohon Pelindung

  • PDF

Wali Kota Bima Arya diminta untuk tegas terhadap pengusaha yang menebang pohon di jalur hijau di Jalan Padjadjaran Bandung. Jika hal ini dibiarkan, maka Bima dianggap gagal untuk menjaga dan menegakkan hukum terhadap para perusak lingkungan.

Hal ini dinyatakan sejumlah warga berkaitan dengan kasus penebangan tiga pohon raksasa di Sukasari, Jalan Padjadjaran. Penebangan tanpa ijin itu demi pembangunan  komersial di dekatnya.

Pekan lalu Bima Arya mendatangi lokasi yang sudah dibatasi tali kuning. Bima menyatakan akan menindak tegas perusak pohon. “Memang harus begitu, kalau tidak bisa, Wali Kota akan disepelekan pengusaha,” kata Ari, warga Ciomas. Menurut Ari, Jalan Padjadjaran adalah jalan kebanggan warga Bogor yang harus dijaga keindahannya. “Secepatnya kasus penebangan pohon itu diproses hukum, bukan hanya denda saja,” kata Mudradi, warga Bogor lainnya.

Kepala Bagian Pertamanan Kota Bogor,  Yadi Cahyadi, menegaskan pihaknya tak memberi ijin siapa pun menebang tiga pohon mahoni yang berumur puluhan tahun dan berfungsi sebagai pelindung pejalan kaki dan warga yang lalu lalang. Selain tiga mahoni, yang juga ditebang adalah tiga pohon palem. Pohon-pohon selama ini dirawat dengan uang rakyat untuk keindahan Bogor. Para penebang dan yang menyuruh bisa dihukum karena melanggar Perda No.8/2006 tentang Ketertiban Umum. Selain itu mereka bisa dijerat dengan UU Lingkungan.

Penebangan pohon di jalur hijau sesuai aturan adalah hak Dinas Pertamanan yang itu pun tidak boleh sembarangan.  Kasus penebangan di Sukasari menunjukkan lemahnya aparat Kota Bogor melakukan pengawasan karena penebangan itu semestinya bisa dideteksi. “Jika ada imbalan dari pengusaha terhadap aparat agar membiarkan penebangan itu, aparat itu harus dipecat,” kata Surjan, warga Kebonpedes. (sin)

Parkir, Masalah Besar Kebun Raya Bogor

  • PDF

Ketersedian lahan parkir merupakan masalah terbesar kini bagi Kebun Raya. Jika ini dibiarkan, maka yang rugi tidak saja para pengunjung Kebun Raya, juga warga Bogor karena akan makin terganggu dengan kendaraan yang memenuhi sekitar areal Kebun Raya. Selanjutnya...

Rame Rame Berburu Cacing di Gunung Gede.

  • PDF

Ini benar-benar edan. Demi mendapat cacing puluhan orang dari desa di sekitar kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merusak dan menebangi pohon di kawasan taman itu sampai kerusakan hutan itu mencapai 20 hektare.

Mereka memburu  cacing kalung (Pheretima aspergillu) yang biasa disebut juga cacing sonari. Perburuan itu dilakukan sejak Maret lalu dan kini semakin banyak penduduk ikut memburu cacing yang harga jualnya mencapai Rp 6 juta per kilo/kering.

Menurut pelaksana tugas Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Adison, permintaan cacing itu tinggi karena datang dari Cina. Di sana, cacing itu digunakan untuk keperluan kosmetik, obat-obatan, dan makanan trenggiling yang dipercaya bisa membuat hewan ini makin berkhasiat.

Petugas kehutanan kini menyisir dan mengejar para pelaku yang dalam memburu cacing tersebut berkelompok mencapai 20 orang per kelompok. Mereka warga kampung sekitar TNGGP yang merasa lebih gampang mendapat penghasilan dari mencari cacing ini ketimbang pekerjaan lain.

Untuk mencari cacing itu, kelompok ini masuk hutan berhari-hari dan mendaki gunung hingga ketinggian di atas 2.000 meter. Mereka menebangi pohon karena cacing ini pun banyak berada di batang-batang pohon selain juga di dalam tanah. Akibatnya hutan konservasi ini pun rusak "atas bawah."

Sekali jalan, mereka bisa mendapat sekitar sepuluh ember cacing yang jika dijual mencapai sekitar Rp 30 an juta yang kemudian dibagi-bagi.

Polisi hingga kini baru menangkap satu orang yang disebut sebagai penadah cacing-cacing tersebut. Tersangka "bos cacing" itu, Didin kini mendekam di sel tahanan Polres Cianjur. (Kur/Tpo)

Botabek Berharap pada Gubernur Baru DKI

  • PDF

BOGOR – Sejumlah pemerintah daerah berharap bisa melanjutkan kerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta pasca-pemilihan kepala daerah yang baru lalu. “Tetap harus dijalankan dengan Gubernur Jakarta yang baru nanti,” kata Bupati Bogor Nurhayanti.

Menurut dia, program di wilayah Kabupaten Bogor yang didanai menggunakan hibah dari DKI masih tergolong sangat kecil. Dia mencontohkan pembuatan tempat pembuangan sampah yang menjadi tuntutan warga Kecamatan Cileungsi. “Itu belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kami yang menjadi daerah penyangga Jakarta,” katanya.

Nurhayanti menuturkan, hibah yang sempat disetujui senilai Rp 36,5 miliar untuk pembebasan lahan proyek normalisasi Situ Cikaret terpaksa dikembalikan. Dana tidak terserap karena jarak pencairan dengan tenggat akhir tahun dianggap mepet. Demikian pula dengan sejumlah proyek lain, seperti penataan rumah potong hewan di Jonggol dan Cibinong senilai Rp 15,4 miliar. "Semua pogram itu tidak ada yang bisa kami kerjakan."

Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih segera merealisasi beberapa program yang dijanjikan sebelumnya. Dia menunjuk pembangun koridor Transjakarta sampai ke Ciledug.

Arief mengungkapkan kerja sama DKI dengan Kota Tangerang selama ini baru terealisasi dalam skala kecil. "Penanganan banjir tidak hanya diskusi. Konkretkan pembicaraan yang lama," katanya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar senada dengan Arief. "Ke depan, kami berharap permasalahan aksesibilitas, banjir, dan sampah lebih ditingkatkan," kata Zaki.

Keinginan membuka kerja sama dan menerima hibah dinyatakan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. Dia mengangkat masalah banjir dan sanitasi yang menurut dia  bisa berdampak terhadap Jakarta. “Harapannya, kerja sama antara Depok dan Ibu Kota lebih intensif daripada sebelumnya,” kata Idris.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatakan sudah menyiapkan daftar beberapa program untuk didanai Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur yang baru nanti. “Antara lain bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kepegawaian, dan pelatihan kerja," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. (Tempo)

 

 

Jawa Barat Menyerah Danai Jalur Puncak II

  • PDF

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kebutuhan jalan alternatif untuk jalur Puncak makin mendesak. Namun terbentur anggaran. Tahun dipastikan kebutuhan dana itu tak bisa dipenuhi karena dana provinsi tersedot alih kelola SMA dan SMK serta pilkada  2018 yang sudah dianggarkan sejak tahun ini. “Anggaran alih kelola SMA/SMK banyak dan  pemilu lagi, triliunan rupiah. Kami harus bagi yang mana yang prioritas dan harus rasional,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Deddy juga belum yakin anggaran provinsi bisa diambil  untuk membantu pembangunan Jalan Puncak II tahun depan. “Kita lihat bagaimana anggarannya masih cukup atau tidak”

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan  sudah berkali-kali meminta pemerintah pusat  mendanai pembangunan jalan di jalur Puncak II. “Kalau diusulkan ke Bappenas dan Kementerian PU sudah berkali-kali,” katanya.

Ahmad Heryawan percaya pemerintah pusat bersedia membiayai pembangunan Jalan Puncak II walau tak kunjung  diputuskan. Pemerintah Provinsi berpendapat  jalur Puncak II penting untuk memelihara nilai ekonomi di kawasan Puncak.

Gubernur Jawa Barat itu menyatakan  dengan nilai strategis jalan itu semestinya jalan itu dikelola pemerintah pusat. Alasan lainnya, biaya membangun Jalan Puncak II relatif besar. “Biayanya hampir Rp 1 triliun, besar. Kalau Rp 100 miliar kita ambil,” katanya.  Menurut dia  sebagian besar lahan untuk Jalan Puncak II sudah bebas.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan pemerintahannya telah memasukkan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II dalam rapat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun ini. “Mudah-mudahan bisa direalisasi,” kata dia. (Tempo)

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

intalk.eu - Situs web ini dijual! - intalk Sumber daya dan Informasi.