Pasang Iklan di Kereta Commuterline dan BuswaySelasa, 01 Januari 2019![]() Selanjutnya |
Artikel lainnya |
Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di IndonesiaSenin, 26 Februari 2018![]() Selanjutnya.. |
Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone XRabu, 15 November 2017![]() Selanjutnya.. |
Artikel lainnya |
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kebutuhan jalan alternatif untuk jalur Puncak makin mendesak. Namun terbentur anggaran. Tahun dipastikan kebutuhan dana itu tak bisa dipenuhi karena dana provinsi tersedot alih kelola SMA dan SMK serta pilkada 2018 yang sudah dianggarkan sejak tahun ini. “Anggaran alih kelola SMA/SMK banyak dan pemilu lagi, triliunan rupiah. Kami harus bagi yang mana yang prioritas dan harus rasional,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Deddy juga belum yakin anggaran provinsi bisa diambil untuk membantu pembangunan Jalan Puncak II tahun depan. “Kita lihat bagaimana anggarannya masih cukup atau tidak”
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan sudah berkali-kali meminta pemerintah pusat mendanai pembangunan jalan di jalur Puncak II. “Kalau diusulkan ke Bappenas dan Kementerian PU sudah berkali-kali,” katanya.
Ahmad Heryawan percaya pemerintah pusat bersedia membiayai pembangunan Jalan Puncak II walau tak kunjung diputuskan. Pemerintah Provinsi berpendapat jalur Puncak II penting untuk memelihara nilai ekonomi di kawasan Puncak.
Gubernur Jawa Barat itu menyatakan dengan nilai strategis jalan itu semestinya jalan itu dikelola pemerintah pusat. Alasan lainnya, biaya membangun Jalan Puncak II relatif besar. “Biayanya hampir Rp 1 triliun, besar. Kalau Rp 100 miliar kita ambil,” katanya. Menurut dia sebagian besar lahan untuk Jalan Puncak II sudah bebas.
Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan pemerintahannya telah memasukkan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II dalam rapat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun ini. “Mudah-mudahan bisa direalisasi,” kata dia. (Tempo)
Pembebasan lahan untuk pembangunan dua waduk di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor berjalan bak siput. Dari kebutuhan total lahan seluas 150 hektare hingga saat ini baru satu hektare yang sudah di tangan pemerintah.
Adapun target telah ditetapkan,dua waduk tersebut rampung sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta pada 2019. Tentang perkembangan ini Ketua Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), T. Iskandar, angkat tangan.
"Sekarang kebutuhan untuk penganggaran pembebasan lahan tidak berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWSCC, melainkan di Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kementerian Keuangan," katanya.
Dia hanya menuturkan, pembebasan lahan untuk waduk sampai saat ini baru sekitar lima persil. Angka itu setara dengan kurang dari satu hektare yang sudah dibebaskan, “Sudah dibayarkan pada 2016.”
Selain dari Kementerian Keuangan sebagai representasi pemerintah pusat, anggaran pembebasan lahan untuk dua waduk ini ditanggung pula oleh pemerintah Jakarta. Pada tahun ini menurut Iskandar pemerintah Jakarta telah siap dengan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 74,9 miliar.
Menurut dia, anggaran tersebut sudah cair di Dinas Tata Kelola Sumber Daya Air DKI Jakarta, tinggal menunggu pencapaian tim appraisal dari BPN Kabupaten Bogor. "Sekarang proses pengukuran dan inventarisasi lokasi yang akan digunakan. Setelah selesai dana bisa dicairkan."
Pembebasan lahan untuk proyek Waduk Ciawi dan Sukamahi telah dimulai sejak tahun lalu setelah proyek ini sempat terganjal rencana tata ruang dan wilayah daerah setempat.
Proyek ini bernilai total Rp 1,18 triliun, Rp 792 miliar di antaranya diproyeksikan untuk Waduk Ciawi yang luasnya hampir 90 hektare.
Bupati Bogor Nurhayanti menyatakan proses pembebasan lahan terus berjalan. Pemerintah daerah, kata dia, membantu memfasilitasi tim pembebasan lahan yang diketuai Ketua BPN tersebut. “Tidak ada kendala, secara bertahap, dan sekarang di lokasi juga terus berjalan,” kata dia. (Tpo)
Pemerintah Kota Bogor segera membongkar sejumlah bangunan untuk dijadikan "kantong" parkir. Salah satu yang kini dipersiapkan adalah kantong parkir di bekas gedung Bogor Plaza di Jalan Suryakencana yang terletak tak jauh dari pintu gerbang Kebun Raya.
Langkah ini diambil sekaligus untuk menghapus tempat parkir di sepanjang jalan Otto Iskandar Dinata hingga Jalan Juanda yang melingkari Kebun Raya. "Pembangunan menunggu kontrak penggunaan gedung Bogor Plaza berakhir," kata Wali Kota Bogor Bimar Arya Sugiarto. Kontrak gedung itu sendiri akan berakhir pada akhir tahun 2017.
Menurut Bima, walau nanti gedung itu akan diubah menjadi tempat parkir, ia menjamin tak akan dengan begitu saja meminggirkan ratusan pedagang yang ada di gedung tersebut. Karena itu pihaknya tengah merancang bagaimana gedung yang berubah menjadi tempar parkir itu bisa tetap menampung ratusan para pedagang.
Selama ini tempat parkir mereka baik yang mengunjungi Kebun Raya maupun toko-toko di sepanjang Jalan Suryakencana, menggunakan parkir yang memakan lahan jalan. Akibatnya kemacetan terjadi di mana-mana.
Itu pula yang membuat program sistem satu arah yang dicanangkan Pemkot Bogor mengakibatkan kemacetan parah di sekliling Kebun Raya.
Selain Bogor Plaza, dua tempat lain yang juga akan dijadikan kantong parkir adalah gedung milik swasta di sebelah kantor BCA dan lahan di dalam Kebun Raya.
Menurut Bima, jika semua kantong parkir itu sudah dibangun, tak ada lagi parkir di Jalanan.