Jawa Barat Menyerah Danai Jalur Puncak II

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kebutuhan jalan alternatif untuk jalur Puncak makin mendesak. Namun terbentur anggaran. Tahun dipastikan kebutuhan dana itu tak bisa dipenuhi karena dana provinsi tersedot alih kelola SMA dan SMK serta pilkada  2018 yang sudah dianggarkan sejak tahun ini. “Anggaran alih kelola SMA/SMK banyak dan  pemilu lagi, triliunan rupiah. Kami harus bagi yang mana yang prioritas dan harus rasional,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Deddy juga belum yakin anggaran provinsi bisa diambil  untuk membantu pembangunan Jalan Puncak II tahun depan. “Kita lihat bagaimana anggarannya masih cukup atau tidak”

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan  sudah berkali-kali meminta pemerintah pusat  mendanai pembangunan jalan di jalur Puncak II. “Kalau diusulkan ke Bappenas dan Kementerian PU sudah berkali-kali,” katanya.

Ahmad Heryawan percaya pemerintah pusat bersedia membiayai pembangunan Jalan Puncak II walau tak kunjung  diputuskan. Pemerintah Provinsi berpendapat  jalur Puncak II penting untuk memelihara nilai ekonomi di kawasan Puncak.

Gubernur Jawa Barat itu menyatakan  dengan nilai strategis jalan itu semestinya jalan itu dikelola pemerintah pusat. Alasan lainnya, biaya membangun Jalan Puncak II relatif besar. “Biayanya hampir Rp 1 triliun, besar. Kalau Rp 100 miliar kita ambil,” katanya.  Menurut dia  sebagian besar lahan untuk Jalan Puncak II sudah bebas.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan pemerintahannya telah memasukkan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II dalam rapat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun ini. “Mudah-mudahan bisa direalisasi,” kata dia. (Tempo)

Lahan Calon Waduk Ciawi Baru Satu Hektare

Pembebasan lahan untuk pembangunan dua waduk di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor  berjalan bak siput. Dari kebutuhan total lahan seluas 150 hektare hingga saat ini baru satu hektare yang sudah di tangan pemerintah. 

Adapun target telah ditetapkan,dua waduk tersebut rampung sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta pada 2019. Tentang perkembangan ini  Ketua Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), T. Iskandar, angkat tangan.

"Sekarang kebutuhan untuk penganggaran pembebasan lahan tidak berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWSCC, melainkan di Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kementerian Keuangan," katanya.

Dia hanya menuturkan, pembebasan lahan untuk waduk sampai saat ini baru sekitar lima persil. Angka itu setara dengan kurang dari satu hektare yang sudah dibebaskan, “Sudah dibayarkan pada 2016.”

Selain dari Kementerian Keuangan sebagai representasi pemerintah pusat, anggaran pembebasan lahan untuk dua waduk ini ditanggung pula oleh pemerintah Jakarta. Pada tahun ini menurut Iskandar pemerintah Jakarta telah siap dengan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 74,9 miliar. 

Menurut dia, anggaran tersebut sudah cair di Dinas Tata Kelola Sumber Daya Air DKI Jakarta, tinggal menunggu pencapaian tim appraisal dari BPN Kabupaten Bogor. "Sekarang proses pengukuran dan inventarisasi lokasi yang akan digunakan. Setelah selesai dana  bisa dicairkan." 

Pembebasan lahan untuk proyek Waduk Ciawi dan Sukamahi telah dimulai sejak tahun lalu setelah proyek ini sempat terganjal rencana tata ruang dan wilayah daerah setempat.

Proyek ini bernilai total Rp 1,18 triliun, Rp 792 miliar di antaranya diproyeksikan untuk Waduk Ciawi yang luasnya hampir 90 hektare.

Bupati Bogor Nurhayanti menyatakan proses pembebasan lahan terus berjalan. Pemerintah daerah, kata dia, membantu memfasilitasi tim pembebasan lahan yang diketuai Ketua BPN tersebut. “Tidak ada kendala, secara bertahap, dan sekarang di lokasi juga terus berjalan,” kata dia. (Tpo)

Anggota DPR Eka Sastra Luncurkan Buku

Anggota DPR RI Eka Sastra memiliki caranya sendiri mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai anggota DPR RI kepada konstituennya di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Selanjutnya...

Bogor Minta Jalur LRT Sampai Cibanon

Bupati Bogor Nurhayanti meminta desain jalur kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor diubah. Perubahan itu meliputi penambahan dan pergeseran titik transit oriented development (TOD) dan stasiun. “Kami minta ditambah satu stasiun di Gunung Putri, sedangkan Stasiun Cibinong dipindah ke Cibanon, Sukaraja,” katanya. Selanjutnya...

Vaksin Palsu Beredar di Bogor

Vaksi palsu diduga juga beredar di sejumlah rumah sakit di Bogor.  Disarankan, jika ragu-ragu, bayi divaksin ulang. Selanjutnya...