Rame Rame Berburu Cacing di Gunung Gede.

Ini benar-benar edan. Demi mendapat cacing puluhan orang dari desa di sekitar kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merusak dan menebangi pohon di kawasan taman itu sampai kerusakan hutan itu mencapai 20 hektare.

Mereka memburu  cacing kalung (Pheretima aspergillu) yang biasa disebut juga cacing sonari. Perburuan itu dilakukan sejak Maret lalu dan kini semakin banyak penduduk ikut memburu cacing yang harga jualnya mencapai Rp 6 juta per kilo/kering.

Menurut pelaksana tugas Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Adison, permintaan cacing itu tinggi karena datang dari Cina. Di sana, cacing itu digunakan untuk keperluan kosmetik, obat-obatan, dan makanan trenggiling yang dipercaya bisa membuat hewan ini makin berkhasiat.

Petugas kehutanan kini menyisir dan mengejar para pelaku yang dalam memburu cacing tersebut berkelompok mencapai 20 orang per kelompok. Mereka warga kampung sekitar TNGGP yang merasa lebih gampang mendapat penghasilan dari mencari cacing ini ketimbang pekerjaan lain.

Untuk mencari cacing itu, kelompok ini masuk hutan berhari-hari dan mendaki gunung hingga ketinggian di atas 2.000 meter. Mereka menebangi pohon karena cacing ini pun banyak berada di batang-batang pohon selain juga di dalam tanah. Akibatnya hutan konservasi ini pun rusak "atas bawah."

Sekali jalan, mereka bisa mendapat sekitar sepuluh ember cacing yang jika dijual mencapai sekitar Rp 30 an juta yang kemudian dibagi-bagi.

Polisi hingga kini baru menangkap satu orang yang disebut sebagai penadah cacing-cacing tersebut. Tersangka "bos cacing" itu, Didin kini mendekam di sel tahanan Polres Cianjur. (Kur/Tpo)

Botabek Berharap pada Gubernur Baru DKI

BOGOR – Sejumlah pemerintah daerah berharap bisa melanjutkan kerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta pasca-pemilihan kepala daerah yang baru lalu. “Tetap harus dijalankan dengan Gubernur Jakarta yang baru nanti,” kata Bupati Bogor Nurhayanti.

Menurut dia, program di wilayah Kabupaten Bogor yang didanai menggunakan hibah dari DKI masih tergolong sangat kecil. Dia mencontohkan pembuatan tempat pembuangan sampah yang menjadi tuntutan warga Kecamatan Cileungsi. “Itu belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kami yang menjadi daerah penyangga Jakarta,” katanya.

Nurhayanti menuturkan, hibah yang sempat disetujui senilai Rp 36,5 miliar untuk pembebasan lahan proyek normalisasi Situ Cikaret terpaksa dikembalikan. Dana tidak terserap karena jarak pencairan dengan tenggat akhir tahun dianggap mepet. Demikian pula dengan sejumlah proyek lain, seperti penataan rumah potong hewan di Jonggol dan Cibinong senilai Rp 15,4 miliar. "Semua pogram itu tidak ada yang bisa kami kerjakan."

Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih segera merealisasi beberapa program yang dijanjikan sebelumnya. Dia menunjuk pembangun koridor Transjakarta sampai ke Ciledug.

Arief mengungkapkan kerja sama DKI dengan Kota Tangerang selama ini baru terealisasi dalam skala kecil. "Penanganan banjir tidak hanya diskusi. Konkretkan pembicaraan yang lama," katanya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar senada dengan Arief. "Ke depan, kami berharap permasalahan aksesibilitas, banjir, dan sampah lebih ditingkatkan," kata Zaki.

Keinginan membuka kerja sama dan menerima hibah dinyatakan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. Dia mengangkat masalah banjir dan sanitasi yang menurut dia  bisa berdampak terhadap Jakarta. “Harapannya, kerja sama antara Depok dan Ibu Kota lebih intensif daripada sebelumnya,” kata Idris.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatakan sudah menyiapkan daftar beberapa program untuk didanai Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur yang baru nanti. “Antara lain bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kepegawaian, dan pelatihan kerja," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. (Tempo)

Jawa Barat Menyerah Danai Jalur Puncak II

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kebutuhan jalan alternatif untuk jalur Puncak makin mendesak. Namun terbentur anggaran. Tahun dipastikan kebutuhan dana itu tak bisa dipenuhi karena dana provinsi tersedot alih kelola SMA dan SMK serta pilkada  2018 yang sudah dianggarkan sejak tahun ini. “Anggaran alih kelola SMA/SMK banyak dan  pemilu lagi, triliunan rupiah. Kami harus bagi yang mana yang prioritas dan harus rasional,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Deddy juga belum yakin anggaran provinsi bisa diambil  untuk membantu pembangunan Jalan Puncak II tahun depan. “Kita lihat bagaimana anggarannya masih cukup atau tidak”

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan  sudah berkali-kali meminta pemerintah pusat  mendanai pembangunan jalan di jalur Puncak II. “Kalau diusulkan ke Bappenas dan Kementerian PU sudah berkali-kali,” katanya.

Ahmad Heryawan percaya pemerintah pusat bersedia membiayai pembangunan Jalan Puncak II walau tak kunjung  diputuskan. Pemerintah Provinsi berpendapat  jalur Puncak II penting untuk memelihara nilai ekonomi di kawasan Puncak.

Gubernur Jawa Barat itu menyatakan  dengan nilai strategis jalan itu semestinya jalan itu dikelola pemerintah pusat. Alasan lainnya, biaya membangun Jalan Puncak II relatif besar. “Biayanya hampir Rp 1 triliun, besar. Kalau Rp 100 miliar kita ambil,” katanya.  Menurut dia  sebagian besar lahan untuk Jalan Puncak II sudah bebas.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan pemerintahannya telah memasukkan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II dalam rapat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun ini. “Mudah-mudahan bisa direalisasi,” kata dia. (Tempo)

Lahan Calon Waduk Ciawi Baru Satu Hektare

Pembebasan lahan untuk pembangunan dua waduk di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor  berjalan bak siput. Dari kebutuhan total lahan seluas 150 hektare hingga saat ini baru satu hektare yang sudah di tangan pemerintah. 

Adapun target telah ditetapkan,dua waduk tersebut rampung sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta pada 2019. Tentang perkembangan ini  Ketua Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), T. Iskandar, angkat tangan.

"Sekarang kebutuhan untuk penganggaran pembebasan lahan tidak berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWSCC, melainkan di Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kementerian Keuangan," katanya.

Dia hanya menuturkan, pembebasan lahan untuk waduk sampai saat ini baru sekitar lima persil. Angka itu setara dengan kurang dari satu hektare yang sudah dibebaskan, “Sudah dibayarkan pada 2016.”

Selain dari Kementerian Keuangan sebagai representasi pemerintah pusat, anggaran pembebasan lahan untuk dua waduk ini ditanggung pula oleh pemerintah Jakarta. Pada tahun ini menurut Iskandar pemerintah Jakarta telah siap dengan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 74,9 miliar. 

Menurut dia, anggaran tersebut sudah cair di Dinas Tata Kelola Sumber Daya Air DKI Jakarta, tinggal menunggu pencapaian tim appraisal dari BPN Kabupaten Bogor. "Sekarang proses pengukuran dan inventarisasi lokasi yang akan digunakan. Setelah selesai dana  bisa dicairkan." 

Pembebasan lahan untuk proyek Waduk Ciawi dan Sukamahi telah dimulai sejak tahun lalu setelah proyek ini sempat terganjal rencana tata ruang dan wilayah daerah setempat.

Proyek ini bernilai total Rp 1,18 triliun, Rp 792 miliar di antaranya diproyeksikan untuk Waduk Ciawi yang luasnya hampir 90 hektare.

Bupati Bogor Nurhayanti menyatakan proses pembebasan lahan terus berjalan. Pemerintah daerah, kata dia, membantu memfasilitasi tim pembebasan lahan yang diketuai Ketua BPN tersebut. “Tidak ada kendala, secara bertahap, dan sekarang di lokasi juga terus berjalan,” kata dia. (Tpo)

Anggota DPR Eka Sastra Luncurkan Buku

Anggota DPR RI Eka Sastra memiliki caranya sendiri mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai anggota DPR RI kepada konstituennya di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Selanjutnya...