Bima Arya dan SDM Birokrat

Wali Kota Bima Arya memulai tugasnya sebagai wali kota Bogor dengan dua hal: memberi contoh pentingnya menjaga lingkungan dan penegakkan disiplin. Yang pertama ia tunjukkan beberapa jam setelah dilantik. Ia membersihkan sampah-sampah tali yang menggantung di pepohonan Kebun Raya Bogor  -taman hutan yang menjadi ikon Bogor.

Yang kedua, ia memecat dua anggota satuan polisi pamongpraja yang tertangkap tangkap memiliki ganja,  sekaligus memberhentikan Kepala Satpol PP-nya, Agung Prihatno.

Saya tidak tertarik dengan gaya Bima yang “menghukum” dirinya –sebagai bentuk pertangungjawaban, demkian katanya-  dengan ikut push up 40 kali bersama lebih dari 120 satpol di Balai Kota beberapa hari lalu. Jika bentuknya “menghukum,” akan lebih baik yang berguna bagi publik. Misalnya, rame-rame membersihkan sampah atau selokan di Bogor yang mampet itu…

Tapi, sudahlah. Bima kini resmi memimpin Bogor. Dia sudah tahu benar bagaimana peta permasalahan kota ini: angkutan yang membuat macet jalanan, tawuran pelajar yang selalu muncul tak terduga, taman kota yang minim dan seterusnya.

Namun, sebelum melangkah ke sana, ada hal yang harus dibenahi pria yang berangkat karir politiknya dari peneliti ini: membenahi SDM, sumber daya manusia, para birokrat Bogor yang, dari kasat mata saja, kita bisa melihat  tidak profesional. Ya, bagaimana disebut profesional jika mereka berbelas tahun tidak bisa menertibkan angkot? Bagaimana disebut profesional jika ada pembangunan hotel yang lantas  menjadi masalah?

Itu baru soal perijinan. Bagaimana dengan di Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Badan Usaha Milik Daerah?  Ketidakprofesionalan dan transparansi birokrat telah melahirkan banyak hal yang menjadi tanda tanya publik. Dari kepala sekolah yang bertahun-tahun tidak diganti, aset-aset Pemkot yang tak jelas dll.

Tantangan Bima adalah mengubah ini semua. Menjadikan para birokrat Kota Bogor sebagai pelayan publik. Pelayan dalam arti melayani publik yang benar. Publik yang menyogok agar perijinan keluar, tentu tak perlu dilayani,  sebaliknya, dibawa ke ranah hukum.

Kasus dua satpol yang mengganja itu jelas menunjukkan bagaimana bobroknya dan lemahnya  fungsi pengawasan. Langkah Bima memecat Kepala Satpol sudah tepat.

Bima, mestinya menggunakan momen “kasus Satpol” ini untuk membersihkan aparat dan menegakkan disiplin. Tak hanya terhadap satpol, bahkan  terhadap semua pegawai Bogor sebaiknya   juga diperintahkan melakukan tes urine.

Bima bisa mulai menertibkan jajarannya dengan hal yang paling fundamental. Misalnya, menertibkan para pegawai Pemkot  tepat waktu masuk dan pulang kerja, serta melarang keras mereka kluyuran di jam-jam dinas. Setelah itu, dia mesti membenahi semua dinas dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabatnya secara transparan.  Jika tidak profesional, tak ada alasan untuk mempertahankan mereka.  Bima mesti segera melakukan ini semua. Jika tidak dia akan digulung waktu. (Lestantya R. Baskoro)