Selasa, 11 Desember 2018

Restoran

Gadget

Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia

Senin, 26 Februari 2018

article thumbnail "Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunchpack.com," ujar Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam...
Selanjutnya..

Notch Remover, Penghilang Lekuk pada Layar iPhone X

Rabu, 15 November 2017

article thumbnail Aplikasi tersebut berfungsi secara efektif menghilangkan notch (lekuk) pada iPhone X dengan menambahkan bilah hitam ke bagian atas gambar, yang dapat Anda setel sebagai wallpaper dari menu...
Selanjutnya..

Artikel lainnya
Baner

Gubernur Jabar Minta Dana Sosial Dipindah ke BPJS

  • PDF
Share

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan akan mengirim surat edaran ke bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat meminta mereka mengalihkan pengelolaan dana perlindungan sosial bagi masyarakat ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Jika ada dana perlindungan masyarakat, sesegera mungkin pengelolaannya dikerjakan dengan BPJS Ketenagakerjaan," kata dia kemarin.

Heryawan menunjuk sejumlah daerah yang sudah mengganggarkan dana perlindungan sosial berupa Dana Santunan Kematian bagi warganya. Dia menyarakankan agar pengelolaan dana itu diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan karena lebih menguntungkan.

Pemerintah provinsi, kata dia, juga akan menyerahkan pengelolaan dana asuransi pegawainya, seperti santunan kecelakaan dan kematian, pada BPJS Ketenagakerjaan. Selan itu, ia akan membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk membidik perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya pada badan itu. "Tenaga kerja di Jawa Barat itu jumlahnya 18 juta orang yang menjadi peserta baru 2,1 juta," kata dia.

BPJS mengelola empat jenis layanan perlindungan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja formal dan informal, yakni jaminan hari tua, jaminan kecelakaan tenaga kerja, jaminan kematian, dan menyusul dana pensiun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya menyatakan lemnbaganya kini berwenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar mencabut pelayanan publik bagi perusahaan yang tidak mendaftakan pekerjanya mengikuti program BPJS. (Sip/Tempo)